ROMBONGAN GUBERNUR BABEL TEMUI KOMISI VII DPR RI, ADA APA YA?



RABU 24 Januari 2018 kemarin, Komisi VII DPR RI kedatangan rombongan dari Provinsi Bangka Belitung (Babel). Ada persoalan yang harus ditanyakan kepada dewan. Akhirnya rombongan gubernur Babel diterima dan menggelar pertemuan guna membahas beberapa hal terkait perusahaan benefit hasil tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron, soal pertambangan timah ini kebijakan lama lebih menguntungkan daerah. Namun kebijakan saat ini dianggap kurang menguntungkan daerah. Itulah inti persoalan yang sedang dihadapi gubernur Babel dan jajarannya itu.

“Sebelumnya daerah memiliki otoritas, sekarang tidak memiliki otoritas, karena ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015 yang terkait bursa timah, dimana hasil tambang timah yang belum menjadi timah murni, itu wajib diperdagangkan melalui bursa,” ungkap Herman Khaeron (Hero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Herman seperti dikutip dpr.go.id, semestinya hal itu menambah keuntungan atau benefit bagi daerah, tetapi berdasarkan hasil pengaduan yang disampaikan Gubernur Babel beserta jajarannya itu, ternyata malah mengkebiri pendapatan asli daerah, dan tidak memberikan dampak turunannya.

“Misalnya, semua transaksi dilakukan di luar, tidak ada lagi transaksi yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan transaksi bisa dilakukan di luar negeri seperti di Singapura, yang pembayarannya dari Singapura langsung ke Jakarta,” paparnya.

Hal itulah yang menjadi tuntutan Pemprov Babel agar dapat lebih menguntungkan bagi rakyat. “Harga timah sebetulnya bisa diatur Pemda. Saat ini harga timah diatur oleh bursa. Bursa sendiri tidak diketahui secara pasti dan tidak memberi efek menguntungkan bagi masyarakat di sana,” ucap politisi Fraksi Demokrat itu.

Dalam pengaduan lainnya, Gubernur Babel dan jajarannya menyampaikan perihal tambang timah seluas 64 ribu hektar dalam penguasaan negara, melalui Wilayah Pertambangan Negara (WPN). Sayangnya, saat ini terjadi penambangan liar sehingga mengancam munculnya dampak buruk akibat ketidakteraturan pertambangan.

“Ada keinginan agar WPN diubah menjadi WPR (wilayah pertambangan rakyat) yang akan diatur pemerintah daerah, baik BUMD atau menunjuk perusahaan yang mampu mengelolanya," tambah Hero.

Mengenai potensinya juga mesti dipertimbangkan, jangan sampai menjadi beban Pemerintah Daerah. "Kami akan bicarakan dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM agar ada kepastian kebijakan yang akan diambil terkait dua persoalan tersebut,” pungkas Hero.(isur)

No comments

Powered by Blogger.