Proyek PLPR Pelabuhanratu Dikawal Kejaksaan, Kenapa?

Share:


BANDUNG - Menjelang keputusan perkara nomor 80/G/2017/PTUN.Bdg di PTUN Bandung 25 Oktober 2017, aksi unjukrasa segera digelar di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Perkara ini antara Romel TB selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi selaku tergugat, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi selaku tergugat ll intervensi.

“Ujug-ujug ada spanduk di lapangan, menyebut proyek ini dikawal Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi. Heran, ini apa-apaan? Padahal proyek PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional) Karang Pamulang Pelabuhanratu jelas-jelas nyomot lokasi space public sarat kejanggalan,” kata Bayu Risnandar, tokoh Palabuhanratu dari Forum Peduli Karang Pamulang Palabuhanratu (FPKP2), Kamis (12/10/2017).

Pihaknya sudah menentang proyek ini sejak 2015 bersama elemen warga lain di Jawa Barat. "Eh, muncul Kejari Kab. Sukabumi sebagai pengawal, lucu saja," tambah Bayu setelah sehari sebelumnya PTUN Bandung menyidangkan perkara ini dengan agenda kesimpulan dari para pihak. 

Dari sisi lain, soal pengawalan kejaksaan sempat diutarakan ke majelis hakim saat sidang kesimpulan 11 Oktober 2017, namun ditolak. "Alasannya terlambat,” ungkap Yayat Hidayat, Kasubsi Perkara BPN Kab. Sukabumi yang ditemui di PTUN Bandung.

Hanson Sanger, kuasa hukum Romel TB membenarkan Yayat Hidayat pernah memohon kepada Majelis Hakim untuk mengawal perkara ini dari Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi. ”Namun ditolak majelis. Alasannya, sudah telat, kata Majelis,” kata Hanson.(isur)

No comments