HERO: PENGEMBANGAN LISTRIK PANAS BUMI PERLU PAYUNG HUKUM, DPR SIAP DORONG..!!

APRESIASI terhadap pengembangan panas bumi untuk keperluan listrik nasional, mengalir deras dari kalangan legislatif. DPR bahkan akan mendorong lahirnya payung hukum untuk memayungi pembangkit listrik panas bumi.

Ini salah satu buktinya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron, mendukung terobosan pengembangan pembangkit listrik panas bumi yang akan menjadi alternatif utama pada masa mendatang.

Hal tersebut selaras dengan makin berkembangnya penggunaan sumber energi terbarukan di tataran global. “Saya yakin, panas bumi ini akan menjadi alternatif utama di masa mendatang,” kata Herman di Jakarta, Senin (5/2/2018) lalu.

Pria yang akrab disapa Kang Hero itu mendorong kebijakan energi panas bumi harus dibuatkan payung hukum. Sehingga semua mekanisme yang akan dibangung tidak bertentangan dengan hukum. “Hal itu dilakukan agar energi panas bumi dapat dikelola dengan baik,” ucapnya.

Selain Undang-Undang Panas Bumi, harus ada yang menaungi seutuhnya menuju penerapan energi baru terbarukan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang disebut ‘Ring of Fire’ memiliki potensi besar energi panas bumi yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi listrik.

Herman menambahkan, geotermal atau panas bumi memiliki potensi hingga 29.000 megawatt (mw) di seluruh pelosok nusantara, tetapi yang terpasang baru 1.600 mw. “Maka itu, ini harus kita dukung dan dorong agar bisa terealisasi,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Sejauh ini diketahui, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengkaji penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil untuk kawasan terpencil.(isur)