KATA HERO, KAPAL ILEGAL LAYAK DITENGGELAMKAN KARENA SUDAH SESUAI HUKUM

PERDEBATAN terkait penenggelaman kapal ilegal terjadi di masyarakat elit dan kalangan menteri. Anggota DPR RI, Herman Khaeron, ikut menanggapi. Menurutnya, penenggelaman kapal ilegal sudah sesuai hukum (UU)  

Pernyataan Herman Khaeron (Hero) dilontarkan saat adanya permintaan berbagai pihak agar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan kapal-kapal illegal fishing diberhentikan.

“Menurut saya, persoalan tersebut sebaiknya tempatkan saja pada proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak perlu menjadi perdebatan antar menteri,” ujar Herman di Jakarta, sepekan yang lalu.

Hero yang juga Ketua Umum Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) ini menjelaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan, penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan berupa pidana penjara dan denda.

"Penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing ilegal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia yang diatur dalam Pasal 69," tandasnya.

Dengan demikian, penenggelaman kapal perikanan berbendera asing merupakan tindakan khusus yang dilakukan kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya sekaligus penegakan hukum di bidang perikanan untuk memberikan efek jera para pelakunya.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini, lanjut Hero, tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

“Penenggelaman ini tidak boleh sewenang-wenang, harus ada bukti yang cukup semisal tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,” kata Hero seperti ditulis jitunews yang kemudian diteruskan dan disadur IntroNews.(isur)