BONGKAR SPBU TANPA HUKUM, PT KAI DAOP 2 BANDUNG DIGUGAT KE PENGADILAN DAN DILAPORKAN KE OMBUDSMAN

BANDUNG - Seolah memberi teladan tidak baik kepada khalayak hukum, PT KAI Daop 2 Bandung bongkar paksa SPBU No. 34–40109 (Kebon Kawung) tanpa surat perintah eksekusi dari pengadilan. Buntutnya, PT KAI yang seyogianya pemilik lahan “panas” PT KAI Daop 2 Bandung, seluas 1207 meter persegi yang dipakai SPBU tersebut, dilaporkan ke pengadilan. Tidak hanya itu, pihak penggugat juga melaporkan maladministrasi ke Ombudsman.

Kasus yang menimpa UD Mahkota atas nama Tubagus Setiawan terjadi pada 22 Maret 2018 lalu, kini statusnya sudah ada di meja hukum. Pantauan terakhir pada Kamis 17 Mei 2018, Sri Royani yang akrab disapa Riri, mewakili keluarga Tubagus Setiawan memberi keterangan di PN Bandung Jln. RE. Martadinata.

“Ini kali kedua, pengacara pihak tergugat PT KAI Daop 2 Bandung tidak hadir di persidangan. Setelah ini kami akan ke Ombudsman di Jln. Kebon Waru,” jelas Riri yang diiyakan Rinni Arianny SH. MH mewakili pengacara penggugat asal Jakarta Falaki Kartono  M, SH.  

Sebelumnya, Rinni Arianny pada pra-sidang (17/5/2018) sempat beracara di Ruang Sidang II Ali Said R 37 yang dipimpin Hakim Ketua Judijanto Hadi Laksana, SH dengan Hakim Anggota 1 Tardi SH dan Hakim Anggota 2 Sri Kuncoro SH., dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2018/PN Bdg.

“Keputusannya sidang dilanjut minggu depan (24/5/2018), karena pihak tergugat tidak hadir sampai siang ini,” papar Rinni Arianny.

Lapor ke Ombudsman

Masih di hari yang sama usai dari PN Bandung, Riri diantar salah satu dari 24 mantan karyawan SPBU Kebon Kawung, Suwignyo melaporkan kesewenang-wenangan pembongkaran SPBU ini ke Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.

“Ini surat penerimaannya tertanggal hari ini diterima oleh Komisioner Ombudsman, M Taufan Bp. Agak lama kami membincangkan hal ini, tujuannya agar tidak tumpang tindih dengan yang kami gugat di PN Bandung. Mereka akan mengkajinya dalam beberapa hari,” papar Riri.

Bunyi laporan ke ombusman terkait dugaan maladministrasi PT KAI yang membongkar SPBU tanpa surat penetapan perintah eksekusi dari pengadilan yang seharusnya dilakukan juru sita atau panitera. Tapi ini dilakukan oleh Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api).  

Di tempat terpisah, Manajer Humas PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, Joni Martinus, saat dikonfirmasi melalui android seluler perihal ketidakhadiran pengacara dari pihak tergugat menyatakan, intinya akan mengikuti mekanisme persidangan sesuai peraturan yang berlaku.

“Rasanya, ketidakhadiran pihak kami kali ini masih dalam perkenan ketentuan dari majelis hakim. Pada intinya, kami akan ikuti mekanisme yang berlaku. Seperti kita ketahui bersama, sidang sudah ada aturan pelaksanaannya begitu juga dengan pemanggilan bahwa ketidakhadiran pihak dalam persidangan adalah dimungkinkan sepanjang masih diperkenankan oleh ketentuan dan majelis hakim,” papar Joni.(isur)