400 Pabrik Cemari Sungai Citarum | PPNS-LH Jangan Lesu

Share:

INI pernyataan resmi Ketua Walhi Jabar Dadan Ramdan beberapa waktu lalu, aksi pencemaran dilakukan sekitar 400 perusahaan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hasil pengamatan Walhi Jabar, pencemaran tersebut kebijakannya ada di sembilan kabupaten/kota di DAS Citarum.

Menyangkut Jawa Barat, banyak praktik usaha industri yang menyebabkan pencemaran limbah industri ke Citarum. Catatan Walhi, daerah yang dilewati DAS Citarum itu berada di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Karawang, Bekasi, Subang dan Purwakarta.. Belum lagi  masalah yang harus diaudit, yakni praktik alih fungsi lahan kawasan konservasi dan lindung di Hulu sungai Ciliwung.

Saya juga mencatat tulisan ini yang dimuat Bisnis-Jabar.com 25 Februari 2014 lalu, Yang cukup memalukan dari kondisi ini, Walhi Jabar menilai seluruh pengembang/pengusaha bisnis properti/komersil hotel, villa, apartemen dan lain-lain, dilegitimasi oleh Pemda Kabupaten Bogor dan Cianjur.

Catatan saya sewaktu berbincang dengan mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono beberapa tahun silam, pencemaran tertinggi dilakukan oleh kalangan rumah tangga (termasuk hotel dll), selanjutnya industri pertanian (penggunaan pestisida), baru kemudian pencemaran oleh pabrik-industri. Di semua tempat tersebut, pencemaran berupa limbah masuk ke parit dan sungai-sungai kecil, kemudian berkumpul di DAS Citarum.

Hal lain adalah praktik alih fungsi kawasan lindung dan konservasi terjadi juga di kawasan Bandung Utara oleh pengembang/pengusaha bisnis properti/sarana komersil hotel, apartemen, villa dan lain-lain. Lagi-lagi ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, menurut Dadan Ramdhan, mereka diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Cimahi.

Seperti biasanya, stakeholder yang terikat dengan masalah pencemaran lingkungan, khususnya DAS Citarun, ini tentu saja pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Hingga saat ini belum ada tindakan yang tegas atas kasus pencemaran yang mebuat DAS Citarum menjadi sangat mengerikan.

Potret mengerikan lainnya seperti diulas Walhi Jabar, praktik eksploitasi geothermal di kawasan hutan konservasi dan lindung juga terus berlangsung. Sedikitnya 7 perusahaan yang beroperasi di Taman Nasional Halimun Salak, Papandayan, Gunung Wayang Windu, Gunung Patuha, Taman Nasional Gunung Ciremai dan Tangkuban Perahu.


Harapan saya, Menteri LH kabinet Jokowi-JK alias Kabinet Bekerja, segera merintis kepiawaian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang wajib mengungkap sekaligus menindak secara hukum para perusak lingkungan itu. Bisakah? Harus Bisa dan Pasti Bisa.(isur)

No comments