PEMIMPIN ITU BURUH OUTSOURCING 5 TAHUNAN, MESTI INTROSPEKSI DIRI || BEGITULAH ANALISA ERDI DJATI SOMANTRI

BANDUNG - Ada tiga hal yang disarankan sekaligus kritik tajam dari seorang pengamat hukum tata negara dan praktisi hukum Erdi Djati Somantri SH, yakni pemimpin harus introspeksi diri. Jangan membuat program yang tidak dimengerti rakyat, dan sadar pemimpin itu hanya seorang outsourcing (buruh kontrak) 5 tahunan.

Pernyataan Erdi disampaikan menyikapi kualitas dan integritas keempat pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jabar 2018, di kantornya di kawasan Sukaluyu Bandung, Rabu (6/6/2018). Pakar hukum tata negara lulusan Universitas Parahyangan Bandung ini menggambarkan analogi sebuah kapal yang akan berlayar dan membutuhkan petunjuk arah. Perlu nakhoda yang sadar fungsi seorang pemimpin, luas pengetahuan, bijaksana, dan selalu evaluasi jika ada kekeliruan.

Menurut Erdi, nakhoda harus mengetahui posisi yang benar ketika di lautan lepas. Sedikit kekeliruan membuat kapal tersesat dan kehilangan arah. Demikian halnya calon pemimpin Jawa Barat, secara berkala perlu evaluasi. "Ada banyak peristiwa di mana kita harus belajar dan membiasakan introspeksi diri," ungkap Erdi.

Pemimpin yang berjiwa besar, lanjut Erdi, selalu akan menempatkan program sesuai kebutuhan rakyatnya. Tidak membuat program yang tidak dimengerti masyarakat. Itulah menurut Erdi analogi kejadian di Jawa Barat dan sejumlah kota/kabupaten lainnya.

Erdi mengakui, dirinya tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernur jabar, tetapi melihat track record mereka, nampaknya semuanya mesti introspeksi diri. Ia menyarankan agar tidak membodohi masyarakat dengan politik janji-janji. Karen, katanya, lima tahun berikutnya belum tentu kembali mempimpin Jawa Barat.

"Pemimpin di Jawa Barat itu tidak harus orang Sunda, tetapi harus memahami dan berjiwa kesundaan yang hakiki, selalu berkonsep NKRI. Jika kita selalu berkutat pada keharusan putra daerah, itu berarti politik telah membodohi masyarakat. Mau sampai kapan kita seperti ini. Arek kitu wae?" kata bapak tiga anak ini.

Paling penting dari introspeksi seorang pemimpin sadar ia tak ubahnya seorang buruh kontrak lima tahunan (outsourcing). Kata Erdi, diakui atau tidak, pemimpin sampai tingkat pusat adalah outsourcing.

"Kebijakan strategis pemimpin hasil suksesi akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Misalnya, kenaikan harga BBM, TDL, kebijakan memperbesar impor beras dan komoditas lainnya. Setelah ia lepas jabatannya, tentu saja ia tidak bertanggung jawab atas dampak berikutnya. Ini yang terjadi di Indonesia sampai pemimpin di tingkat daerah," papar Erdi.

Bercermin untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan pribadi, imbuh Erdi, agar dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik. Introspeksi diri bagi seorang pemimpin outsourcing  sangat diperlukan, karena proses tidak selalu berjalan konstan.

"Pengalaman serupa tidak selalu memberi hasil yang sama. Selalu ada keterbatasan dan perbedaan sudut pandang. Tiap masalah memiliki titik kritis tersendiri. Kalau calon pemimpin tidak instrospeksi di Pilgub Jabar 2018, lalu mau membangun apa di negeri ini?" kata Erdi.(isur)