HERO: SAATNYA PEMDA JADI OPERATOR BLOK MIGAS YANG AKAN HABIS KONTRAK

Share:


DPR RI usul sebaiknya pemerintah pusat memberi kesempatan kepada pemerintah daerah melalui BUMD untuk mengelola blok minyak dan gas bumi yang masa kontraknya akan berakhir. Bahkan lebih baik lagi jika pemda menjadi operator. Sebab, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai cukup mampu mengelola blok produksi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, salah satu BUMD yang mampu mengelola blok terminasi itu berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara. BUMD ini mampu menjual hasil produksi gas ke PT PLN (Persero) sebagai bahan bakar pembangkit.

Perusahaan milik pemda ini nantinya bisa bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero). Apalagi perusahaan pelata merah itu sudah mendapat delapan blok yang akan berakhir kontrak. Jadi, bisa saja BUMD mengelola blok yang habis kontrak lainnya. Nantinya, BUMD memiliki hak kelola 80%. Sisanya milik Pertamina.

“Dengan asing bisa, kenapa perusahaan daerah tidak boleh. Pemerintah daerah itu bisa juga kayak posisi PT Pertamina (Persero) jadi operator, asal mampu,” kata Herman Khaeron (Hero), di Jakarta,  Senin (26/2/2018) seperti dikutip dari katadata.co.id.

Hingga tahun 2025 sekitar 30 blok migas akan habis kontrak. Untuk itu Hero mendesak pemerintah memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah agar mampu mengelola blok yang akan habis kontrak.

Herman berharap pemerintah pusat tak ragu menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah daerah. “Pemerintah harus tegas bahwa kita sudah mampu mengelola wilayah kerja yang akan berakhir. Jangan ada keraguan, ini dikelola oleh anak bangsa,” kata dia.

Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 tahun 2015, pemerintah memiliki tiga opsi untuk memutuskan pengelolaan blok migas yang akan berakhir masa kontraknya. Pertama, perpanjangan kontrak oleh kontraktor lama. Kedua, pengelolaan oleh Pertamina. Ketiga, pengelolaan bersama antara kontraktor lama dan Pertamina.

Namun, pemerintah juga mendapatkan kesempatan memiliki hak kelola sebesar 10%. Ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang hak kelola daerah.(isur)

No comments