HERMAN KHAERON: BOLEH SAJA JABATAN PRESIDEN SATU PERIODE

Melihat situasi dan kondisi politik saat ini memunculkan sinyalemen jabatan presiden dan wakilnya hanya satu periode. Namun demikian usulan itu bisa diterima jika periodenisasi masa jabatan presiden dan wakilnya itu tujuh tahun, sesuai UUD 1945, dan menjadi keputusan politik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden memungkinkan saja diubah bila itu menjadi keputusan politik. Pendapat Herman Khaeron ini ia lontarkan saat dimintai tanggapan terkait wacana yang dilontarkan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandi, agar masa jabatan presiden diubah menjadi satu periode dengan periodenisasi 7 tahun.

“Terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945, dan memungkinkan saja kalau mau diubah periodesasinya, tergantung keputusan politik dan konsensus negeri ini, tentu dengan mengikuti tata peraturan dalam perubahannya,” tandas Herman Khaeron, pertengahan bulan ini.

Namun, politikus Partai Demokrat ini menilai dua periodenisasi yang sekarang berjalan sudah ideal dan hampir sama dengan masa kepemimpinan pemerintah di negara-negara demokrasi lainya.

Hal itu dimaksudkan agar kepemimpinan negara/pemerintah dapat mewujudkan visi, misi, dan program kerja yang terimplementasi dalam pembangunan negara. “Tentu dengan syarat proses demokrasi dijalankan dengan baik dan benar, dan sebagai negara demokrasi dapat menjalankannya dengan damai, jujur, adil, dan legitimate,” tandas caleg Demokrat yang lolos pada Pileg 2019 ini.[jpn/IS] 

Dikutip dari hermankhaeron.info yang bersumber dari jpnn

Foto: Inter Pan