JAKARTA - Tidak sedikit aparat
desa yang belum diangkat PNS. Kondisi ini mengundang keprihatinan dan simpati Wakil
Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Ia bahkan mengkritik kinerja Jokowi-JK terkait
janji palsu yang akan mem-PNS-kan aparat desa.
Dianggap wajar jika para aparat
desa se-Indonesia akan mengepung istana negara karena nasib mereka yang tidak kunjung
diangkat PNS. Melihat kondisi seperti itu, sebagai legislator yang manggawangi masalah
perdesaan di komisi II DPR RI, ia siap memfasilitasi pertemuan antara aparat
desa dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan.
Demo aksi kepung istana, menurut
Herman Khaeron, merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi. Jika masih ada
ruang-ruang penyampaian aspirasi yang formal, itu dianggap lebih baik.
Sebagai anggota dewan, Herman
Khaeron juga menagih janji Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014 di Bandung. Jokowi
berjanji akan mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap.
"Penghasilannya disetarakan
dengan PNS golongan IIA. Program ini pun masuk Nawacita. Namun hingga akhir
masa pemerintahan Jokowi-JK, janji itu tak terealisasi," tandas politisi
yang lebih karib disapa Kang Hero itu.
Janji presiden menjadi dokumen
hukum yang wajib direalisasikan. Janji mengangkat aparat desa menjadi PNS dan
penghasilan setara golongan IIA sebaiknya dipenuhi. Paling tidak, kata Hero, ada
solusi lain yang sepadan.
Hero memperkuat alasan mendukung
aparat desa itu lantaran dirinya ikut menghadiri Rapimnas Persatuan Perangkat
Desa Indonesia (PPDI) di Blora Jawa Tengah, Senin 16 Juli 2018 lalu. Dalam
Rapimnas PPDI tercetus akan mengepung istana untuk menagih janji Jokowi-JK.
Seperti dikatakan Ketua Umum PPDI
Mujito di hadapan ratusan pengurus PPDI kabupaten dan provinsi dari seluruh
Indonesia, “Kita akan kepung Istana. Tuntutan kami sederhana, realisaikan janji
itu. Kalau terealisasi, berarti Jokowi lanjut dua periode. Kalau tidak, berarti
2019 ganti presiden,” kata Mujito seperti ditirukan Hero.
Hero mencatat harapan dan
tuntutan para perangkat desa. "Saya juga merasa aneh kalau tuntutan ini
masih terus berjalan tanpa kepastian, dan tentu ini menjadi catatan khusus bagi
saya untuk mengagendakannya di Komisi II DPR,” kata Hero.
Harus ada solusi terbaik bagi
masa depan perangkat desa, lanjut Hero, karena perangkat desa merupakan
institusi abdi negara paling bawah yang menyangkut kualitas pelayanan. Aparat
desa melayani berbagai permasalahan rakyat, yang semestinya mendapat hak-hak sepadan,
termasuk honor, jaminan kesehatan, dan kepastian status kepegawaian.
Mengenai rencana demonstrasi di Istana
negara tersebut, dimungkinkan sekitar 16 Agustus 2018. Hero siap kawal aksi
para aparat desa tersebut sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa
Indonesia, 17 Agustus 1945.
"Saat yang tepat ketika Presiden
RI membacakan Nota Keuangan dan Pengantar RAPBN 2019 di depan Sidang DPR RI,
saya siap kawal mereka," tandas Hero.(isur)
sumber: rmol & hermankhaeron.info
sumber: rmol & hermankhaeron.info
No comments
Post a Comment