Pengembalian Dana CSI Tinggal Selangkah Lagi

[18 Ribuan Anggota Koperasi CSI Diminta Besatu]

JAKARTA - Sekitar 18 ribuan anggota KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera alias Koperasi Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI), tidak lama lagi akan mendapatkan bagian dari pengembalian dana simpanan. Ini butuh kebersamaan pandangan. Pasalnya, proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dianggap sesuai dengan putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Proses pengabulan PKPU Koperasi CSI per 17 April 2017, sesuai putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt-PKPU/2017/PN Niaga Jkt Pst. Per 21 April 2017 menunjuk Abdul Kohar, SH, MH, Hakim Niaga pada PN Jakpus sebagai Hakim Niaga.

“Ini rapat pertama kreditur (28/4/2017). Penting, bertemu hakim pengawas, kurator, dan termohon dari pengurus Koperasi CSI. Makin jelas perjuangannya, menuntut pengembalian uang anggota koperasi," kata Rizky Ramdani, Tim Advokasi Forkoma CSI, kemarin.

Bukan yang tergabung di Forkoma CSI, seluruhnya malah yang 18 ribu anggota, perkiraan akumulasi dananya sekitar Rp. 2,3 Triliun. Rizky Ramdani yang biasa disapa Astro, mengadvokasi kasus ini dari basis Gerakan Hejo di Bandung sejak Desember 2017 bersama Eka Santosa.

Hari itu Astro hadir sebagai bagian dari pemohon PKPU yang dikabulkan, ia pun tergabung pada Iqbal Nugraha sebagai kuasa hukum Forkoma CSI. Iqbal sendiri dalam hal ini berhadapan dengan termohon Syam Yousef Djoyo Law Firm selaku kuasa hukum dari Pengurus Koperasi CSI.

“Semoga seluruh anggota koperasi CSI, nasibnya makin jelas. Progres PKPU ini, sangat bermakna bagi kehidupan mereka yang sudah terpuruk berat,” tandas Astro. Tindak lanjut lain dari agenda hari itu di PN Jakpus diperkenalkan ‘Tim Pengurus’ yang terdiri atas Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, dan Pengurus KSPPS BMT CSI Syariah dalam konteks PKPU.

Mereka itu antara lain Abdul Kohar, SH MH (Hakim Pengawas); Asnawati, SH (Panitera Pengganti); Jahmada Girsang, SH (Pengurus); Maddenio T Siagian, SH (Pengurus); Ozhak Emanuel Sihotang, SH (Pengurus); Imam Setiadi, SH. (Pengurus); dan Bertua Diana Hutapea, SH  MH (Pengurus).

Pertemuan ini dinilai banyak manfaatnya. Menurut Astro, ini menjadi arah untuk mendamaikan yang  berperkara. Namun, dari pihak termohon masih banyak yang  belum memahami esensi proses PKPU ini. "Jadinya, masih banyak salah paham," kata Astro.

Ketua Forkoma CSI Hari Suharso seusai pertemuan ini menyatakan makin jelas saja, tuntutan pengembalian uang anggota lebih realistis di sini. "Mari, anggota koperasi yang kini berada dalam beberapa kubu bersatulah,” tandas Hari sambil. Ia menyarankan agar anggota memanfaatkan agenda terdekat 5 Mei 2017, batas akhir pengajuan tagihan kreditur dan pajak.

Sementara itu Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo di Bandung, kala dikonfirmasi soal agenda ‘Tim Pengurus’ di PN Jakpus (28/4/2017) menyatakan, proses PKPU ini diharapkan dipahami juga oleh luar anggota Forkoma CSI. Pengembalian dana anggota dianggap paling rasional. "Negara kini ikut serta membantu, membentuk Tim Pengurus,” kata Eka setengah menghibur.

Investasi Bodong

Kasus yang melanda Koperasi CSI sejak November 2016, dimata publik sangat populer sebagai penghimpun dana layaknya sebuah bank,  atau kalangan awam kerap menyebutnya investasi bodong. Kantor pusatnya di kota Cirebon, Jawa Barat, dan 18 ribuan anggotanya tersebar di seluruh nusantara.

Dugaannya, telah terakumulasi dana senilai Rp2,3 triliun. Daya pikat bagi anggota Koperasi CSI, yaknui memperoleh bunga atau bagi hasil dari simpanannya 5% per bulan. Bergulirnya kasus Koperasi CSI ini di level nasional hampir bersamaan dengan pemberitaan Koperasi Pandawa di Depok, Jawa Barat, yang ternyata abal-abal alias investasi bodong.

Kasus CSI sendiri indikator awalnya, dua pucuk pimpinannya Moh. Yahya dan Iman Santoso, ditahan polisi pada 25 November 2016 atas laporan OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) ke Bareskrim.  

Keduanya ditahan dengan dugaan pelanggaran prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 59 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Penyidikan Bareskrim pun mengarahkan atas sangkaan pelanggaran pasal 3 dan 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hingga detik terakhir masih ada yang membuat resah anggota Koperasi CSI di PN Jakarta Pusat. Muncul riak-riak isu dari kasus bernilai triliunan rupiah. Tersiar kabar, dana segar yang “tersisa” dari investasi ini setelah dibekukan aparat, menurut versi kurator sekitar Rp21 miliar, versi kejaksaan sekitar Rp150 miliar, menurut OJK dan Bareskrim dibawah Rp50 miliar.

“Mana yang benar, ini bikin kami semaput,” kata seseorang berinisial HDN asal Bekasi yang menyimpan uangnya dan kerabatnya sejak 2 tahun lalu. “Ratusan juta, saya simpan di koperasi yang katanya amanah ini. Makanya saya kesini. Mau tahu kemajuan PKPU ini. Sebelumnya, lancar bagi hasil bulanan 5%. Setelah dibekukan OJK, simpanan kami bagaimana? Masih ada prospek kah?,” tanya dia.

Yang membedakan kasus “investasi abal-abal” sejenis dengan kasus Koperasi CSI, dari 18 ribuan anggotanya hingga saat ini belum satu pun yang melaporkannya ke polisi. “Soal laporan ke polisi, jadi pertimbangan kami, makanya mau tahu apa arti PKPU itu. Apalagi hakim kan bermusyawarat di sini,” kata HDN dengan rona wajah datar. (isur)