SERIKAT PEKERJA DESAK PRESIDEN DAN DPR TIDAK KELUARKAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI AKHIR JABATANNYA

Share:


BANDUNG - Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta, meminta Presiden dan DPR RI tidak membuat kebijakan terkait ketenegakerjaan di akhir masa jabatannya. Demikian tanggapan Sidarta atas rencana revisi UUK 13/2003 yang sudah ramai diberitakan di berbagai media.

Sebelumnya beredar kabar, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta Presiden Joko Widodo merivisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UUK 13/2003) yang langsung direspon Presiden dengan mengundang sejumlah menterinya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Saleh P Daulay juga berpendapat, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sudah layak direvisi sejumlah ketentuan terkait tenaga kerja kontrak/alih daya, PHK, Upah Minimum, Jaminan Sosial yang masih perlu sinkronisasi dan ketentuan tentang tenaga kerja asing.

Sidarta khawatir revisi tidak memiliki legitimasi kuat atas kebijakan yang akan ditetapkan. Kalau mau revisi perlu dilakukan kajian mendalam dan seksama melibatkan seluruh stakeholder ketenagakejaan. Revisi nanti setelah terbentuk kabinet baru agar hasilnya memiliki legitimasi kuat, fair, adil dan diterima oleh semua pihak..
 
Sidarta mengakui, UUK 13/2003 tidak memberi kenyamanan bagi pemberi kerja maupun penerima kerja, namun setidaknya sejumlah pasal melindungi pekerja yang posisinya rentan, lebih-lebih bagi pekerja yang tidak ada serikatnya.

Permintaan revisi UUK tersebut mencuat sejak 2006 terjadi hampir sepanjang waktu hingga sekarang yang selalu mendapat penolakan dari kalangan pekerja/buruh, karena serikat pekerja/serikat buruh tidak dilibatkan secara serius menggunakan hak kontitusinya dalam menentukan arah dan kebijakan terkait ketenagakerjaan.

Sidarta mencontohkan saat menetapkan PP 78/2015 Tentang Pengupahan dan Permenaker 15/2018 Tentang Upah Minimum, padahal ada lembaga kerjasama (LKS) tripartit daerah maupun nasional sebagai forum komunikasi dan konsultasi untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan terakhir dibahas melalui Rembug Tripartit Regional di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 2018 untuk memetakan permasalahan implementasi regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan kerja dan perlindungan pekerja/buruh terhadap bentuk-bentuk pekerjaan baru. Ada juga evaluasi kebijakan pengupahan, kompensasi akibat PHK dan perluasan program jaminan sosial untuk perlindungan pekerja/buruh yang ter-PHK.

Di “Era Ekonomi Digital” dan dilanjutkan dengan Rembug Tripartit Nasional dengan thema “Penguatan Dialog Sosial Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” di Jakarta 11-12 Desember 2018. Inipun pembahasannya tidak nampak serius dan mendalam.

Dari tema bahasan undang-undang ketenagakerjaan tersebut terlihat jelas akan dibuat fleksibel sebagaimana disampaikan Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri. "Jika ini benar, posisi pekerja/buruh akan semakin rentan," tandas Sidarta.[rls/IS]

No comments