Sidang Ke-6 Koperasi CSI, Saksi Tidak Merasa Dirugikan

Share:


JAKARTA - Pengakuan saksi anggota KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera yang biasa disebut Koperasi CSI, pada persidangan Senin 10 April 2017 di  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, membuat kaget puluhan pengunjung.

Sidang perkara yang tercatat pada nomor 35/Pdt-PKPU/2017/PN, NIAGA,  itu mendengar keterangan saksi yang mengaku tidak dirugikan. Sejak Desember 2016, hingga Januari, Februari, Maret 2017, tidak ada bagi hasil 5% per bulan.

Demikian pengakuan saksi Deni Budiman yang dihadirkan tergugat PKPU dari Koperasi CSI yang diwakili Syam Yousef Djoyo Law Firm beralamat di Jl. Muara Al Fatah 410 Kec. Garut Kota, Kab. Garut.

Pada persidangan ini Deni yang sejak Februari 2014 menjadi satu dari 18 ribuan anggota penyimpan dana senilai Rp100 juta, dari dugaan akumulasi total sekitar Rp2,3 triliun di Koperasi CSI.

Dalam kesaksiannya, Deni mengaku sejak November 2016 rekeningnya dibekukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Bahkan saat ditanya secara bergantian oleh Iqbal Nugraha, SH, advokat dari penggugat Forkoma CSI, dan Hakim Ketua Jamaludin Samosir, Deni menyatakan, tidak merasa dirugikan.

Dalam hal restrukturisasi Koperasi CSI pada 4 Maret 2017 telah dilakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan). “Apakah dibagikan deviden (SHU – red.) pada saat RAT tersebut?”, tanya Hakim Ketua. Tuturan Deni atas pertanyaan Hakim Ketua tadi, menyiratkan pembagian deviden itu sejak 2014 tidak pernah ada.

Alasan deviden atau bagi hasil ini sejak November 2016 tidak dibagikan, akibat belum ada vonis bagi pimpinan CSI karena persoalan aturan perbankan syariah.

Dilanjutkan atau Tidak?
Sebelum Deni bersaksi, Syam Yousef Djoyo Law Firm menghadirkan “duo saksi” Handiyana Gani dan Ahmad Husen Arif. Pengakuan keduanya, dari sekitar 18 ribu anggota Koperasi CSI, sejak Desember 2018 diupayakan untuk diverifikasi dan validasi. Responnya, upaya ini yang didahului sosialisasi - sekitar 12 ribu lebih anggota setuju dilanjutkan, sedangkan sisanya menginginkan tidak dilanjutkan.

“Duo saksi” ini pun secara tersirat menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi dilakukan karena, dua pimpinan Koperasi CSI ini ditahan Bareskrim Polri sejak 26 November 2016 atas laporan OJK.

Dalam konteks lain, Hakim Ketua sempat bertanya kepada saksi Deni soal apa fungsi RAT Koperasi CSI pada 4 Maret 2017 lalu, dan mengapa deviden tidak dibagikan? Jawabannya - ”Kami masih menunggu vonis …”. Sang Hakim Ketua mendengar hal ini, cukup menimpalnya dengan sesungging senyum di hadapan hadirin.

Sejurus kemudian kembali Sang Hakim Ketua, menutup persidangan kali ini yang lamanya sekitar 90 menit, ”Besok Selasa (11 April 2017) sidang dilanjutkan untuk kesimpulan dari masing-masing pihak.

Terkait persidangan terakhir ini, Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo yang sejak permasalahan ini muncul ke permukaan turut membantu mengadvokasi anggota Koperasi CSI, tepatnya melalui Forkoma CSI, masih tetap berharap.

”Hak anggota koperasi yang sah, harus diprioritaskan. Kami tetap mendorong untuk menuntaskannya melalui jalur hukum. Korbannya, kini sudah banyak. Ini yang merisaukan kita semua. Semoga melalui upaya PKPU ini, ada solusi yang win win solution," pungkas Eka Santosa.(Isur)

No comments