GPAN DESAK PRESIDEN JOKOWI BERANTAS SINDIKAT PEREDARAN NARKOBA SAMPAI BERSIH

TERPILIHNYA kembali Jokowi sebagai presiden yang kini didampingi wakilnya Ma'ruf Amin, diminta komitmennya terhadap pemberantasan narkoba. Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba Brigjen Pol Purn Drs. Siswandi, menilai desakan masyarakat tersebut mesti dijawab dengan kebijakan presiden.

Menurutnya, Presiden Jokowi periode 5 tahun jadi presiden 2014-2019 pernah mengatakan, Indonesia Darurat Narkoba, pemberantasan terhadap narkoba sudah bukan ratusan kilogram lagi, namun sudah berton-ton dan berjuta-juta pil ETC.

"Mengerikan suplay ke Indonesia, karena Indonesia menjadi surga dunia bagi Peredaran Narkoba. Semakin getol aparat Polri maupun BNN mengungkap, semakin banyak peredaran masuk ke Indonesia," papar Siswandi yang juga mantan petinggi BNN ini, Kamis 11 Juli 2019.

Pertanyaan berlanjut pada akar masalahnya, kok bisa peredaran narkoba sangat besar di Indonesia. Menurut Siswandi, kurang tegasnya penindakannya terhadap gembong-gembong narkoba. Yang sekarang ditangkap dan dipenjarakan itu gembongnya hanya sedikit, kebanyakan pecandu dan korban.  

Dengan terpilihnya Jokowi-Ma'ruf Amin Siswandi sangat berharap pada periode 2019-2024 presiden dan wakilnya tindakan tegas seperti pelaksanaan Eksekusi Mati jangan ditunda-tunda, apalagi eksekusinya berjilid.

Sebagai ketua umum GPAN, atas kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf ke depan, Siswandi mendesak presiden agar pemberantasan narkoba dilkakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu. "WNA manapun para penyelundupnya, segera eksekusi mati," tandas Siswandi.

Pertanyaan berikutnya yang Siswandi sangat harapkan, soal hukuman bagi bandar-bandar besar narkoba yang sampai saat ini masih menggantung. Apakah para pengguna apakah tetap dihukum atau bagaimana nanti kedepannya? Kata Siswandi, kita menganut negara berdasarkan hukum. Patuh dan taat pada hukum, karena panglima tertinggi adalah hukum.

"Laksanakan Putusan Hukumnya, itu baru adil. Yang hukuman mati segera eksekusi. Bagi Para Korban penyalahguna dan pecandu narkoba tempatnya bukan di penjara melainkan rehabilitasi. Jangan dikriminalisasi mereka, tempatnya bukan penjara," papar Siswandi.

Petugas Yang Komitmen

Di sisi lain Siswandi juga mendapat pertanyaan soal pihak yang pantas menjadi pembantu presiden yang betul-betul tegas memberantas bandar-bandar narkoba ini dari Indonesia. Kata Siswandi, mereka yang punya komitmen terhadap pencegahan, rehabilitasi maupun pemberantasannya.

"Berantas suplaynya, tekan pangsanya (marketnya). Saya juga berharap komitmen semua aparat yang diberi wewenang dalam UU jangan ego sektoral. Narkoba musuh kita semua. Katakan Tidak Pada Narkoba. Lakukan tindakan tegas terhadap bandar (sindikatnya) jangan ragu-ragu. Terakhir saya tekankan, rehabilitasi para korban maupun pecandunya," kata Siswandi.

Siswandi selanjutnya mendesak pemerintah dan DPR RI merivisi UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan nengedepankan dan memprioritaskan pencegahan. Merekomendasikan agar presiden segera membuat Kepres tentang korban Penyalah Guna dan Pecandu untuk direhabilitasi.[IS]

Sumber: Brigjen Pol Purn Drs. Siswandi

Foto: google.com