Demo & Hati Nurani Hakim di Kasus PLPR Pelabuhanratu

BANDUNG - Putusan akan dijatuhkan Hakim Ketua Rialam untuk perkara sengketa lahan 600 M2 dari luas keseluruhan 6.600 M2. Perkara ini terjadi pada obyek sengketa sertifikat hak milik nomor 73 atas nama Soerono Haryanto. Ada “transaksi” Keputusan TUN Berita Acara Pelepasan Hak No .01/BAPH-32.02/IX/2015 per 23 September 2015 senilai Rp7,722 M.

Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa dan sesepuh Jawa Barat Solihin GP yang selama ini mencermati proyek PLPR, angkat bicara. Disadari, ini sejatinya sengketa lahan biasa. Luar biasanya, berada di proyek PLPR Karang Pamulang Palabuhanratu.

"Diduga kuat ini sarat perkeliruan. Lahannya pun space public. Juga menyangkut historis, serta nasib ribuan orang di ikon daerah tujuan wisata,” papar Eka sambil menambahkan bahwa ini indikasi proyek tidak clear & clean. Dari segi lingkungan hidup setempat sangat mengancam.

Tindak lanjut menyongsong jatuhnya putusan perkara ini, Gerakan Hejo bersama FPKP2, Walhi Jabar, DPKLTS, besert elemen masyarakat lain di Jabar akan menggelar aksi demo besar-besaran  di depan kantor PTUN Bandung pada 25 Oktober 2017. “Massa sudah dihimpun saat ini juga," papar Yan Rizal Usman aktivis Gerakan Hejo yang sehari-hari bertindak sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. 

Paling penting, hati nurani hakim pada putusan perkara ini berpihak pada pentingnya pantai Karang Pamulang  dilestarikan. "Bukan diacak-acak seperti sekarang oleh Pemkab dan Dishub setempat”, pungkas Yan Rizal kala ditanya tujuan demo itu kelak.(isur)