EKA SANTOSA DESAK PRESIDEN JOKOWI CABUT PERMEN 39 LHK

BANDUNG - Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo, akhir pekan lalu, mendesak Presiden Joko Widodo agar mencabut Peraturan Menteri LHK nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang  Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani yang dianggap ikut serta merusak hutan. Pasalnya, peraturan menteri tersebut justru menambah beban penderitaan Jawa Barat Darurat Lingkungan.

Pernyataan Eka Santosa disampaikan di kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa Pasir Impun Kabupaten Bandung, akhir pekan lalu. Sebelumnya, Eka Santosa menerima kedatangan aktivis lingkungan Thio Setiowekti, Ketua FPLH (Forum Penyelamat Lingkungan Hidup).

“Tak jauh dari pengamatan, kerusakan hutan di Jawa Barat yang sudah pada tahap ‘Jabar Darurat Lingkungan’ makin massif. Lalu ada Permen 39 LHK (Lingkungan Hiup & Kehutanan), Presiden Jokowi segera saja mencabutnya. Jangan ditinjau-tinjau lagi," cetus Eka sambil memotong rumput di kediamannya.

Saat diwawancara mengenai soal ini, gestur yang muncul saat itu Eka Santosa memancarkan kekecewaan berat atas merebaknya fenomena legalisasi dan redistribusi tanah serampangan di tatar Pasundan.

“Hutan Perhutani dibagikan, bukan yang gundul atau terlantar, tetapi hutan rimbun. Ini lokasi kepedulian Gerakan Hejo untuk cadangan air warga Jawa Barat yang tinggal sedikit. Data lapangan kerusakan itu ada pada saya,” tambah Eka sambil menyatakan perang terhadap perusak lingkungan.

     

Sementara itu Thio Setiowekti menjelaskan sekilas latar belakang kiprahnya menentang penerapan Permen nomor 39 Tahun 2017 tersebut. Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani pada 2003 melalui SK Gubernur Jabar Danny Setiawan Nomor 522/binprod/2003, sebenarnya banyak pihak sudah kerja keras menurunkan perambah hutan. "Aneh, sekarang malah seperti dilegalisasi,” kata Thio.

Perjuangan Thio yang didukung Anang Sudarna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, menilai kondisi di lapangan setelah munculnya Permen 39 LHK jauh panggang dari api. ”Setuju bila Kang Eka Santosa meminta Presiden Jokowi mencabut Permen ini,” tandas Thio.

Thio menunjukkan sejumlah data yang menyimpulkan adanya penyimpangan berat atas Permen 39 LHK di Jawa Barat dan Indonesia. ”Sedikitnya ada 8 masalah menurut saya, ini daftarnya,” tuturnya.

Teori kebijakan ini dinilainya bagus, namun dalam implementasinya banyak penyimpangan yang dapat merusak tujuan program Nawacita dan nama Presiden Jokowi.(isur)