LELANG KERAMBA JARING APUNG LEPAS PANTAI: PRODUK INDONESIA KALAH DENGAN STANDAR NORWEGIA, MENGAPA?

Share:
BANDUNG - Terkait pemakaian Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA Offshore) di Kabupaten Pangandaran (24/4/2018) lalu, tim redaksi telaah ke lapangan. Masalahnya, produk yang sama hasil karya anak bangsa, faktanya telah lama diekspor ke mancanegara. Ironi, Presiden Jokowi didampingi Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Pangandaran, malah meresmikan pemakaian produk impor, mengapa begitu?

Ada buntut persoalan dari gebyar peresmian 8 lubang KJA Offshore yang diresmikan Presiden Jokowi, pada jarak 7-8 mil dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang Pangandaran. Mengapa pemerinah, begitu bangga memakai produk KJA Lepas Pantai dari luar negeri? Sementara, produk sejenis sudah cukup lama kita kuasai, malah telah beberapa kali diekspor ke mancanegara?

Di belakang itu, ada yang kurang sedap didengar. Kabarnya, produsen KJA Lepas Pantai dari dalam negeri kalah lelang, hanya karena Norwegian Standard?

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen KKP), Slamet Soebjakto di kantornya (27/4/2018) bereaksi, seperti dilansir banyak media massa: Penggunaan KJA Offshore hasil teknologi Norwegia, sudah berdasarkan lelang internasional. Pihak Norwegia dianggap mumpuni dalam budidaya perikanan di tengah laut. Teknologinya pun telah menjadi acuan standar internasional.

Dalam hal harga meski menggunakan teknologi canggih, KJA Offshore buatan Norwegia jauh lebih murah dibanding buatan lokal Indonesia. Anggaran khusus pembuatan KJA Lepas Pantai, Norwegia membutuhkan dana Rp7,9 miliar untuk 8 lobang keramba, sedangkan buatan nasional Rp8,3 miliar.

"Kita sudah lelang, harganya lebih murah dari Norwegia Rp7,9 miliar untuk 8 lobang, kalau nasional Rp8,3 miliar," ujarnya di hadapan para pewarta. Sedangkan pembuatan fasilitas tersebut semuanya menelan biaya Rp131,4 miliar.

Kini, melalui Perinus sebagai pemenang tender Percontohan Instalasi Budidaya Laut Lepas Pantai bermodalkan Rp130 miliar, sedang pengembangan di tiga lokasi, yakni Sabang, Pangandaran, dan Karimunjawa.

Sementara itu, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyatakan, pembuatan KJA di tengah laut yang dilakukan instansinya sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.  Harapannya, nelayan Indonesia tidak hanya mengambil ikan di lautan, tetapi melakukan budidaya berkapasitas industri.

Rupanya, suara-suara sumbang atas pemakaian KJA Lepas Pantai produk luar negeri ini, muncul dari banyak kalangan termasuk akademisi, pembudidaya maritim, serta pegiat lingkungan hidup, di antaranya Gerakan Hejo.

“Sayangnya, mengapa untuk yang diklaim pemerintah KJA Lepas Pantai sebagai yang pertama di Indonesia, padahal sudah ada yang merintisnya sejak 2006 di dalam negeri. Kali ini kenapa pula harus pakai produk luar? Anak bangsa kita pun sudah bisa membuatnya. Standarnya internasional, sudah diekspor ke enam negara di Asia dan Afrika,” kata Ir. Moh Husen, Masyarakat Aquacultur Indonesia (MAI) yang juga menelusuri persoalan tersebut dari awal.

Studi Lapangan
Menindaklanjuti keberatan itu, tim redaksi meninjau lapangan beberapa hari setelah KJA Lepas Pantai di Pangandaran diresmikan Presiden Jokowi. Tujuannya, untuk melihat realita di lapangan.

Perjalanan pada minggu kedua di bulan Mei 2018 itu, redaksi melihat keberadaan KJA Lepas Pantai di Pangandaran, terletak sekitar 7–8 mil dari PPI Cikidang Kabupaten Pangandaran, masih belum terpadu.

“Kami tak tahu menahu soal itu Pak. Yang penting itu proyek Ibu Susi dan diresmikan Pak Jokowi. Pernah sih terlibat, hanya angkut-angkut barang saja sebelum diresmikan. Selebihnya, kami tak tahu,” demikian jawaban umum dari nelayan setempat. Salah satunya, Nanang (47) warga Cikidang sempat berbincang soal ini.

Yang menonjol dari perkenalan dengan puluhan nelayan di sekitar PPI Cikidang, beredar ujaran kuat, diantaranya jangan sekali-kali mendekati area KJA Lepas Pantai. Di sekelilingnya, dijaga aparat bersenjata selama 24 jam. Belum lagi, ada CCTV.

“Saya pernah kesana, katanya wajah saya ada di CCTV di kantor Ibu Susi saat ini. Takut juga sih, tapi kan saya tidak ngapa-ngapain di sana?"

Begitu juga aparat di Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Selatan (BPBAPLWS) Pangandaran yang dikelola Dinas Perikanan dan kelautan (DPK) Jawa Barat, yang dianggap paling tahu soal KJA, faktanya tidak tahu-menahu.

“Kami hanya mengurus bidang kami sehari-hari. Adanya KJA Lepas Pantai itu kan langsung perintah dari KKP pusat. Yang kami tahu penawaran untuk KJA Lepas Pantai seperti ini dari produk dalam negeri memang pernah ada. Kami tertarik soal ini. Hanya, melalui Kepala di lembaga kami lalu atas persetujuan Gubernur Jabar-lah yang bisa memutuskan ya tidaknya,” ujar beberapa staf di kantor BPBAPLWS Pangandaran.

Singkat kisah, redaksi usai berhasil melihat KJA Lepas Pantai di Pangandaran dari dekat pada sore hari yang disertai hujan, esoknya menemui para pengelolanya di daratan. Dipastikan lima pengelola utama KJA Lepas Pantai di Pangandaran adalah dari koordinasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL), Lampung dengan PT. Perikanan Nusantara (Perinus).

"Tugas kami merawat KJA Lepas Pantai ini dengan isinya dan mengurus pakan serta hal lainnya. Soal penjagaan aparat militer, belum ada hingga kini, entah bila kedepan ikannya sudah besar-besar, " kata Danel yang diamini rekannya Ikhsan dan Ikhlas.

Menurut Iksan, higga kini baru satu lubang dari delapan yang terisi ikan Barramudi (kakap putih). ”Bibitnya dari BBPBL Lampung, seekornya sekitar seratus gram. Baru satu lubang terisi 70-an ribu dari setiap lubang harusnya 120-an ribu. Setahun kemudian baru bisa dipanen,” kata Iksan.

Yang Terjungkal itu
Sedikit melihat ke belakang, sebelum berangkat ke Pangandaran pada mingu kedua bulan Mei 2018, redaksi sempat bertemu Direktur Utama PT Gani Arta Dwitunggal, Budi Prawira Sunadim, yang didampingi GM perusahaan ini, Andi J Sunadim, S.Mn.

Budi dan Andi sepertinya tidak habis pikir produknya Aquatec yang sudah memenuhi syarat dari segi produk dalam negeri dan dari segai harga bisa 30% lebih murah, kalah tender atau lelang hanya karena adanya Norwegian Standard. Padahal telah terbukti ekspor ke berbagai negara di Asia dan Afrika.

“Ini bisa kita lihat dari dokumen ini yang setengah bahasa Inggris, setengah lagi bahasa Indonesia, membingungkan bagi kami ada Norwegian Standard, juga ada FAO segala. Berarti perusahaan Jepang maupun Amerika pasti akan kalah, karena diganjal Norwegian Standard ini,” jelas Budiprawira sambil memperlihatkan setumpuk dokumen yang menurutnya mengandung banyak kejanggalan.

Budi menambahkan, produk KJA-nya bisa tenggelam (submersible) bila ada badai untuk pengamanan. Produknya populer di China yang lautnya paling sering terkena topan Taifun. Sementara dari Norwegia tidak bisa tenggelam.

Budi Prawira memohon kepada pihak berwenang untuk menjelaskan duduk perkara, mengapa produknya yang sudah memenuhi syarat itu dikalahkan dengan cara yang jauh dari unsur-unsur fairness.

“Pantas selama ini sejak 2016 saya mendengar ada kerjasama antara KKP dengan Norwegia. Bila sebatas kerjasama, tentu bagus-bagus saja dengan negara yang maju di bidang teknologi budidaya kemaritiman. Namun, bila berujung pada pengadaan seperti saat ini, rasanya ini perlu kita pertanyakan?” ujar Budi Prawira. 
 
Kenapa Harus Standar Norwegia?
Ditilik lebih jauh kok bisa ujug-ujug ada Norwegian Standard? Ternyata ini tercantum jelas di Dokumen Pengadaan Nomor 340/DP/DP/V/2017 Taggal 25 Mei 2017 untuk Pengadaan Percontohan Budidaya Lepas Pantai, kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Satker Direktorat Perbenihan, KKP Tahun Anggaran 2017.

Cobalah lihat di halaman 109 BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK. Ternyata pada pada bagian (f) tercantun: "Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar internasional/FAO/Norwegian Standard (Cages, Net for Cages dan Mooring System) dan Standard yang berlaku lainnya sesuai yang dipersyaratkan pada Spesifikasi Teknis Barang."  

Faktanya, masih di Dokumen Pengadaan itu, kata-kata Norwegian Standard ini muncul kembali di halaman 119 BAB XIII Daftar Kuantitas dan Harga. Kata-kata Norwegian Standard yang kata banyak pengusaha nasional, telah menjadi momok bagi peserta lelang maupun pengusaha nasional khususnya di bidang KJA Lepas Pantai, mucul di bagian A (cages), dan H (mooring systems for barge).

“Sekali lagi kami tidak ingin diistimewakan dalam hal bersaing secara sehat di dunia usaha. Khusus kali ini, mohon pihak berwenang melakukan pendalaman semestinya. Selama ini pihak KKP melalui Direktorat Jenderal terkait hanya bisa membantah melalui konperensi pers yang sepihak. Cobalah, jelaskan kepada kami secara juridis formal,” papar Budi Prawira.

Dari DPP Gerakan Hejo, Ketua Umum Eka Santosa didampingi Sekjennya Agus Warsito, secara tegas meminta pihak KKP menjernihkan persoalan Norwegian Standard ini. ”Saya tahu apa dan siapa Ibu Susi Pudjiastuti. Mungkin, beliau belum atau tidak sempat memahami perihal ganjalan Norwegian Standard ini. Sebaiknya, clear kan hal ini," pinta Eka.

Disisi lain, Ir. Moh Husen atau yang dikenal sebagai Husen Lauk dari MAI (Masyarakat Aquakultur Indinesia), melihat adanya Norwegian Standard sebagai sebuah akal-akalan. "Ibu Susi Pudjiastuti, mungkin saja tidak tahu soal ini. Yang patut diperhatikan adalah kelangsungan kehidupan pengusaha nasional. Ini bagaimana?"

Husen juga ikut melihat proses produksi pembuatan KJA di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Mulai dari bahan baku, mesin, tenaga ahli, dikerjakan secara profesional. Bahkan, menurut penelusuran, pembuatan KJA dan netnya tidak menimbulkan polusi.

"Tidak ada limbah apalagi racun. Sebab semuanya serba energi listrik PLN. Seluruhnya dikerjakan oleh lebih dari 600 pekerja. Saya tidak melihat ada gas (polutan) yang dibuang ke udara. Tidak ada polusi cair yang dibuang ke sungai. Ramah lingkungan, benar-benar standar dunia," kata pria yang akrab disapa Husen Lauk ini.(Harri Safiari/Suryana)

No comments