Pemilihan Rektor Unpad Mesti Diulang Akibat Gugatan? | Alumni Sarankan Hormati Supremasi Hukum

Share:


BANDUNG – Proses pemilihan rektor (pilrek) Unpad 2019–2024 ternyata tidak mulus. Kini terjadi gugatan Atip Latipulhayat di PTUN.  Ia memperkarakan Keputusan MWA Unpad No. 77. Kemungkinan ada Pilrek Unpad ‘ulang’ yang pendaftarannya telah berlangsung 13–26 Agustus 2019.

Kenyataan berikutnya, akan ada sidang pleno MWA sebagai dasar penetapan bakal calon rektor antara 11 sampai 15 September 2019. Menurut Eka Santosa, mantan Wakil Ketua Umum IKA Unpad era Ketua Umum Sapta Nirwandar (2012–2017), fenomena ini amat memprihatinkan. 

Namun demikian, Eka Santosa ditemui di kediamannya di Kawasan Alam Santosa Pasir Impun, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Sabtu (7/9/2019), tegas menyatakan: ”Marilah kita hormati supremasi hukum".

"Biarkan proses hukum ini berjalan. Tokh, kita ini harus menghormati pihak yang merasa keberatan. Golnya, nanti kedua belah pihak pun harus saling menghormati,” tutur Eka Santosa yang kini menduduki posisi Ketua Umum Gerakan Hejo itu.

Ia menambahkan, jika gugatan keberatannya tidak dikabulkan sebaiknya harus legowo. "Sebaliknya, bila gugatannya diterima harus lapang dada,” tandasnya.

Kubu-kubuan menurut Eka, jika proses hukum telah keluar mesti segera diakhiri. Karena, terpenting keselamatan Unpad tetap terjaga, tidak semrawut. Harapannya, sebagai lembaga akademis bertarap nasional maupun internasional, menjadi damai, tetap kondusif, dan terus berkembang.
 
Eka Santosa Netral
Ditanya tentang kehadiran salah satu bakal calon rektor Unpad 2019-2024 yang baru-baru ini (3/9/2019) menemuinya di Alam Santosa, Pasir Impun (3/9/2019) Toni Toharudin, ”Saya ini netral saja," kata Eka.

Alasan Eka, mengapresiasi dan menghormati apa yang telah dilakukan rektorat atau pemimpin Unpad terdahulu. "Hal ini saya sampaikan ke salah satu kandidat yang kebetulan bersilaturahmi ke tempat saya,” ujar Eka.

Ditambahkan Eka Santosa, “Perlu diketahui, sebelumnya pun dengan yang kini menggugat (Atip Latipulhayat) telah ada komunikasi yang baik, malah.”

Toni Toharudin kebetulan merasa satu kampung dari Tasikmalaya dengan dirinya. ”Selain kami saling mengenal. Dari berbagai referensi beliau itu kan sosok muda berinovasi tinggi. Lalu, punya pengalaman nasional - internasional dalam bidang pendidikan. Kapasitasnya, sudah banyak kita tahu. Wajarlah, saya menerimanya. Ini bukan berarti yang lain tidak saya dukung, silahkan saja. Apalagi dari (bakal calon) 9 ke 6 itu, kan bukan kewenangan masyarakat (umum). Proses ini khusus untuk sivitas akademika (Unpad), demi mendongkrak popularitas. Yang lain, bila ingin bersilaturahmi silahkan saja.”

Panitia Pilrek Unpad, Bicara
Secara terpisah redaksi mengklarifikasi Ketua Panitia Pemilihan (ulang) Rektor Unpad 2019–2024 Soni A. Nulhaqim, menanyakan pendapat Kuasa Hukum Atip Latipulhayat yang menginginkan Pilrek Ulang ini dihentikan.

Jawabannya melalui sambungan whatsapp: “Tidak akan memberikan pendapat. Alasannya, secara hukum MWA sudah diwakili tim gabungan dari unsur Unpad dan Ristekdikti. Sebaiknya, dimintakan pendapatnya pada tim hukum saja.”

Berikutnya redaksi meminta klarifikasi atas karut marut pemilihan rektor Unpad ke Sekertaris Eksekutif MWA Unpad, Erri Noviar Megantara. Menurutnya, ia yang bukan ahli hukum merasa kondisi ini membingungkan. Malahan, ia menyarankan untuk meminta pendapat ke ahli hukum di luar Unpad:

“Bila tidak sependapat, nanti dinilai memihak kelompok tertentu,” ujarnya sambil menyarankan untuk mencoba mengontak Profesor Bagir Manan yang dulunya pernah menjabat Ketua MA.

Ditelusuri lebih lanjut kira-kira bagaimana pendapat Bagir Manan perihal karut marut ini? Diperoleh info melalui terbitan online kumparan News per 15 April 2019 yang mengupas dialog cukup mendalam dengan Erri Noviar Megantara, dikutip salah satu pendapatnya: “Kalau saya sih (setuju) apa yang dulu disampaikan oleh Prof. Bagir Manan, bahwa kalau ada tiga calon kemudian suatu saat diketahui calon itu bermasalah, kan masih ada dua calon lain?”

Terpulang atas polemik pemilihan (ulang) rektor Unpad 2019–2024 yang kini masih berlangsung, tinggal kedewasaan kita dalam melihat konstruksi dan praktik hukum di negeri kita. Idealnya, berpatokan seperti pada kata-kata bijak- Hormatilah Supremasi Hukum.(Harri/IS)

No comments