KORUPSI DI KEMENAG DIBABAT HABIS JIKA MENTERI AGAMA DIJABAT PENSIUNAN MILITER | HARAPAN UNTUK JENDERAL FACHRUL RAZI

Share:
Foto: JPNN
SEJUMLAH menteri kabinet pada kepemimpinan Joko Widodo Jilid II ini sudah tersusun dan diumumkan secara terbuka. Ada harapan besar dari masyarakat, kabinet kali ini benar-benar bekerja demi pembenahan Indonesia lebih baik.

Salah satunya pembenahan di lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama (Kemenag). Mengulang sejarah kehebatan kabinet di tingkat kementerian, seorang pensiunan jenderal bintang empat kali ini harus mengisi posisi Menteri Agama. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi. Dari sederet nama menteri baru di kabinet Jokiwi Jilid II Menteri Agama menjadi pusat perhatian publik.

Pada era Presiden Soeharto, menteri agama pernah dijabat seorang jenderal, yakni Jenderal Alamsyah dan Tarmizi Taher. Kondisi Kemenag yang waktu itu masih bernama Departemen Agama (Depag) sangat kondusif dan disiplin. Ketegasan para jenderal waktu itu sangat ditakuti seluruh jajaran Depag sehingga tidak dikabarkan adanya kasus korupsi.

Belakangan Depag yang menjadi Kemenag tersorot publik lantaran disinyalir adanya kasus-kasus korupsi yang menyeruak. Publik dibuat kaget karena tidak disangka lembaga yang banyak diduduki para ahli agama itu terseret kasus korupsi, termasuk era Suryadarma Ali dan Lukman Hakim Saifuddin. Belum lagi kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oknum di lembaga dibawah naungan Kemenag termasuk Perguruan Tinggi Islam.

Mengenai Menteri Agama yang kini dijabat seorang jenderal TNI, bagi politisi senior Jawa Barat Eka Santosa sangat lumrah. Menurutnya, memang bukan hal yang baru dan pertamakali Mentri Agama dijabat oleh yang latarbelakang TNI, seperti waktu di era Presiden Soeharto.

"Dan tugasnya kan mengatur tentang kehidupan keagamaan, seperti hubungan antarumat beragama, kerukunan umat beragama dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadat berbagai agama yang ada sesuai perundang undangan yang ada," kata Eka Santosa.

Bagi Eka Santosa, Mentri Agama tidak harus orang yang ahli dalam salah satu agama, tapi orang yang mengerti dan faham tentang kehidupan keagamaan dan memberikan perlindungan dan jaminan untuk melaksanakan kehidupan keagamaan warga bangsa dalam bingkai Ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Guru Besar UIN SGD Bandung Prof. Dr. H. Agus Salim menilai sangat bagus menteri agama dijabat seorang militer. Biasanya TNI itu bersih, tidak neko-neko, netral, dan tegas. Agus Salim juga mencontohkan keberhasilan Jenderal Alamsyah dan Tarmizi Taher.

"Ya itu tadi: netral, tidak neko-neko, bersih. Orang militer paling sanggup membabat koruptor dan radikalisme. Mampu memayungi semua ormas. Orang militer bisanya selalu tegas dalam memimpin," tandas mantan Direktur Pascasarjana UIN Bandung yang kini getol juga di kegiatan sosial ini.

Sama seperti dugaan sebelumnya, kalangan akademisi termasuk Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung, Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, sangat berharap Menteri Agama menjadi dewa pembersih pejabat yang korup di tubuh Kemenag dan keturunannya.

Dengan terpilihnya Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, kata Fauzan, dapat menjadi angin segar bagi Kemenag. Harapan Fauzan antara lain: "1. Memperbaiki citra korup, sebab beliau merupakan jenderal yang bersih dan taat dalam beragama; 2. Memperbaiki soal Islam radikal di tubuh kemenag. Sebab seorang jenderal dapat mencitrakan nasionalis dan dapat mengembangkan Islam Wasathiyah. 3. Dengan tepilih beliau akan dapat menekan dan memediasi konflik-konflik yang berdasarkan agama; 4. Beliau juga dapat menengahi opini islam modern dan Islam tradisional. 5. Beliau bukan dari unsur ormas tertentu sehingga kemenang bisa optimal berbakti pada bangsa, tidak terjebak kepentingan ormas. Kita optimis kemenang dipimpin beliau bermartabat, modern dan bermanfaat buat umat dan bangsa," papar Fauzan.

Masih dari kalangan akademisi UIN Bandung, kali ini guru besar Pascasarjana Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi berharap Menteri Agama dari militer dapat menjadi solusi kompetisi yang nyaris tidak sehat antara NU dan Non-NU yang selama ini menajam.

"Militer yang cenderung tegas dan netral, bukan saja dapat menyelesaikan kasus korupsi yang selama ini melekat dengan kementrian ini, tapi juga netralitasnya menjadi sangat diharapkan," tandas dosen senior yang akrab disapa Kang samuh ini.[Isur]

No comments