POLITISASI APBD 2020 KABUPATEN BANDUNG | MENGANCAM PILKADA 2020 YANG JUJUR DAN ADIL

Share:


Penulis: Ir. Djefry W. Dana M. Arch (Pengamat)

Tidak bisa dipungkiri Rencana APBD 2020 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada DPRD Kabupaten Bandung yang baru dilantik, sarat dengan kepentingan Pilkada 2020. Hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat atas harapan terselenggaranya Pilkada 2020 yang jujur dan adil (jurdil).  

Tercatat, rencana anggaran yang terindikasi politisasi :

1. Saber Pungli - Rp1.135.550.000,- dengan Penanggungjawab bupati Dadang Naser alias DN dan Ketua Pelaksana Wakapolres
2. LLI (Lansia) - Rp500.000.000,- dengan Ketua Obar Sobarna
3. FORMI - Rp500.000.000,- dengan Ketua Nia (isteri bupati DN)
4. ORMAS ISLAM - Rp16.627.500.000
5. KONI - Rp6.000.000.000 dengan Ketua Herda M. Ghani dari Partai Golkar
6. PAUD - Rp1.500.000.000, dengan Ketua Nia (isteri DN)
7. KNPI - Rp750.000.000 dengan Ketua Galih Kades Tegal Luar
8. Karang Taruna - Rp250.000.000 dengan Ketua Agus Taryana

Delapan item ini baru yang teramati, belum lagi pos-pos lainnya yang sudah pasti, banyak yang terindikasi anggaran-anggaran sarat politis.

Praktek-praktek politis anggaran sudah bukan rahasia lagi, menjadi senjata pamungkas Incumbent dan dinasti dalam melanggengkan kekuasaannya. Sebagai contoh Anggaran ORMAS ISLAM, pada saat pencairan ada arahan-arahan khusus kepada setiap Kepala Sekolah dan Guru yang mewakili sekolah. Pengarahan dilakukan melalui Forum Kordinasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), baik oleh Dadang Naser secara langsung, Obar Sobarna, atau pengurus FKDT yang sangat pro DN.

Di sinilah incumbent dan dinasti, terutama calon dari GOLKAR, sangat diuntungkan manakala anggaran-anggaran yang terindikasi politis ini bisa lolos dari ketuk palu dewan.

Dewan yang baru dilantik dihadapkan pada ujian politis yang berat, mampukah merevisi semua anggaran-anggaran yang berbau politis?

Bagaimana jadinya jika anggaran-anggaran terindikasi politis ini lolos dari palu dewan, maka masyarakat Kabupaten Bandung akan sangat dirugikan. Karena sejatinya, anggaran-anggaran tersebut tidak tepat sasaran untuk pelayanan masyarakat, tetapi lebih pada operasional suksesi keuntungan politisnya incumbent dan dinasti.

Pertarungan Pilkada 2020 Kabupaten Bandung sudah dimulai dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Bandung 2020. Lolos atau tidaknya anggaran-anggaran yang sarat politis, menjadi ukuran yang sangat penting bagi terselenggaranya Pilkada jurdil, dan jika anggaran-anggaran yang sarat politis ini lolos semua, tidak berarti lagi dilaksanakan Pilkada. Cukup incumbent/dinasti lawan bubung kosong saja, karena siapa pun lawan incumbent/dinasti, menjadi tidak seimbang, karena anggaran ratusan miliar akan berpihak kepada Incumbent dan dinasti untuk pemenangannya.

Kita semua masyarakat Kabupaten Bandung berharap bisa menghasilkan APBD yang bersih dari Indikasi Politis. Demi pelayanan prima, dan terselenggaranya Pilkada 2020 yang Jurdil.

Mampukah anggota DPRD Kabupaten Bandung yang baru dari PKS, Gerindera, PDIP, PKB, Demokrat, NasDem dan PAN membendung gerak langkah Incumbent, dinasti dan Golkar-nya? atau hanya menjadi Kerbau yang bisa di cocok hidung?

Kita semua masyarakat Kabupaten Bandung menunggu kiprah mereka, mampukah mengemban amanah Rakyat?

No comments