Longsor pada 5 dusun itu berdampak
terhadap 800 Kepala Keluarga (KK), dengan 138 rumah rusak berat, 103 rumah
rusak sedang, 139 rumah rusak ringan, dan 420 rumah terancam longsor. Tidak ada
korban jiwa, namun akses jalan tidak bisa dilewati dengan 5 titik jalan
tertimbun dan satu titik jalan terputus.
Wajah Jawa Barat tiba-tiba mencekam
saat adanya laporan BPBD dan Tim SAR di lokasi kejadian lainnya, Sabtu
(7/10/2017). Sedikitnya 17 titik di Kab. Pangandaran terdampak banjir dan longsor
akibat hujan deras.
Ada empat nyawa melayang akibat
bencana di Pangandaran, ratusan warga terjebak banjir. Semua orang pun turut
prihatin, tidak hanya warga di Jawa Barat melainkan juga para legislator di Senayan
Jakarta.
"Saya prihatin dengan terjadinya
bencana tanah longsor dan banjir bandang di Pangandaran. Saya juga turut
berduka atas terjadinya korban meninggal dalam bencana itu. Bencana alam bisa
terjadi karena alam itu sendiri atau karena ulah manusia". Begitulah surat
keprihatinan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr. H.E. Herman Khaeron melalui
aplikasi whatsapp (WA) yang ditujukan untuk awak media di Bandung, Minggu (8/10/2017).
Tidak hanya itu, isi Surat
Pernyataan Herman Khaeron (Super Hero) berikutnya menyebutkan, terkait bencana
di Pangandaran, yang paling penting tanggap darurat untuk meminimalisir dampak
korban jiwa dan upaya penanganan penyelamatan warga.
Pihak berwajib harus melakukan
investigasi penyebab bencana. Jika ada indikasi karena perbuatan seseorang,
kata Super Hero itu, maka harus ditindak sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
"Ditambah lagi, Undang
Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun
2009. Komisi VII DPR RI segera turun ke lapangan untuk mengimplementasikan dua
Undang Undang tadi," tandas Herman Khaeron yang juga anggota Fraksi Partai
Demokrat itu.
Bagi perusak alam yang
mengakibatkan kerugian masyarakat banyak, kata Herman Khaeron dalam suratnya
itu, jangan pernah ada keraguan untuk segera ditindak. Jabar ini wilayahnya
tidak pernah bertambah, tetapi penduduknya paling besar di seluruh provinsi di Indonesia. "Sehingga eksploitasi sumberdayanya terus bertambah," kata politisi yang digadang-gadang masuk bursa calon gubernur Jabar dari Partai Demokrat itu.
Paling penting dari peristiwa itu
adalah tindakan tegas aparat kepada perusak hutan, sehingga Super Hero bersama
tim dari komisi VII juga akan menyusuri persoalan ini lebih detail. "Tentu kalau tidak diatur
dan dijaga akan terjadi kerusakan dan berdampak negatif. Harus segera ditangani,
karena bencana merupakan sinyal terjadinya kerusakan ekosistem,"
pungkasnya.(isur)
Foto 1: Dok. Hero
Foto 2: Dok. Basarnas Bandung
Foto 1: Dok. Hero
Foto 2: Dok. Basarnas Bandung
No comments
Post a Comment