SEBAIKNYA JAKSA AGUNG TAHU | TUNTUTAN JAKSA UNTUK KASUS TYO PAKUSADEWO DIANGGAP TIDAK ADIL

JAKARTA - Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) Brigjen Pol (P) Drs Siswandi menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan terdakwa Tyo Pakusadewo, tidak mempertimbangkan fakta di lapangan. Korban pemakai tidak pantas dituntut penjara, tetapi rehabilitasi.

Pernyataan Siswandi dilontarkan sesaat setelah menyimak hasil persidangan atas perkara aktor Tyo Pakusadewo yang dituntut Jaksa 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta. Jika Tyo pecandu dan pernah direhabilitasi, serta Tyo tidak dikenakan pasal 127 dan pasal tersebut hilang dalam dakwaan jaksa.

Dalam pesan androidnya yang Siswandi sampaikan Senin (4/6/2018) kepada sejumlah media, pihaknya sebagai Ketua Umum GPAN menunggu keadilan dan kebenaran yang hakiki dari para hakim terkait.

"Kenapa Tuntutan jaksa begitu tinggi hingga 6 tahun, bahkan denda Rp800 juta. Hal ini tinggal mata hati sang Tuhan yang diwakili oleh para Hakim di persidangan," kata Siswandi yang belakangan makin gencar mengkampanyekan Anti Narkoba ini.

Bagi Siswandi, dunia ini sudah salah jalan. Sudah tahu Tyo itu pecandu, kenapa harus dituntut penjara. "Semoga hakim memvonis nantinya dengan pertimbangan moralitas dan manusiawi," harap Siswandi yang juga mantan pejabat tinggi di BNN dan Mabes Polri.

 

Saksi Ahli Dr Illyas

Jedun dituntut 8 bulan, Tyo dituntut 6 tahun, sedangkan Fahri dituntut rehabilitasi. Baik jedun, Tyo, Fahri posisi hukumnya sama. Jedun dituntut 8 bln masih wajar. Fahri dituntut rehabilitasi adalah luar biasa dan itu amanat Undang Undang.

"Tyo yang dituntut 6 tahun sulit dipahami. Karena saya ikut bersaksi di dua perkara tersebut. Saya akan mengambil bagian terdepan agar Tyo divonis rehabilitasi," ungkap Dr Illyas yang menjadi saksi ahli dalam perkara tersebut.

Fenomena yang terjadi di PN Jakarta Selatan, dengan adanya disparitas perlakuan hukum oleh jaksa, menurut Dr Illyas sebaiknya diangkat ke permukaan agar Jaksa Agung mengetahui kelakuan bawahannya.

Dr Anang Iskandar, Pakem UU Narkotika

Sementara itu Komjen Pol (P) Dr. Anang Iskandar, SH, MH mantan kepala BNN yang juga dosen Fakultas Hukum Tri Sakti mengatakan, sesuai UU Narkotika, penyalahguna narkotika untuk diri sendiri harus dibedakan dengan pengedar narkotika (lihat tujuan dibuatnya UU Narkotika pasal 4).

Dijelaskan, pengedar diancam dengan hukuman berat, sedangkan penyalahguna diancam hukuman ringan. Dijamin UU untuk direhabilitasi dalam pasal tujuan dibuatnya UU Narkotika. Ini kekhususan UU Narkotika. Sehingga selama proses penegakan hukum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

"Artinya, selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Tidak boleh dilepas begitu saja, melainkan ditempatkan di rehabilitasi. Ini jaminan UU Narkotika, lho..!" papar Anang meyakinkan.

Sri Hayuni: Hukum Harus Adil

Tidak hanya tiga tokoh tadi, para netizen juga ikut ambil bagian dalam penilaian hasil sidang terhadap Tyo Pakusadewo. Sri Hayuni selaku penggiat Solidaritas Anti Narkoba (SAN) meminta hukum agar bisa berlaku adil kepada semua warga negara Indonesia.

"Jangan ada pilih kasih, misalkan ada dugaan hukum tajam dan tumpul kepada orang tertentu. Seperti realita dua kasus narkoba. Jedun dikenakan pasal 114, 127, 132 dengan tuntutan jaksa 8 bulan dan bisa rawat jalan, sedangkan Tyo dikenakan pasal 112 dan 127 dengan tuntutan jaksa 6 tahun penjara. Apakah hukum di Indonesia seperti ini?" kata Sri Hayuni.

Hal senada diakui artis senior Dewi Irawan dari  Asosiasi Rumah Aktor Indonesia (ARAI). Ia dan rekan-rekan satu profesi berharap pada sidang berikutnya pledoi dari terdakwa (Tyo), bisa merubah tuntutan jaksa dan para hakim. "Agar Tyo bebas tanpa syarat, tanpa subsider, dan mesti rehabilitasi," harap Dewi.(isur)

sumber: sbnews