BRIGJEN POL (P) Drs. SISWANDI KECEWA DEBAT CAPRES-CAWAPRES SOAL HUKUM TIDAK MEMBAHAS BAHAYA NARKOBA DAN EKSEKUSI MATI

JAKARTA - Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (Ketum GPAN) Brigjend Pol (P) Drs. Siswandi mengaku kecewa dengan materi debat capres-cawapres 2019 yang sama sekali tidak menyentuh persoalan bahaya narkoba, khususnya eksekusi mati. Kata Siswandi, apa bangganya tatkala hukuman mati pada terdakwa narkoba jika tidak dilanjutkan dengan Eksekusi Mati.

Pertanyaan itu Siswandi lontarkan setelah menyimak segmen demi segmen debat calon presiden - wakil presiden RI pada siaran televisi swasta nasional, Kamis malam (17/1/2019). Dikatakan, Pengadilan Negeri Bengkalis Riau memvonis 3 terdakwa kasus narkoba  dengan barang bukti 55 kilogram Shabu dan 65 ribu butir ekstasi. "Terus kelanjutanya apa?" tanya Siswandi.

Hasil pendataan GPAN belakangan ini menunjukan, ada 91 narapidana tindak pidana narkoba yang sudah divonis hukuman MATI, namun Siswandi mempertanyakan kapan para terpidana mati itu akan dieksekusi? "Padahal, setiap tahun vonis Hukuman Mati terus bertambah," kata Siswandi sang mantan pejabat tinggi Mabes Polri dan BNN itu.

Siswandi mengajak, siapa pun yang menjadi Presiden RI tahun 2019 ini diminta untuk segera melakukan eksekusi terhadap napi narkoba terpidana mati. Pertanyaannya, dalam debat capres-cawapres saja belum terlihat pembahasan khusus materi tentang narkoba. Padahal, kata Siswandi, persoalan narkoba efeknya sangat besar terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

Merusak Ekonomi Indonesia

Di sisi lain, perwira tinggi yang tidak pernah surut memperjuangkan Indonesia bersih narkoba ini menyadur pendapat Menteru Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengatakan peredaran uang dari bisnis jahat narkoba itu mencapai Rp75 triliun setahun. Ini sangat mengerikan, pantas banyak generasi muda dan selebritis tergiur.

"Narkoba merusak perekonomian Indonesia. Menkeu Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa Rp75 triliun peredaran uang narkoba terjadi dalam setahun di negeri kita. Apa perlu Presiden RI mengeluarkan PERPU tentang Eksekusi terhadap Hukuman MATI?" tandas Siswandi.(isur)