Paslon DURIAT Yakin Lolos Pencalonan Jalur Perseorangan

INI baru pemberani. Setelah menyingkirkan dua pasangan calon (paslon) jalur independen lainnya, paslon perseorangan tunggal Dony Mulyana Kurnia (DMK) - Yayat Rustandi harus berhadapan dengan tiga paslon dari jalur partai politik. Bagi Dony yang akrab disapa DMK itu, sudah waktunya independent yang notabene rakyat 'beneran' itu memimpin Kota Bandung mulai tahun 2018.

DMK yang tadinya Kader Partai Demokrat Kota Bandung sengaja memilih jalur perseorangan lantaran partai tidak melirik dirinya. "Tapi lebih leluasa menggunakan jalur perseorangan, karena benar-benar punya rakyat," kata DMK saat diwawanca di kawasan Cicadas Bandung, Selasa malam (22/1/2018).

DMK maju karena partai lebih memilih bukan kader. Padahal banyak kader potensial, tapi kalah bersaing. DMK dan Yayat sudah mampu mengumpulkan KTP dukungan dengan syarat minimal yang diminta KPU.

Belakangan muncul hasil pleno KPU Kota Bandung bahwa paslon DMK-Yayat alias Duriat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun, pengumuman hasil lolos tidaknya paslon jalur independent dilaksanakan pada 12 Februari 2018.

Mengetahui informasi tersebut, DMK langsung ambil sikap untuk meyakinkan publik bahwa dirinya akan lolos. Dalam medsosnya yang disebar di kalangan konstituen dan tim pemenangan paslon Duriat, DMK menulis surat, berbunyi:

 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ASPIRASI BAPASLON TUNGGAL WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA BANDUNG JALUR INDEPENDEN

Kepada Yth. Seluruh elemen Masyarakat Kota Bandung, yang akan menyampaikan aspirasi pembelaan, terkait pentingnya BAPASLON INDEPENDEN ditetapkan jadi PASLON pada tanggal 12 Februari 2018 oleh KPUD kota Bandung.

Kami sebagai BAPASLON TUNGGAL WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA BANDUNG, JALUR INDEPENDEN perlu menyampaikan bahwa:

Kami sudah memenuhi quota dukungan sebanyak minimal 6,5% dari jumlah pemilih, yaitu 110.213 sesuai Undang-undang. Tahap pertama kami sampaikan ke KPUD sebanyak 119.116 dukungan e-KTP dan Tahap Kedua, yaitu tahap perbaikan disampaikan sebanyak 147.850 dukungan e-KTP Yang diminta KPUD sesuai aturan yang berlaku sa'at ini adalah dua kali lipat 103.00 x 2 = 206.000 dukungan e-KTP

Memang benar sesuai aturan tersebut kami tidak mampu memenuhi, namun demikian esensi aturan tersebut adalah untuk mencapai dukungan minimal 6,5%, dan aturan tersebut adalah turunan dari UU syarat dukungan minimal 6,5% TIDAK ADIL, jika Calon Independen yang memenuhi quota 6,5% lantas dicoret begitu saja.

Dengan dasar pijakan ini, kami PASLON DURIAT, akan menuntut Keadilan, baik penyampaian aspirasi melalui para pendukung ke KPUD, ataupun menempuh jalur hukum ke MK Karena PIJAKAN KAMI ADALAH KEBENARAN YANG HAKIKI, UNDANG-UNDANG TERTINGGI TERKAIT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN 6,5% SUDAH TERPENUHI.

Demikian perlu disampaikan hal penting ini. Kemudian, sebagai catatan penting lainnya, bahwa sistem politik yang sehat bagi masyarakat sa'at ini, sudah sepatutnya WALIKOTA DARI JALUR INDEPENDEN diberi kesempatan bukan dibunuh dengan berbagai cara, karena semua tahu Independen langsung mengakar kepada masyarakat, tidak tersandera Partai, secara alamiah jika terpilih, kinerja Walikota akan meningkat, tidak perlu memikirkan MUSCAB, MUSDA DAN KONGRES, dukungan legislatif pun lebih bebas, tidak terikat satu warna partai saja, dan bisa berpijak adil berdiri di tengah semua partai.

Oleh karena itu, jika elemen-elemen masyarakat bergerak bersama kami untuk menegakkan keadilan ini, maka patut mendapatkan penghargaan sebagai PAHLAWAN DEMOKRASI.

Kita tegakkan DEMOKRASI KERAKYATAN YANG SEHAT DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA. Bersama kita MENYONGSONG PEMIMPIN YANG SEHAT DARI JALUR INDEPENDEN PETUGAS MASYARAKAT BUKAN PETUGAS PARTAI ALLAHU AKBAR ! MERDEKA !

Terima Kasih

Ir. Dony Mulyana Kurnia (DMK) dan Ir. Yayat Rustandi MS.,Tr.

Bapaslon tunggal WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA

BANDUNG

Jalur Independen

Sementara itu, Budi selaku tim pemenangan dan jaringan paslon Duriat terus memberi suport atas kegigihan DMK yang selalu yakin dengan langkahnya. Selama ini Budi dan sejumlah jaringan sudah menjalin kekuatan untuk menghimpun suara di Pilkada Kota Bandung 27 Juni 2018 itu.

"Meskipun belum menyebar ke seluruh masyarakat, tetapi saya dan kawan-kawan sudah menjalin kekuatan itu. Silarahmi dan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah elemen. Saya yakin, Duriat akan lolos, dan siap melawan paslon lainnya, dan siap menang," kata Budi masih di kawasan Cicadas Bandung.

Tim relawan lainnya, Wija dan Imas menyatakan keyakinannya paslon Duriat kesayangannya lolos menjadi calon di Pilkada Kota Bandung. Mereka juga berharap masyarakat Kota Bandung memahami dan kelak memilih pasangan Duriat yang sudah gigih memperjuangkan pencalonan.

"Perjuangan-perjuangan pasukan DMK yang hanya berlandaskan silaturahmi dan keikhlasan. Sampai titik darah penghabisan, kami siap berjuang untuk Duriat," kata Imas.

Wija kepada masyarakat Kota Bandung dan simpatisan Duriat berharap doa agar perjuangannya diijabah oleh zat Yang Maha Kuasa. "Dijadikan DMK/Duriat pemimpin yang amanah dan merakyat untuk masa depan sebagai estafet arsitek Ridwan Kamil, yang notabene sama-sama jebolan ITB," kata Wija.

Untuk mengenal lebih jauh siapa Duriat, redaksi mengutip sejumlah sumber tentang profil Dony Mulyana Kurnia (DMK) calon walikota Bandung 2018. Selain itu, Dony adalah terah ningrat Raja Sunda (Kerajaan Pajajaran) berdarah langsung Raja Kian Santang.  

Berikut petikan profil DMK yang dikutip dari berbagai sumber:

Ir. Dony Mulyana Kurnia (DMK)

Bakal Calon Walikota Bandung Periode 2018–2023

Nama Lengkap: Dony Mulyana Kurnia (DMK)

Tempat/ Tgl Lahir: Kota Bandung, hari Minggu, tgl 1 November (2 Romadon) 1970
Alamat: Jl. Kebon Sirih No.40 Kota Bandung

Isteri: Cucu Zakiah ST (Dosen ITENAS)

Anak:

1. Haifa Mayang Lestari (Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – UI)
2. M. Aufaa Sanaa Kurnia (SD MERDEKA)

Pendidikan:

SDN Merdeka 5 Bandung
SMPN 7 Bandung
SMAN 10 Bandung
S1, Jurusan Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Bandung (ITB) – angkatan 90

Profesi:

1. Direktur CV Jayaningrat – Bidang Percetakan
2. Direktur Utama PT. Jayaningrat Arsitama – Bidang Konsultan Arstektur

Pengalaman Organisasi dan Politik:

1. Ketua Karang Taruna RW 03 Kelurahan Babakan Ciamis
2. Ketua Persaudaraan Seni Beladiri dan Tenaga Dalam Prana Shakti Jayakarta DPC Kota Bandung
3. Ketua Persaudaraan Seni Beladiri dan Tenaga Dalam Prana Shakti Jayakarta DPW Jawa Barat
4. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persaudaraan Seni Beladiri dan Tenaga Dalam Prana Shakti Jayakarta
5. Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Reformasi Indonesia (PRI) Jawa Barat
6. Sekretaris Umum DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Jawa Barat (th. 2005 s.d 2008)
7. Ketua Biro Perencanaan Dept. Pertahanan dan Keamanan DPP Partai Demokrat (th. 2009 s.d 2014)
8. Sekretaris Dept. RISTEK dan Pendidikan Tinggi DPP Partai Demokrat (th. 2015 – sekarang)
9. Sekretaris KANWIL Pandu Tani Indonesia (PATANI) JABAR
10. Ketua Umum DPP Barisan Islam Moderat (BIMA)
11. Ketua Forum Peduli Bandung Juara (FPBJ)

Khusus:

1. Penulis Buku Biografi Singkat *SBY* (Kata Pengantar oleh : Dr. Syariefuddin Hasan SE., MM., MBA)
2. Penulis Buku : Mengenal Barisan Islam Moderat (BIMA) serta Gerakan Olahraga Pernafasan dan Beladiri Tenaga Dalam (dengan kata pengantar oleh : *Dr. KH. Syukriadi Sambas M.Si* dan kata sambutan oleh : *Ridwan Kamil* & *Uu Ruzhanul Ulum*)
3. Mantan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung th.2015 dari Partai Demokrat.

VISI & MISI:
A. Visi:

*DURIAT Bandung Menuju Juara
*DAMAI, MAKMUR, KITA (DMK)

B. MISI
*Penanganan Kemacetan:
1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi untuk memasyarakatkan moda transportasi umum, bersepeda dan berjalan kaki.
2. Pengembangan moda transportasi umum yg lebih murah dan terjangkau, misal pengembangan KRL yang lebih murah ketimbang Monorel (BANDROL = Bandung tour on KRL)
3. Memperbanyak fly over murah spt Antapani, pada persimpangan2, kalau diperlukan buat underpass dan juga pelebaran jalan
4. Menata Kaki Lima
5. Pembatasan jumlah kepemilikan mobil dan motor di setiap rumah
6. Mulai menciptakan sistem lalu lintas sabuk penyangga, dimana mobil-mobil dari luar kota (bukan plat D) tidak masuk ke dalam kota tapi ditampung dan di parkir, di area penyangga yg dipersiapkan, kemudian dibuat jalan yang melingkari kota seperti sabuk, untuk mengantisipasi agar mobil2 luar kota, tidak masuk melewati dalam kota Bandung.

*Penanganan PKL:
1. Penanganan PKL secara komprehensif dengan melihat Sosiologi PKL itu sendiri, (untuk apa berdagang di tempat bagus, kalau tidak ada pembeli) konsep relokasi di daerah sekitar PKL menjadi alternatif utama, kalau tidak memungkinkan, bisa pakai konsep alternatif kedua dengan memperlebar pedestrian, dengan membuat “PKL way ” yang tertata rapih (dikelola ketat) yang hidup bersama para pejalan kaki, contoh kecil Malioboro Yogyakarta, dan alternatif ke tiga dibuat “Sky Walk” seperti yang sekarang dibuat Walkot RK, di Cihampelas.

2. Sebaik-baiknya visi misi dan program (termasuk ngurus PKL) tetap harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) kota Bandung, selebihnya adalah bahan masukan untuk perubahan RTRW ke depan.

3. Perlu dibuat Dinas baru agar PEMKOT lebih fokus dan serius menangani PKL yaitu: Dinas Pembinaan dan Penataan PKL.

*Penanganan Kesehatan:

1. Peningkatan kelas Puskesmas, sehingga ada rawat inap
2. Peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat, agar masyarakat sadar medis.

*Penanganan Sampah:
1. Pengelolaan sampah dengan Biodigester yang ramah lingkungan sangat tepat di kembangkan di kota Bandung
2. Budaya membuang sampah yang benar harus di bantu dan di edukasi langsung ke setiap rumah oleh petugas khusus “Superman Sampah” setiap RT yang di bentuk PEMKOT untuk mengantisipasi Psikologis dan Sosiologis negatif masyarakat terhadap sampah

3. Paradigma PEMKOT harus di rubah, dari membuang sampah menjadi mengambil dan mengolah sampah, paradigma ini secara simultan untuk mencapai target sehingga sampah menjadi sumber PAD kota dengan nilai tambah, pupuk organik, bio gas dan hasil daur ulang sampah plastik dan besi.

4. Incenerator hanya di gunakan sementara untuk mengantisipasi open dumping sampah yang belum tertangani, manakala budaya “Buang, Ambil dan Olah Sampah” sudah membudaya dengan baik, maka secara otomatis Open dumping dan Incenerator sampah dihentikan, karena dua sistem ini sifatnya hanya sementara dan emergency dari penanganan sampah

*Pemberantasan Korupsi dan Pungli:
1. Saber Pungli Kota Bandung, secara simultan terus di tingkatkan kemampuannya, untuk dapat menangkap setiap pelaku kejahatan Korupsi dan Pungli di Kota Bandung, dengan tetap bekerjasama dan berkordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

2. Meningkatkan pembangunan *mental spiritual warga kota*, khusus untuk muslim, dengan program memasyaratkan Tahajjud Call, Shalat Subuh di Mesjid dan Maghrib mengaji, dan Walikota setiap hari selalu berkeliling dari mesjid ke mesjid di 30 Kecamatan dan 150 kelurahan

*Pemuda dan Olahraga:
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, terlebih para Pemuda, dengan membudayakan

*Olahraga Pagi*, khusus untuk muslim, wajib olahraga dan tidak tidur lagi setelah melaksanakan shalat Subuh di Mesjid

*Pengelolaan Pasar:

1. PD PASAR harus fokus untuk revitalisasi Pasar Tradisional baik dengan Dana Pemerintah, Dana Pengembang, ataupun Dana Mandiri para pedagang Pasar.
Catatan:
Memprihatinkan sekali, sampai saat ini “Bandung Juara”, baru merevitalisasi satu pasar “Sarijadi” dari 30 pasar yang ada di kota Bandung, yang rencananya akan diresmikan bulan Mei 2017, walaupun sebenarnya RK sudah memberhentikan, dan mengganti direksi PD Pasar.

2. Setiap Revitalisasi Pasar harus dipastikan dapat menampung pasar tumpah/PKL, salah satu penyebab kemacetan.
Konsep revitalisasi pasar yang paling utama adalah perbaikan drainase dan pengelolaan sampah sehingga pasar bersih dan tidak becek, kemudian utilitas penerangan yang baik dan anti kebakaran. Jadi Revitalisasi jangan hanya berpikir untuk pembangunan pasar yang besar-besaran yang parsial, tapi yang paling utama adalah perbaikan infrastruktur vital terlebih dahulu, secara menyeluruh dari 30 pasar yang ada di kota Bandung.
3. PD PASAR harus mampu mengorganisir para pedagang dengan visi pengembangan pasar untuk peningkatan jumlah konsumen, jangan sampai terjadi revitalisasi yg di buat bahkan sebaliknya, membuat pasar mati, seperti yang terjadi pada Pasar Batu nunggal dan Sebagian Besar bangunan Pasar Kosambi
4. Dana CSR bisa di gunakan untuk Revitalisasi Pasar Tradisional, sehingga dapat meringankan beban cicilan para pedagang pasar, selain itu untuk meringankan beban cicilan bisa dikembangkan pula sistem cicilan harian

*Elemen-elemen Kota:
1. Taman-taman tematik Kota yang sudah dirintis oleh Ridwan Kamil, akan terus di tumbuh kembangkan, termasuk sistem pemeliharaan yang baik, di tambah Mushola-mushola tematik.
2. Renovasi bangunan-bangunan Muka Kota dapat di subsidi pemerintah untuk kepentingan *Objek Pariwisata* terlebih bangunan-bangunan heritage bersejarah
3. Bekerjasama serius dengan PLN dan TELKOM untuk Membereskan Kabel2 yang merusak citra kota.
4. Jembatan Penyebrangan Jalan, yang banyak membuat ngeri para penyebrang jalan, wajib di perbaiki dan di manusiawikan.

*Membentuk Dewan Kota:

Sudah saatnya dilakukan penguatan leadership eksekutif Kota dari “Single Fighter” kepada kepemimpinan Kolektif, dengan pembentukan Dewan Kota, kepemimpinan eksekutif Walikota masih belum cukup kuat untuk mengakselerasi kinerja birokrasi 30 SKPD, 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, sehingga banyak kebijakan yang mengambang tanpa bisa di implementasikan.

Hal ini akibat tidak adanya Blue Print Road Map yang rinci dan detail menyangkut objek, tahapan dan sasaran untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh Walikota, tugas Dewan Kota Fokus untuk membuat Blue Print Road Map tersebut, yang kemudian dijadikan alat bersama Walikota untuk mengeksekusi setiap kebijakan.

Sebagai langkah awal konsep pembentukan Dewan Kota ini, regulasinya akan di siasati untuk meleburkan kinerja dari Asisten Daerah, Staf Ahli dan Tim Ahli menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan menjadi Dewan Kota dengan jumlah 50 orang ahli dari berbagai Bidang.

Sistem Dewan Kota ini akan lebih efektif, efisien, cepat dan flexible dalam mengantisipasi pelaksanaan dan implementasi berbagai kebijakan dan program, sehingga 30 SKPD, 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan tidak akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan berbagai kebijakan.(isur)