GMBI GARUT TOLAK LEGALISASI LGBT DAN SEGERA DATANGI DPRD

PELAKU LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) agar diproses secara hukum pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Garut menolak legalisasi LGBT oleh DPR RI.  Karena, LGBT jelas-jelas merusak moral generasi muda bangsa.

Ketua GMBI Distrik Garut, Ganda Permana, berteriak menyuarakan seruan tersebut. Berbincang di sekretariat GMBI Garut dengan Reporter IntroNews Dede Shigar, Rabu (24/1/2018), Ganda Permana menegaskan niatnya untuk berkunjung ke kantor DPRD Kab. Garut.

"Kita mendukung para pihak yang mengusulkan pelaku LGBT diproses secara Hukum Pidana yang tercantum dalam KUHP. Kita khawatir masa depan anak cucu kita jika LGBT dibiarkan bahkan dilegalisasi pemerintah," tandas Ganda. Usulannya ke DPRD dalam bentuk aksi massa 100 orang untuk diteruskan ke DPR RI.

Selain hukum agama yang melarang LGBT juga melabrak norma sosial yang ada di adat ketimuran. Untuk itu GMBI menyampaikan dukungan kepada DPRD sebagai wadah aspirasi menolak keras LGBT.

Menurut Ganda, maraknya komunitas LGBT akibat pengaruh budaya luar yang dipermudah dan disebarkan melalui gadget atau media sosial, situs porno dan website dari luar negeri. LGBT bertentangan dengan budaya Indonesia yang agamis dan santun menjaga harga diri dan martabat bangsa.

"LGBT dipengaruhi oleh impor budaya luar yang disebarkan melalui medsos. Jelas itu pengaruh budaya luar yang masuk melalui pergaulan yang salah dimata umum dan tatanan sosial budaya kita," tandasnya.(Sighar)