ANGGOTA DEWAN HARUS MAPAN ILMU DAN BERINTEGRITAS TINGGI | TANGGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT

SEBAGAI catatan penting, mengingatkan kembali, dan mendesak seluruh anggota dewan di semua tingkatan supaya ingat tiga tugas pokok mereka, legislasi, bajeting (anggaran), dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Namun, hampir kebanyakan para anggota dewan kalu sudah jadi melupakan tugas pokoknya.

Untuk itu Analis Hukum dan tatanegara Harun Al Rasjid, SH, menegaskan anggota dewan harus diisi oleh mereka yang ilmunya teruji dan mapan (untuk lebih profesional), memilihi integritas termasuk taat pada agamanya, moral dan akhlak terpuji, tanggung jawab yang tinggi pada tugas yang dijalankanya, dengan pertimbangan pada Tugas Dewan.

Melalui kontak Android, Jumat (3/8/2018), Harun Al Rasjid yang juga mantan Kajari Singaparna Tasikmalaya itu mengingatkan tiga tugas pokok dewan. "Para caleg harus benar-benar mengetahui tiga pekerjaan pokok mereka kelak ketika masuk ke kursi parlemen," ungkap Harun.  

Pertama, legislasi. Menurut pemaparan Harun, dewan bersama eksekutif harus mampu membuat peraturan daerah yang akan diberlakukan untuk dinas-dinas dan msyarakat yang ada di kabupaten/kota seperti Peraturan Daerah (Perda), dibuat bersama eksekutif harus jelas pertimbangan dan rujukan peraturan yang ada di atasnya seperti UU, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan lain-lain sehingga peraturan yang dibuat dewan tidak salah kaprah.

"Begitu juga dalam Perwal (Peraturan Walikota) dan Perbup (Peraturan Bupati) yang dibuat oleh eksekutif, dewan harus jeli untuk mengoreksinya," tandas Harun.

Kedua, anggaran, dewan khususnya komisi yang membidangi badan anggaran (Ban Gar) maupun Panitia Anggaran (Pan Gar) dalam membuat anggaran bersama TPAD (biasanya dipimpin Sekda) harus lebih berhati-hati menghindari pesanan-pesanan dari pihak-pihak yang menyimpang dan Conflik of Interes.

"Jangan terlalu ngotot pada aspek legalitas yang usang. Lakukan terobosan perubahan untuk kemajuan. Untuk itu sangat tepat bila membahas RAPBD diikutsertakan BPK RI supaya akun yang dibiayai APBD tepat guna dan Hasil Guna BPK dua kali setahun melakukan audit Penggunaan APBD," papar Harun.

Itu kan berakibat sulit menemui pelanggaran hukum dalam pengunaan APBD karena BPK ikut bertanggung jawab atas berjalanya Penggunaan APBD. Mungkin pelanggaran akan ditemukan BPK hanya di lapangan seperti pengurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan dan sebagainya.

RAPBD yang dulakukan dua pihak sangat rawan degan Conflict of Interes sehingga APBD muncul lebih banyak untuk membiayai kepentingan mereka, tak terhindar adanya mark up utk pembelanjaan APBD.

Ketiga, pengawasan, ini yang seringkali tidak dijalankan oleh dewan di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Menurut Harun, ini sangat penting eksekutif membelanjakan APBD supaya tepat sasaran.

"Kadang eksekutif menggunakan anggaran dengan memindahkan dari Mata Angggaran yang satu kepada yang lainya. Ini sgt dilarang. Dewan supaya memiiliki APBD dan hasil audit BPK," kata Harun.

Supaya pengawasan berjalan efektif, Harun Al Rasjid yang mantan petinggi Kejaksaan Agung itu menyarankan, APBD diperolah dari PAD Bantuan Pemerintah Pusat, seperti DAU, DBH, DAK, Bantuan Kementrian, Bantuan Propinsi serta Bantuan dan Sumbangan lainya yang harus masuk ke APBD.

"Semua tugas dewan seperti itu hanya anggota dewan yang berilmu, sehingga akan berkualitas  (profesional) dan yang berintegritas beragama, moral dan akhlak yang tinggi, dsb," pungkas Harun.(isur)