BERGEMA TOPIK KANDASNYA KJA OFFSHORE BUATAN NORWEGIA PROGRAM KKP ‘SUSI PUDJIASTUTI’ DI FGD FPIK UNPAD || DALAM SEKEJAP NEGARA RUGI RP131 MILIAR

BANDUNG – Ada fenomena unik dan menarik, disela-sela pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), bertajuk ‘Regional Meeting Tata Kelola dan Akselerasi Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Jawa Barat’ (10/7/2018). FGD ini dilaksanakn di Unpad Training Center Jl. Ir. H Djuanda No 04 Kota Bandung.

Penyelengaranya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad (FPIK), pesertanya puluhan pakar perikanan budidaya utamanya dari unsur akademisi, pebisnis ikan budidaya, serta birokrat pemerintah.

Diperhatikan secara seksama, walaupun bukan menjadi bahasan utama, kerap muncul keprihatinan dugaan kegagalan proram budidaya ikan barramundi (kakap putih), yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di pantai Pangandaran pada April 2018.

“Semoga saja kembali ke jalan yang benar…”, celetuk seorang peserta yang disambut canda-tawa, ketika salah satu pemapar menyinggung tentang kehadiran KJA Offshore buatan Norwegia yang dipasang di pantai Pangandaran (Jabar), pulau Karimunjawa (Jateng), dan pulang Sabang (Aceh) – “Katanya, yang di pulau Sabang, malah sudah tergerus arus setelah beberapa hari dipasang. Begitu juga yang di Pangandaran, malah ada yang tenggelam….” 

Isu utama yang dibahas di antara para pemapar seperti Victor Nikijuluw, P.h.d, Marine Program Director dari Concervation International Indonesia; Dr.sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si, Dekan FPIK Unpad; Budiman A.Pi.,M.Si.; Dr. Ir. Iskandar, M.Si, mewakili Unpad; dan Budiman A.Pi.,M.Si, Kabid Budidaya DKP Jabar, adalah bagaimana mencari solusi keselarasan budidaya perikanan di Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbesar.

“Memasok kebutuhan protein bagi sekitar 50 juta populasi, bukanlah hal yang mudah. Ironi, potensi budidaya perikanan kita sangatlah memadai. Persoalannya, hanya perlu keterpaduan. Semoga Gubernur Jabar terpilih, mampu membuat terobosan. Pola kebijakannya, kami olah di FGD ini,” jelas Yudi Nurul Ihsan.

Tak urung, selain bahasan topik resmi di atas, berkali-kali kerap disinggung tentang fenomena disclaimer dua kali dari KKP oleh BPK, KJA Offshore buatan Norwegia yang menghabiskan dana sekitar Rp. 131 M yang tak berketentuan hingga kini, pengadaan kapal bantuan untuk nelayan dari KKP yang banyak salah sasaran, kontroversi beberapa Permen dari KKP pada era MKP Susi Pudjiastuti.

“Perlu segera disikapi dan dicari solusinya, jangan ditutup-tutupi persoalan ini. Apalagi sekarang, yang terjadi hanya kasak-kusuk melulu. Pencitraan pun, kurangi dengan solusi nyata pada praktik perikanan budidaya nyata, jangan mengawang-awanglah…,” seru peserta FGD kolumnis Ir. Muhamad Husen yang kerap disapa Husen Lauk –“Menyayangkan bila program KKP soal KJA Offshore ini jadi kandas, dan tak jelas.”

Tumpang Tindih Kebijakan

Akhirnya, ditengah bahan topik perikanan budidaya yang bertumpu pada perairan danau seperti di Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur, juga budidaya tambak di Pantura Jabar, perlu penyikapan secara terpadu.

Masih menurut Husen Lauk yang memperihantikan hilangnya ikan endemik dalam beberapa tahun terakhir, serta tumpang-tindih kebijakan pengadaan KJA di waduk-waduk besar Jawa Barat:

”Oke untuk Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur memang KJA-nya sudah berlebihan jumlahnya. Perlu segera ditertibkan. Optimisme pada Perpres No 15 Tahun 2017 tentang ‘Revitalisasi DAS Citarum’ patut didukung, kini sedang digarap warga bantaran Citarum bersama TNI. Ini significant dapat memulihkan kualitas air untuk budidaya ikan.” 

Kasak-kusuk itu

Dikonfirmasi tentang ramainya isu di luar topik utama FGD ini seperti kandasnya KJA Offshore buatan Norwegia, dua kali disclaimer KKP dari BPK, serta isu terkait lainnya, moderator FGD Dr. Ir. Rita Rostika, MP yang sejak semula memandu semua peserta untuk fokus pada tema utama:

“Secara substansial FGD ini tercapai sasarannya. Terpetakan quality land and water, land use planning, species and seeds, feed, juga market yang berujung pada kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini dalam lingkup nasional maupun regional. Adanya, pembicaraan di luar itu yang bergema tadi, memang demikianlah adanya. Kita sudah sama-sama tahu…,” pungkasnya dengan diakhiri senyum penuh makna.(Isur)