PELANTIKAN REKTOR UNPAD TERANCAM DIANULIR..?? | INILAH ALASAN PROF. ATIP LATIPULHAYAT

Prof. Dr. atip Latipulhayat (Tengah) keluar dari ruang persidangan PTUN Bandung didampingi Prof Susi Dwi Harijanti (kiri) dan Prof. Erri Noviar Megantara, Sekretaris Eksekutif  Majelis Wali Amanat Unpad., Foto: Harri Safiari 

Sepertinya mulus-mulus saja pelantikan rektor Universitas Padjadjaran [Unpad] Bandung Prof. Dr. Rina Indiastuti, Senin (7/10/2019) lalu. Rupanya perhelatan bergengsi yang disaksikan Ketua Majelis Wali Amanat Rudiantara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, para guru besar, sivitas akademika, serta para tokoh masyarakat Jawa Barat lainnya itu, menurut guru besar Fakultas Hukum Unpad Prof. Atip Latipulhayat dianggap tidak sah dan terancam dianulir.

Apa penyebab hal tersebut? padahal dua kementerian juga menyaksikan pelantikan tersebut, yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Riset-Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Rudiantara yang ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad yang saat itu masih menjabat Menteri Kominfo RI.    

Realita, sehari setelah pelantikan rektor Unpad tersebut, ada peristiwa yang dilewatkan oleh sebagian besar keluarga Unpad maupun masyarakat umumnya. Tim kuasa Hukum Prof Atip Latipulhayat, Guru besar Fakultas Hukum Tata Negara Unpad, membacakan replik atas jawaban tergugat. 

Selain dihadiri Prof Atip Latipulhayat sebagai penggugat dalam sidang di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) itu, juga tim kuasa hukumnya antara lain Rendy Anggara Putra dan Cecep Agam Nugraha. Namun ada juga guru besar Unpad yang ikut hadir menemani Prof Atip di persidangan, antara lain Prof. Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, dan Prof. Erri Noviar Megantara, Sekretaris Eksekutif  Majelis Wali Amanat Unpad.

Setelah pembacaan replik yang bergiliran tiga orang tim kuasa hukum penggugat, ketua majelis kemudian mempersilahkan tim kuasa hukum dari pihat tergugat untuk memberi tanggapan atas replik tersebut. Namun persidangan akan digelar sekitar pukul 9 pagi pada pekan berikutnya dengan materi duplik dari pihak tergugat.  

Tentu saja suasana ruang sidang di PTUN di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Bandung, Selasa 8 Oktober 2019 itu terasa berbanding terbalik dengan hiruk-pikuk pelantikan Rina Indiastuti yang digelar sehari sebelumnya (7/10/2019) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad. Rina Plt Rektor Unpad, akhirnya dilantik Majelis Wali Amanat Unpad sebagai Rektor Unpad  periode 2019–2024. Pelantikannya berlangsung cukup meriah di Graha Sanusi Hardjadinata Kampus Unpad Jalan Dipati Ukur No. 35 Kota  Bandung, Jawa Barat. 

Suasana Persidangan

Berbeda suasananya yang serba hening malahan cenderung kering, di ruang sidang PTUN Bandung Atip Latipulhayat guru besar Hukum Tata Negara Unpad yang tiba-tiba terpental dalam Pemilihan Rektor (Pilrek) Unpad yang katanya cukup melelahkan, dan diikutinya sejak 2018.

”Kami hari ini memasuki tahap replik, terus berjuang memenangkan gugatan ini,” papar Cecep Agam Nugraha yang diamini Rendy Anggara Putra, keduanya selaku kuasa hukum Atip.

Mengejutkan, saat diwawancara seusai sidang Prof Atip Latipulhayat menyatakan pelantikan rektor Unpad Bandung yang menunjuk Prof Rina Indiastuti itu tidak sah secara hukum. Ini kalimat langsung yang berhasil ditranskrip dari pernyataan Prof Atip Latipulhayat.

"Jadi hari ini proses peradilannya pada tahap jawaban ya, replik dari kita penggugat. Yang tadi sudah sama-sama dengarkan. intinya seperti gugatan kami itu ada terhadap perbuatan sewenang-wenang dari majelis Wali Amanat Unpad yang tanpa alasan mengulang pilrek membatalkan saya sebagai calon tanpa ada kesalahan. Yang jelas ini adalah kesewenang-wenangan. jadi yang kami gugat bukan persoalan kami harus jadi Rektor. karena kalaupun dikabulkan tidak otomatis tapi yang kami perjuangkan adalah untuk melawan kesewenang-wenangan.

ini adalah pertama dalam sejarah Pilrek Unpad, Jadi kami tegaskan bahwa di sini Katakanlah yang membuat masalah ini kan kan MWA. Tetapi kenapa kesalahan itu berbalik kepada kami, seolah-olah kami menjadi badboy-nya padahal troble makernya adalah majelis wali amanat Unpad. Tanpa alasan, tidak ada alasan hukum, tidak ada alasan rasional juga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh saya sebagai penggugat. Jadi singkat kata, kami melawan kesewenang-wenangan dan tidak boleh ada kesewenang-wenangan di negara Indonesia yang berdasarkan hukum. Saya kira itu."

Pertanyaan wartawan: Terkait kemarin kenyataannya ada pelantikan rektor unpad, bagaimana keabsahannya?

"Itu kalau gugatan kita dikabulkan, maka itu batal demi hukum yang kita mintakan. Makanya sebelumnya sudah kita minta kepada MWA itu untuk dipending dulu sampai ada putusan pengadilan. Tapi kan ini seolah-olah kejar setoran supaya membuat satu apa psikologi gitu bawa ini kan rektornya sudah ada. Memang Unpad ini harus segera punya rektor tetapi harus dengan cara yang benar. Jadi rektor yang sudah dilantik itu batal demi hukum. Tidak sah."[IS/Harri Safiari]

Wawancara Dilanjutkan dengan Tim Kuasa Hukum Penggugat, Rendy Anggara Putra. Simak saja, isinya lebih seru: MWA Jangan Takabur. Rektor yang dilantik harus WASPADA.