Wednesday, May 23, 2018

CALON WAGUB UU RUZHANUL ULUM TEGAS, MENAG JANGAN BIKIN GADUH & TIDAK BERHAK MELEGITIMASI ULAMA


ENTAH apa yang ada di pikiran Menteri Agama Lukman Hakim. Ia mengeluarkan kebijakan sertifikasi ulama. Menteri Agama (Menag) tiba-tiba mengeluarkan rekomendasi untuk 200 mubalig. Ini berarti mubalig lain tidak legitimate. Akibat itu ulama pun dirugikan.

Komentar pedas datang dari calon wakil gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Ia meminta Menteri Agama mencabut kebijakan sertifikasi ulama. Pasalnya, sertifikasi mubalig hanya membuat kegaduhan di masyarakat khususnya di kalangan muslim.

Saat Kementerian Agama mengeluarkan rekomendasi 200 mubaligh saja, reaksi keras muncul di masyarakat. Tidak sedikit ulama merasa sangat dirugikan akibat kebijakan ini.

Dengan tegas santri sekaligus cucu kesayangan KH Choer Affandi (Ponpes Miftahul Huda) Manonjaya Tasikmalaya itu mengatakan: "Saya keberatan dengan rekomendasi ulama ini. Saya merasa kurang pas dengan apa yang dilakukan Kemenag ini," kata Uu, melalui seluler,  Selasa 22 Mei 2018.

Pemerintah tidak berhak melegitimasi ulama. Legitimasi kepada ulama berbeda dengan gelar keilmuan dunia seperti untuk sarjana. Pengakuan tokoh agama ini berada di tangan masyarakat. Bukan di tangan pemerintah, apalagi dalam hal ini Kemenag.

"Yang namanya ulama tentu saja legitimasinya di tangan umat, masyarakat. Ilmunya diakui, akhlaknya diakui, moralnya diakui, hanya umat yang mengakui," kata Uu. Kelebihan ulama itu, lanjut Uu, tanpa legitimasi pemerintah pun masyarakat akan tetap menghormatinya.

"Tanpa ada sertifikasi dari pemerintah, kalau posisinya sudah seperti itu, spontanitas masyarakat menyebutnya kyai, kalau di kalangan masyarakat Sunda disebut ajengan," kata Uu yang juga disebut ajengan birokrat ini.

Ini terbalik, seharusnya pemerintah memberi berkontribusi besar terhadap perkembangan ulama. Malah tiba-tiba mengeluarkan kebijakan dengan memberi penilaian seperti ini. "Saya minta kebijakan itu dicabut," desak Uu lagi.

Ia mencontohkan, kalau negara mengatur guru, memberi sertifikasi guru, masih dianggap wajar. Karena, pemerintah memberi gaji. "Negara memberi gaji juga enggak. Ulama hidupnya serba sendiri. Bikin pesantren sendiri, cari ekonomi keluarga, ngajar juga sendiri. Lalu kenapa pemerintah harus mengatur ulama?" kata Uu menyesalkan.

Dalam kriteria untuk sertifikasi, Kemenag mencantumkan syarat kebangsaan. Klausul itu langsung dikritik ajengan politisi ini. Menurutnya, alasan kebangsaan yang menjadi salah satu pertimbangannya sama sekali tidak tepat.

"Jangan pernah ragukan nilai kebangsaan, patriotisme, para ulama. Para pejuang negara kita dulu itu para kyai, para ulama. KH. Hasyim Ashari, KH. Zaenal Mustofa, dan banyak lagi ulama lainnya" kata Uu.

Di lapangan Uu mendapatkan kegundahan para ulama pasca dikeluarkannya rekomendasi sertifikasi ulama. Selain merasa diragukan karena namanya tidak muncul dalam daftar rekomendasi, tidak sedikit ulama yang dibatalkan undangannya karena tidak terdaftar. "Para ulama yang tidak terdaftar merasa dilecehkan," katanya.

Kementerian memaksakan memberi sertifikasi ulama, menurutnya tidak akan berhasil karena adanya keterbatasan dari pemerintah tersebut. "Ulama se-Indonesia ini ada berapa? Miftahul Huda saja setahunnya mencetak 12 ribu. Tapi lihat orang Kemenagnya ada berapa? Enggak akan cukup," tandasnya.(isur/rls)

sumber: rmol.co.id

No comments:

Adbox