HERMAN KHAERON: KOMISI II DPR SARANKAN ADANYA REVISI UU PEMILU TERKAIT KEMATIAN PETUGAS KPPS

Share:


SAAT ini sejumlah pihak termasuk kalangan medis, TKN, BPN, dan masyarakat lainnya mendesak aparat mengusut kematian ratusan petugas KPPS saat bertugas di pemilu serentak 2019. Sementara saat banyak pihak mendesak otopsi terhadap para korban meninggal, Komisi II DPR RI justru sudah lebih dulu menyarankan adanya revisi UU Pemilu.

"Ini kondisi darurat. Komisi II DPR pun meminta evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan Pemilu," begitulah komentar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron, menyikapi peristiwa yang menggemparkan itu, pekan ini.

Ditegaskan Herman Khaeron, Sejak awal Komisi II telah meminta KPU menggelar simulasi yang terukur terkait beban waktu pencoblosan dan perhitungan suara. Bahkan waktu kerja pun harus relevan dengan beban kerja.

“Ini terkait dengan UU Pemilu dan peraturan turunannya yang wajib selesai dalam hari itu juga dan kemudian MK menambah 12 jam dengan syarat berturut-turut dan tanpa jeda. Waktu kerja tersedia harus relevan dengan beban kerja,” jelas anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat asal Dapil Cirebon-Indramayu itu.

Pihaknya telah meminta asuransi bagi penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc alias sementara. Bahkan Herman juga menyinggung soal jumlah kertas suara yang bertambah sehingga pemilih kesulitan membuka di bilik suara.

“Kami juga sebenarnya telah mengusulkan adanya insentif atau honor yang memadai dan asuransi bagi penyelenggara pemilu adhoc, karena merekalah yang bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu,” tambah Herman.

Menurutnya, revisi Undang Undang Pemilu perlu dilakukan. Sedangkan pada pelaksanaannya Pileg dan Pilpres sebaiknya dipisah. Kemungkinan nanti sebaiknya Pemilu Legislatif dipisahkan dengan Pemilu Presiden.

"Bisa saja Pemilu Presiden serentak dengan Pilkada, kita lihat perkembangan situsi politik ke depan. Merevisi UU dapat dilakukan sesuai urgensinya, dan sesuai aturan penyusunannya, bisa diinisiatif oleh DPR maupun oleh pemerintah,” tandasnya.

Komentar tokoh Cirebon yang akrab disapa Kang Hero ini menyikapi banyaknya petugas KPPS di sejumlah daerah  meninggal saat melaksanakan tugas. Di Jawa Barat sendiri, dilaporkan ada 12 orang yang meninggal, kemudian di Jawa Timur 9 petugas,, dan di Jawa Tengah ada 8 petugas di TPS yang dilaporkan meninggal saat Pemilu.

Sementara, sejauh ini ada 10 orang personel Polri yang meninggal saat mengawal proses Pemilu Serentak 2019. Ada juga petugas di TPS yang terserang stroke hingga keguguran pasca bertugas saat hari pencoblosan.

Sumber dan foto: hermankhaeron.info

No comments