Gerakan Hejo Segera Mejahijaukan Perusak Lingkungan

BANDUNG - Para perusak lingkungan di daerah maupun di tingkat provinsi, mesti bersiap-siap, karena mereka akan digusur oleh Gerakan Hejo ke meja hijau. Sinyalemen itu tercetus di akhir pembahasan rapat kerja menjelang tahun kedua Gerakan Hejo pimpinan Eka Santosa, di Alam Santosa Pasir Impun, Kab. Bandung, Selasa (24/10/2017).

Saat rapat kerja tersebut, sejumlah persoalan kerusakan lingkungan dilaporkan pimpinan Gerakan Hejo di daerah. Yang paling menonjol untuk disikapi berdasarkan pelanggaran terhadap Undang Undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain Kab. Cianjur, Karawang, Pangandaran, Kab. Garut, dan Kab. Sumedang, termasuk Kab. Bandung.

"Tidak ada toleransi lagi, dan bukan saatnya kompromi bagi perusak lingkungan. Hutan kita sudah rusak. Hanya satu kata untuk para perusak lingkungan, mejahijaukan," tandas Eka Santosa di hadapan para pimpinan Gerakan Hejo se-Jawa Barat.

Dengan pernyataan keras tersebut, deru mesin pencangan 'perang' ke segala arah bagi perusak lingkungan di Jawa Barat, semakin menguat. Saatnya penjahat lingkungan dimejahijaukan. "Tak peduli siapa pun, termasuk pimpinan daerah di provinsi ini,” tambah Eka Santosa yang juga Ketua Umum Gerakan Hejo.

Menurut Eka Santosa, masyarakat Jabar itu sebenarnya penurut. Pangkal kerusakan lingkungan itu dari para pemimpin daerah yang tak mau sadar lingkungan. Rakyat dikorbankan, demi kepentingan sesaat.

Disela-sela kupasan yang terbilang “Hot Topic”, dalam rapat kerja Gerakan Hejo ini dibagikan 400 ribu ekor lebih bibit ikan untuk diberikan ke 10 daerah yang memiliki potensi budi daya ikan air tawar. Bibit ikan ini diperoleh langsung dari Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto.

“Ibu Susi Pudjiastuti melalui Pak Dirjen membagikan bibit tawes, lalawak, nilem, dan sedikit nila. Tiga bulan ke depan sedikitnya bila 50% survive, akan menghasilkan setara 50 ton protein bagi warga. Gerakan Hejo hanya berkiprah sebagai mediator dan pembinaan para pembudidaya,” kata Ir. Moh. Husein yang akrab disapa Husein Lauk, salah satu pengurus di Gerakan Hejo.

Program ini akan berlanjut, bertahap dan nantinya akan dilengkapi unsur permodalan jika memungkinkan. "Sekarang, di sini sedang digodog pula manajerial koperasi," papar Agus Warsito, Sekertaris Jenderal Gerakan Hejo disela-sela pembagian bibit ikan ke berbagai daerah.

Sementara itu H. Djumhur Gofur Ketua Gerakan Hejo Kab. Karawang beserta sekertarisnya Teguh Adha P, ketika digelar sesi “curhat” dalam raker ini, mengapresiasi kegiatan pembagian bibit ikan air tawar.

“Bedanya, kami di Karawang hari ini setelah mengetahui program pembagian ikan, Pak Sekda di daerah kami justru tergerak akan melakukan hal yang sama bagi pembudidaya ikan di daerah kami,” papar Djumhur disambut antusias puluhan anggota Gerakan Hejo lainnya.  Jumhur mengaku tidak harus mengambil bibit ikan dari Bandung.

Apresiasi Pembudidaya

Salah satu pembudidaya ikan, asal Desa Ciawang Kecamatan Leuwisari Kab. Tasikmalaya, Wahyu Setiawan, mengaku gembira dengan program pembagian benih ikan ini. ”Program ini sangat ditunggu para pembudidaya di lapangan. Bibit yang bagus memang dari pemerintah. Ini karena bersertifikat dan lolos uji lainnya,” kata Wahyu.

Komar, aktivis lingkungan berusia lanjut dari Buah Dua Kabupaten Sumedang, secara sukarela menyumbangkan bibit ikan gabus unggulan dari sungai di daerahnya. ”Ini saya bagikan agar ikan gabus yang asli dari daerah kami tetap lestari dan berkembang di pelosok Jabar. Sekarang kan ikan invasif justru banyak menggerus ikan lokal,” ujarnya.

Di luar apresiasi terhadap raker ini, muncul juga keprihatinan yang terbilang “Hot Topic”. Bahasannya menyangkut terbitnya Peraturan Menteri (Permen) 39 KLH yang dikenal di kalangan awam sebagai “bagi-bagi tanah di seputar hutan dengan bungkus hutan sosial”. Di luar dugaan, topik panas ini dibahas cukup mendalam dan meluas oleh puluhan peserta.

“Kami setuju dari paparan Kang Eka, Permen 39 KLH ini langsung saja diutarakan ke Presiden Jokowi. Implementasi di lapangan, sudah menimbulkan konflik sosial, meski tujuan awalnya baik, demi mensejahterakan kantong kesmiskinan di sekitar hutan,” papar Wa Ratno, Ketua Gerakan Hejo Kab. Garut.

Eka Santosa, ketua umum Gerakan Hejo mengkritisi Permen 39 KLH itu. Agar tujuan awal mensejahterakan petani tidak putus di jalan, solusinya mesti memakai lahan terlantar atau lahan eks HGU. "Jangan hutan tutupan yang dibabat,” pungkas Eka Santosa.(isur)