KETUA Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Iu
Rusliana mengingatkan para elit politik nasional untuk mempertimbangkan
aspirasi yang berkembang di daerah, khususnya Jawa Barat, tidak semena-mena
menentukan calon kepala daerah dan menekankan kepada calon yang dipilih untuk
menjadikan kearifan lokal sebagai paradigma utama pembangunan.
“Jangan terkesan Jakarta (pusat) oriented. Ini kan pesta politik rakyat, jangan sampai ada kesan
orang pusat numpang pesta di Jawa Barat, sementara orang Jawa Baratnya sendiri
hanya jadi penonton. Terus tuan rumahnya siapa? Hasil dari pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota itu kan untuk rakyat di daerah tersebut, bukan untuk orang
pusat,” tegas Iu Rusliana, usai acara konsolidasi Kader Kebangsaan Keluarga
Besar Muhammadiyah Jawa Barat di Bandung (1/1/2018).
Apabila orientasi politiknya telah keliru di awal, lanjut Iu
Rusliana, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran terhadap esensi pemilihan
kepala daerah. “Masyarakat daerah, khususnya Jawa Barat harus berdaulat. Jangan
sampai pengingkaran terhadap tujuan politik menyejahterakan rakyat terus
berlanjut. Kini kan semua calon kepala daerah sedari awal dibuat lelah
berurusan dengan para elit politik di pusat. Belum lagi sesajen politik yang
harus disetorkan dengan jumlah yang besar, milyaran rupiah,” sindirnya.
Dengan orientasi politik yang berfokus ke pusat, rakyat
hanya akan dimanfaatkan sesaat, didekati hanya saat menjelang pemilihan saja,
setelah itu akan diabaikan. Pesta pora politik akan berlangsung di kalangan
elit politik pusat saja. “Bangsa ini akan kembali memanjangkan lembar hitam
politik yang jauh dari kepentingan rakyatnya. Parpol terbukti melakukan ini,
merekalah yang harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar tokoh muda Jawa Barat
tersebut.
Oleh karena itu, Iu Rusliana pun mendesak agar mekanisme
penentuan calon kepala daerah tidak lagi diserahkan kepada pimpinan pusat, tapi
kepada pimpinan wilayah dan daerah. “Jangan jadikan pimpinan pusat sebagai
berhala politik baru,” sindirnya.
Partai politik harus menyusun mekanisme yang adil,
mempertimbangkan aspirasi kader partai dan organisasi kemasyarakatan. “Ajak
bicara pimpinan ormas dan organisasi kepemudaan. Dengarkan mereka, karena
setiap hari yang berinteraksi dengan masyarakat kan mereka. Yang memiliki
jamaah kan ormas dan okp. Memang parpol perlu mempertimbangkan tingkat
popularitas, namun itu hanya menjadi salah satu variabel saja,” kata Iu.
Partai politik juga harus bekerja keras untuk melakukan
kaderisasi kepemimpinan, sehingga tidak ada lagi cerita memungut calon kepala
daerah dari luar partai. “Lakukan proses kaderisasi dengan sungguh-sungguh.
Salah satu kegagalan dan ketidakpercayaan diri parpol itu terlihat saat memilih
calon kepala daerah dari luar kader. Harusnya malu tuh para pimpinan parpol,
selalu memungut calon dari kader jalanan. Mending kalau udah terpilih bersedia
menjadi kader, yang terjadi kan ada yang tidak mau karena sudah merasa besar
dan populer,” tegas dosen UIN Bandung tersebut.
Mutiara-mutiara terpendam, calon pemimpin daerah dan
nasional itu masih banyak, hanya tinggal diberi kepercayaan, dibimbing dan
dipoles. Saat ini, popularitas dapat dipoles dan dikembangkan oleh berbagai
strategi pencitraan.
“Jangan jadikan parpol sebagai perusahaan keluarga. Tidak
sehat untuk proses kaderisasi. Parpol harus bekerja melahirkan pemimpin yang
benar-benar melayani rakyat, bekerja untuk rakyat, bukan pencitraan semata,”
tandasnya.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, lanjut Iu
Rusliana, segera bergerak untuk mendorong kedaulatan politik warga Jawa Barat
dan bertindak aktif kepada seluruh kandidat agar mengarusutamakan kepentingan
warga Jawa Barat dalam visi, misi dan paradigma pembangunan yang dilakukan
setelah terpilih nanti.
“Bagi kami, politik adalah ekspresi kesalehan publik. Harus
direbut dan dilakukan oleh orang-orang baik, agar benar-benar bermanfaat bagi
rakyat,” tegasnya.(isur)
No comments
Post a Comment