HERMAN KHAERON KRITIK JOKOWI-JK | BANYAK APARAT DESA BELUM DIANGKAT PNS

Share:


JAKARTA - Tidak sedikit aparat desa yang belum diangkat PNS. Kondisi ini mengundang keprihatinan dan simpati Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Ia bahkan mengkritik kinerja Jokowi-JK terkait janji palsu yang akan mem-PNS-kan aparat desa.

Dianggap wajar jika para aparat desa se-Indonesia akan mengepung istana negara karena nasib mereka yang tidak kunjung diangkat PNS. Melihat kondisi seperti itu, sebagai legislator yang manggawangi masalah perdesaan di komisi II DPR RI, ia siap memfasilitasi pertemuan antara aparat desa dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan.

Demo aksi kepung istana, menurut Herman Khaeron, merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi. Jika masih ada ruang-ruang penyampaian aspirasi yang formal, itu dianggap lebih baik.

Sebagai anggota dewan, Herman Khaeron juga menagih janji Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014 di Bandung. Jokowi berjanji akan mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap.

"Penghasilannya disetarakan dengan PNS golongan IIA. Program ini pun masuk Nawacita. Namun hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, janji itu tak terealisasi," tandas politisi yang lebih karib disapa Kang Hero itu.

Janji presiden menjadi dokumen hukum yang wajib direalisasikan. Janji mengangkat aparat desa menjadi PNS dan penghasilan setara golongan IIA sebaiknya dipenuhi. Paling tidak, kata Hero, ada solusi lain yang sepadan.

Hero memperkuat alasan mendukung aparat desa itu lantaran dirinya ikut menghadiri Rapimnas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Blora Jawa Tengah, Senin 16 Juli 2018 lalu. Dalam Rapimnas PPDI tercetus akan mengepung istana untuk menagih janji Jokowi-JK.

Seperti dikatakan Ketua Umum PPDI Mujito di hadapan ratusan pengurus PPDI kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia, “Kita akan kepung Istana. Tuntutan kami sederhana, realisaikan janji itu. Kalau terealisasi, berarti Jokowi lanjut dua periode. Kalau tidak, berarti 2019 ganti presiden,” kata Mujito seperti ditirukan Hero.

Hero mencatat harapan dan tuntutan para perangkat desa. "Saya juga merasa aneh kalau tuntutan ini masih terus berjalan tanpa kepastian, dan tentu ini menjadi catatan khusus bagi saya untuk mengagendakannya di Komisi II DPR,” kata Hero.

Harus ada solusi terbaik bagi masa depan perangkat desa, lanjut Hero, karena perangkat desa merupakan institusi abdi negara paling bawah yang menyangkut kualitas pelayanan. Aparat desa melayani berbagai permasalahan rakyat, yang semestinya mendapat hak-hak sepadan, termasuk honor, jaminan kesehatan, dan kepastian status kepegawaian.

Mengenai rencana demonstrasi di Istana negara tersebut, dimungkinkan sekitar 16 Agustus 2018. Hero siap kawal aksi para aparat desa tersebut sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945.

"Saat yang tepat ketika Presiden RI membacakan Nota Keuangan dan Pengantar RAPBN 2019 di depan Sidang DPR RI, saya siap kawal mereka," tandas Hero.(isur)

sumber: rmol & hermankhaeron.info

No comments