Hakim Pengadilan Niaga Kabulkan Gugatan PKPU Forkoma CSI

Share:
JAKARTA – Dalam sidang putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin 17 April 2017, gugatan Forkoma (Forum Komunikasi Anggota) CSI (Cakrabuana Sukses Indonesia) terhadap pengurus Koperasi CSI dikabulkan.

Kuasa hukum Forkoma CSI, Iqbal Nugraha, menyatakan perkara Nomor: 35/Pdt-PKPU/2017/PN, NIAGA, dikabulkan dan membuat Forkoma CSI lega para penuntut pengembalian uang simpanan. Pernyataan hakim yang dipimpin Ketua Jamaludin Samosir SH ini, sekaligus menolak upaya kepailitan yang diajukan pengurus Koperasi CSI.

Tentu saja, Rizky Ramdani (Astro) yang mengadvokasi Forkoma CSI, menyambut babak baru perjuangannya. ”Ini baru langkah awal. Ke depan anggota Koperasi CSI hendaklah bekerjasama dengan pengadilan. Putusan ini akan semakin memudahkan dalam tuntutan pengembalian,” ujar Astro.

Di pihak lain, Syam Yousef Djoyo Law Firm kuasa hukum Pengurus Koperasi CSI, pada persidangan ini sebagai pihak termohon, masih bersikukuh akan pola restrukturisasi dan rencana realisasi pengembalian simpanan anggota seperti gagasan sebelumnya. ”Verifikasi dan validasi seperti yang sudah kami rintis akan terus kami lakukan,” tandasnya.

Ganjaran Investasi Bodong
Kasus yang melilit Koperasi CSI sejak November 2016, dimata publik populer sebagai penghimpun dana layaknya bank  tetapi dituding investasi bodong. Kantor pusatnya di kota Cirebon, dan 18 ribuan anggotanya tersebar di nusantara. Dugaannya, telah terakumulasi dana senilai Rp2,3 Triliun. Daya pikatnya, anggota Koperasi CSI akan mendapat bunga dari simpanannya rata-rata 5% per bulan.

Puncak dari kemelut ini, dua pucuk pimpinan Koperasi CSI, Moh Yahya dan Iman Santoso, ditahan Bareskrim Mabes Polri sejak 25 November 2016 atas laporan OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) ke Bareskrim. Keduanya sejak 11 April 2017 sampai 10 April 2017 penahanannya dipindah ke Rumah Tahanan Negara di Cirebon.

Sesuai lansiran berita di media massa, keduanya ditahan dengan dugaan pelanggaran prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 59 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Penyidikan Bareskrim mengarahkan atas sangkaan pelanggaran pasal 3 dan 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berdasarkan keputusan sidang terakhir, Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo yang sejak permasalahan ini merebak ke permukaan mengadvokasi melalui Forkoma CSI, menyambut baik pengabulan PKPU ini. ”Sejak awal kami memang titik tumpu perjuangannya, ke hak-hak anggota. Sudah saatnya anggota koperasi ini untuk segera bersatu. Sudahlah jangan bergerak sendiri-sendiri, lewat pengadilan kepastian hak anggota akan terpenuhi,” kata Eka menyarankan.(isur)

No comments