Sunday, September 10, 2017

Mimpikah Jabar Bisa Capai Kedaulatan Pangan?



Kebiasaan lain Ketua Umum Gerakan Hejo, Eka Santosa, selain ngangon bebek, adalah ngawuluku. Itu hanya sebuah simbol, ia memang rajin jejeblogan, bukan karena ingin dipuji atau diapresiasi orang. Eka Santosa saat ditemui di sawah demplot miliknya di Alam Santosa Pasir Impun, Kab. Bandung, Minggu (10/09/2017) berceloteh: masyarakat harus makan.

Namun demikian persediaan bahan makanan makin sulit dibeli masyarakat. Bukan karena tidak ada stok, paling parah karena tidak bisa dibeli. Masyarakat Jawa Barat masih banyak yang miskin. Upaya peningkatan kedaulatan pangan perlu secara sadar, sistematis, dan terstruktur diupayakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, termasuk industri pangan.

Bagi Eka Santosa, untuk menepis isu itu dapat dimulai dengan upaya sosialisasi pentingnya kedaulatan pangan, terutama tentang arti strategis bagi warga Jawa Barat. Kolaborasi Trisakti dengan Trilogi, menurut Eka Santosa, tepatnya akan berujung pada kekuatan pangan. Masyarakat tidak lagi sengsara, mampu membeli, dan tidak kurang gizi.

Umumnya, produk-produk pangan dan hasil pertanian bersifat mudah rusak. Dalam hal ini, industri pangan mempunyai peran penting. Karena dengan teknologi yang tepat, produk yang mudah rusak tersebut bisa diolah menjadi aneka produk olahan yang aman, awet, layak dikonsumsi manusia.

Kenapa Eka berpikir begitu? Alasannya, lingkungan di Jawa Barat sudah tidak lagi bersahabat, rusak dan sulit diperbaiki. Penyakit lingkungan sudah sangat kronis. "Ulah siapakah ini?" tanya Eka rada sinis.

Pengolahan pangan juga akan mempermudah penanganan dan distribusi sehingga lebih murah, memberi variasi jenis olahan pangan berupa makanan/minuman, meningkatkan dan mempertahankan mutu dan gizi pangan, serta secara keseluruhan mampu meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian.

Sedikit mengkalkulasi masa depan kan boleh? Eka menyatakan, untuk mempercepat sasaran kedaulatan pangan nasional Tahun 2019 diperlukan berbagai upaya dan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam obrolan dengan Eka Santosa, disepakati soal kedaulatan pangan dapat diposisikan pada beberapa konsep, antara lain:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat (pengusaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, pemuka agama) dalam meningkatkan daya saing nasional.

2. Meningkatkan daya saing produk pangan nasional dengan cara, meningkatkan sinkronisasi kebijakan/program. Mempercepat perbaikan dan perluasan infrastruktur; mempermudah akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah); mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) dan mengintroduksikan sistem sertifikasi produksi sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan.

3. Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pangan perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani permasalahan gizi di masyarakat; pelibatan seluruh stakeholder pangan dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi; dan pembangunan sistem informasi pangan yang terintegrasi dan aman.

4. Untuk mempercepat pengembangan kawasan sentra produksi pangan, Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan luas tanam, mempertahankan lahan produktif dan menambah lahan pertanian baru untuk meningkatkan produksi pangan nasional; meningkatkan produksi padi, jagung dan kedele melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur; serta meningkatkan Nilai Tukar Petani dan pertumbuhan kesejahteraan petani,

5. Mengembangkan potensi keragaman sumber pangan, sehingga perlu meningkatkan produksi pangan lokal untuk meningkatkan ketersediaan pangan memperkuat konsumsi pangan nasional; meningkatkan kualitas produksi pangan melalui pemanfaatan sumberdaya, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan, dan menumbuhkan budaya keamanan pangan.

6. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai pelaku utama pengelola pangan yang paling dominan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

7. Dalam pencapaian kedaulatan pangan dan menghadapi persaingan pasar global perlu dibangun harmoni dan sinergi antarsektor; pembangunan Industri pangan skala besar dan UMKM.

8. Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta mewujudkan komitmen tersebut, keberadaan kelembagaan pangan nasional seperti yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sangat diperlukan.

Oleh karena itu, Masyarakat beserta Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Wilayah Jawa Barat merekomendasikan kepada pemerintah segera membentuk kelembagaan pangan nasional.

Semenara itu pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kelembagaan pangan daerah. Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan dalam menghadapi anomali iklim, menjadi isu penting yang harus serius ditangani pemerintah. Mengingat keberadaan pangan menyangkut persoalan antara hidup dan mati suatu bangsa.

Ironisnya, hingga kini masalah pangan tak kunjung usai, bahkan kompleksitasnya meningkat, kesejahteraan petani jauh dari harapan. Meski pembangunan pertanian berjalan, sektor pertanian masih dibayangi dilema impor. Di sisi lain, akses mendapatkan pangan bergizi.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tercatat, selama kurun waktu 2014-2016 di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, jumlah warga yang kelaparan mencapai 60,5 juta jiwa. Kondisi itu sungguh menjadi ironi di tengah melimpahnya potensi sumber daya pangan di Indonesia ini.

Sambil menyeka keringatnya, Eka Santosa kemudian bercerita soal cara untuk mengatasi persoalan pangan. Baginya, persoalan ini diperlukan kebijakan terintegrasi dari hulu ke hilir. Ada lima poin penting yang kami catat dari pemikirannya.

Pertama, revitalisasi peran Perum Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus dikembalikan agar bisa meng-cover seluruh kebutuhan pangan nasional, seperti beras, kedelai, jagung, gula, daging, dan telur.

Kedua, untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pangan bagi lebih dari 250 juta penduduk Indonesia.  Dua sisi harus dilihat secara seimbang antara produsen (petani) dan konsumen.

Ketiga, sinergi di antara lembaga terkait, jika Kementerian Pertanian sibuk menggalakkan kedaulatan pangan nasional melalui berbagai program revitalisasi pertanian, Kementerian Perdagangan harus berperan dalam membatasi berbagi impor pangan.

Keempat, prioritas pembangunan harus pada sektor pertanian. Majunya ekonomi Indonesia dengan berbagai parameter bukan berarti meninggalkan pertanian, yang identik dengan negara berkembang atau bahkan terbelakang.

Faktanya, di Indonesia, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto cukup besar sekitar 15,3 persen. Anggaran besar untuk sektor pertanian ternyata belum bisa dioptimalkan, melalui program ketahanan pangan jangka panjang.

Anggaran pertanian seharusnya digunakan untuk penyuluhan (mengedukasi) petani agar mengelola lahan dengan manajemen dan inovasi teknologi modern, sehingga lebih produktif dan berdaya saing terhadap produk pangan impor.

Kelima, pemerintah harus tegas melindungi lahan pertanian yang sering menjadi korban konversi, berubah jadi lahan komersial. Ratusan ribu hektar lahan pertanian hilang setiap tahun. Tingkat kesuburan tanah juga mencemaskan, 75 persen merupakan lahan kritis. BPS mencatat, kepemilikan lahan petani rata-rata hanya 0,2 hektare.

Program revitalisasi sektor pertanian yang dimulai sejak 2005 masih belum optimal. Infrastruktur irigasi banyak yang rusak, jalan di desa-desa basis pertanian belum memadai. Jika pemerintah tidak serius mengatasi masalah pertanian dengan solusi komprehensif, dan tetap mengandalkan impor, kedaulatan pangan di negeri ini akan menghawatirkan.

"Rakyat berharap NKRI mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional secara nyata. Program kerja kabinet Jokowi-JK yang pro-kedaulatan pangan harus bisa dibuktikan. Saatnya kemampuan petani, kelembagaan petani, serta hubungan petani dengan pemerintah perlu ditingkatkan demi memenuhi ketersediaan pangan lokal yang berdaulat.

Di akhir pembicaraan, Eka Santosa menyentil satu hal yang sangat penting, pemimpinnya harus tegas. Eka menyebutnya Jawa Barat harus dipimpin oleh orang yang berani berucap, berani pula menanggung resiko dan siap perang melawan kelesuan ekonomi. Trah militer masih sangat diperlukan untuk memimpin Jawa Barat kedepan. (Isur, dari berbagai sumber)

No comments:

Adbox