Aktivis Tuding Penegakan HAM Sangat Lambat

Share:


BANDUNG - Prinsip universal dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia dalam dua dekade berjalan seperti keong. Hanya beringsut sedikit sekali. Di mata para aktivis HAM, penegakan hukum sangat payah.

Aktivis HAM dari Bandung Rizky Ramdhani alias Astro di Taman Cikapayang Dago Bandung, Jumat sore (23/9/2017), memimpin aksi global melawan pelanggaran HAM dengan tagar #GULITA. Para aktivis ini mengenakan busana serba hitam dan menenteng poster kecaman.

“Kasus HAM berat yang waktu itu membahana dan mau dituntaskan, nyatanya malah bertambah. Maka terjadilah kasus Tanjung Priuk (1984), represi terhadap mahasiswa (1999), dan pembunuhan terhadap Munir (2004). Entah kebetulan atau apa, kerap terjadi di bulan September,” papar Astro.

Selain di Bandung, kampanye ini juga serentak di ibu kota provinsi lainnya, seperti Semarang, DKI Jakarta, Medan, Makassar, dan Pontianak. Makna aksi ini mendorong negara mewujudkan HAM secara holistik dan tersistem. "Juga mendorong kesadaran publik agar keluar dari kondisi kritis selama ini," tandas Astro.

Dadan Ramdan, Ketua Walhi Jabar yang juga berpartisipasi “berdiam diri mengingatkan para penguasa” menyatakan prihatin atas tengkurapnya HAM di negara kita. Kesadaran dan perwujudan negara dalam aspek lingkungan, masih sangat minimal.

"Rakyat kerap dijadikan tumbal. Kami protes keras soal lanjutan proyek lokal Jabar seperti PLTU Batubara Indramayu, Cirebon, reklamasi Pantai Karang Pamulang Palabuhanratu, Waduk Jatigede, serta kasus lainnya”, kata Dadan.

Aksi dimotori PBHI Jabar, didukung jaringan lainnya seperti Aliansi Jurnalis Bandung Jawa Barat, Walhi Jabar, YLBHI, dan partisipan lainnya. Para aktivus mengeluarkan lima tuntutan utama.

Pertama, menuntut negara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat (kejahatan kemanusian), agar tidak menjadi hantu bagi bangsa Indonesia, serta tidak menjadi warisan kelam bagi generasi mendatang.

Kedua, menuntut negara menyediakan sarana yang efektif dan efesien ketika terjadi pelanggaran HAM. Saat ini mekanisme peradilan, mekanisme administratif, dan legislatif seringkali mengabaikan prinsip-prinsip pelanggaran HAM.

Ketiga, memperkuat peran lembaga negara yang mendorong pemajuan HAM, demokrasi dan anti korupsi. Lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Pengawas Penegak Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, masih ditempatkan seperti anak tiri. Mereka hanya menjadi hiasan bagi negara.

Keempat, menjamin perlindungan terhadap orang-orang yang memperjuangkan dan melaksanakan hak asasi. Banyak para pegiat HAM, atau pun orang-orang memperjuangkannya harus berujung pada kriminalisasi, intimidasi, serta minimnya perlindungan.

Kelima, mendorong pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Caranya, masukkanlah ke dalam pendidikan formal. Informasi yang objektif serta praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai HAM, adalah materi kurikulumnya. 

Aksi para aktivis di tengah keramaian sekitar Jalan Dago Bandung, mengundang banyak tanya para pelalu-lalang. Salah satunya Mukmin (42), seketika ia menghentikan sepeda motornya – bermaksud, mengamati aksi ini dari dekat.

“Memang seharusnya, pemerintah memperhatikan tuntutan ini. Setuju, kasus HAM berat di negara kita tak ada alang-ujurnya. Ini memalukan kita di pergaulan internasional. Paling tidak itu biar ada pelit”, kata Mukmin.(Isur)

No comments