BANDUNG
- Mantan pimpinan Komisi I DPR RI Mayjen TNI purn. Dr. TB Hasanuddin menilai
rencana Menteri Pertahanan (Menhan)
Ryamizard Ryacudu yang akan membuat aturan sumpah setia kepada Pancasila
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI cukup menarik. Meski sebagian orang
menyatakan bahwa upaya ini terlambat.
"Saya
pikir rencana Menhan cukup menarik, meski sebagian orang menilai hal ini
terlambat, karena sesuai prediksi menhan
di TNI saja sudah 3% terpapar khilafah. Tapi tak ada yang terlambat untuk
sebuah kebaikan," kata Hasanuddin yang juga politisi PDI Perjuangan ini saat
berbincang dengan awak media di Bandung, Selasa (2/7/2019).
Soal
TNI dan PNS sumpah setia kepada Pancasia sebenarnya sudah selesai. Karena, para
prajurit TNI dan PNS sesungguhnya setiap hari sudah membacakan sumpah sebelum
apel kerja. "Jadi kalau soal sumpah menyumpah sepertinya sudah klir,"
tukasnya.
Ia
menambahkan, soal sumpah setiap pada Pancasila untuk PNS diatur dalam PP Nomor
2 Tahun 1975 sementara untuk TNI diatur
dalam UU TNI Nomor 34/2004. Namun masalahmya sekarang bukan sekedar di sumpah
itu, lanjut pria Kang Hasan itu, bagaimana mereka memahami, menjiwai dan
mengaplikasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari.
Ketua
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menyarankan, bagi TNI dan PNS yang sudah
aktif wajib dilakukan Penelitian Khusus (Litsus) ulang sebagai bagian dari
upaya pembinaan. "Kemudian bagi PNS
dan TNI baru, saat rekruitmen harus dilakukan litsus secara ketat agar mereka
(PNS dan TNI baru, red) tidak tersusupi
unsur-unsur yang anti Pancasila," tandas TB Hasanudin.
Sebelumnya,
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang akan membuat aturan
sumpah setia kepada Pancasila bagi pegawai negeri sipil (PNS) hingga TNI. Hal
ini penting dilakukan karena ia tidak ingin membiarkan paham radikalisme di
Indonesia terus dibiarkan.
"Sebab,
menurut saya, jika radikalisme dibiarkan berdampak pada renggangnya persatuan
dan kesatuan bangsa," pungkasnya.(rls/IS)
No comments
Post a Comment