TERBONGKAR...!! INILAH ORANG PALING BERJASA TERBENTUKNYA KABUPATEN PANGANDARAN | KINI USIA DOB ITU SUDAH 7 TAHUN


Tujuh tahun Kabupaten Pangandaran, Eka Santosa selaku ‘Panglima Pemekaran’, blak-blakan mendedarkan kisah seputar perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran. Wilayah ini populer dikenal sebagai ‘Si Bungsu’ dari 27 Kab./Kota di Jabar – hari kelahirannya 25 Oktober 2012. Inilah cuplikan wawancara ‘talk show’ borongan yang dipandu oleh Harri Safiari, dengan anggota tim Isur Suryana, Rd. Moh Gun Gun, dan ‘Ozenk’ Deni Tudirahayu …

BERLOKASI di kediamannya di Kawasan Eko Wisata & Budaya Alam Santosa, Pasir Impun, Cimenyan Kabupaten Bandung, Ketua DPRD Jabar (1999 – 2004) Eka Santosa, meluangkan waktunya untuk berbincang dengan para awak media. Hari itu (18/10/2019) Ia mengupas risalah dirinya dalam konteks lahirnya DOB Kabupaten Pangandaran. Diketahui, kelahiran Pemerintah Kabupaten Pangandaran, didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan DOB Kab.Pangandaran di Provinsi Jabar. Hingga saat ini kelahirannya dianggap fenomenal.

Idealnya, provinsi Jabar memiliki 40-an kota/Kabupaten untuk sekitar 50-an juta populasinya. Diketahui, sejak era Gubernur Ahmad Heryawan, pun Ridwan Kamil masih terseok-seok memperjuangkan penambahannya.Upaya ini terganjal tersebab munculnya moratorium pembentukan DOB se Indonesia.

Masih ingatkah kita pada era 2009 lalu? Moratorium muncul terkait saat upaya pembentukan Provinsi Tapanuli, terjadi demonstrasi berbuah kerusuhan di Gedung DPRD Sumut – Ketua DPRD Sumut Azis Angkat  tewas. Sesudahnya, pemerintah pusat, menerbitkan  moratorium (penghentian sementara) pembentukan DOB. Uniknya, moratorium ini hingga kini belum dicabut, padahal banyak kalangan sudah mengajukan pencabutannya. Kalaupun moratorium itu nanti dicabut, haruslah disertai berbagai catatan - di antaranya perlu seleksi ketat!   

Kembali ke soal DOB Pangandaran: “Kelahirannya ditetapkan pada Sidang Paripurna DPR RI Kamis, 25 Oktober 2012 di Gedung Nusantara 1, Komplek Senayan Jakarta. Inilah hari lahir ‘Si Bungsu’ di Jabar itu,” jelas Eka sambil mempersilahkan redaksi untuk mencicipi aneka gorengan ala tradisional yang terhidang pada sore itu.

Menurut Eka Santosa, usia 7 tahun Kabupaten Pangandaran, “Sejatinya sudah  bukan DOB lagi, karena sudah lebih dari lima tahun. Ya, sejajar dengan daerah lainnya. Ini berkah, sekaligus tantangan untuk tidak lelah mensejahterakan ratusan ribu warganya.”

Pada fase ini Eka Santosa sempat menyinggung betapa hebat pun pergerakan di lapangan, bila tidak disinergikan dengan upaya di tingkat legislatif maupun lobi-lobi khusus di tingkat pemerintahan pusat:

”Mustahil, bisa berhasil. Saat itu contohnya, di tingkat legislatif pengajuan dari Bogor Barat, hingga kini belum goal. Belum lagi, contoh Kabupaten Nias Barat yang dilakukan perjuangannya sejak era 1957-an, baru bisa diresmikan Mendagri Mardiyanto, pada 2009, “ jelasnya dengan menambahkan – “Sinergitas ini disnyalir ada yang membelokkan. Saya ingatkan ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau ‘Jasmerah’ itu kalau kata Bung Karno itu. Intinya, jangan ada dusta di antara kita !”

Kesimpulannya menurut Eka Santosa berhasilnya perjuangan mendirikan DOB di mana pun dan apa pun itu, harus sedikitnya ada sinergi antara lain pengguliran hak inisiatif (sedikitnya oleh 12 anggota DPR RI), solidnya pergerakan di lapangan, serta tak kalah pentingnya tersedia unsur biaya.

“Tiga hal ini harus sinergis secara benar, dan selaras dengan momentumnya,” ujarnya yang diketahui pada era itu sekitar 2008 dirinya termasuk Tim Panitia Kerja (Panja) DOB se Indonesia ketika duduk di Komisi II DPR RI.       

Ketika ditanya, siapa saja yang memperkuat sehingga hak inisiatif ini muncul di DPR RI khususnya di Baleg (Badan Legislatif). Menurut Eka kala itu sepengetahuannya dari Dapil X Jabar hanya ada 7 anggota DPR RI (PDIP 2; Golkar 1; PKS 1; PPP 1; PAN 1; dan Demokrat 1), lalu siapa yang 5 anggota DPR RI lainnya?

“Inilah yang tidak banyak orang tahu. Faktanya, ada di lembaran Negara. Demi menghadirkan 5 dukungan dari anggota DPR RI lainnya, tentu dilakukan lobi-lobi politik khusus. Nantilah akan saya paparkan, bila diperlukan. Yang penting saat ini, DOB Pangandaran sudah terbentuk. Jalankan saja sebaik-baiknya, bagi kemakmuran rakyat. Janganlah bertindak macam-macamlah, ada premanisme, ririwa, harus hilang …”

Sodetan Citanduy
Lebih jauh menurut Eka Santosa yang pada peringatan DOB Pangandaran ke-4 (23/10/2016) di Lapangan Parigi dianugrahi sebagai Panglima Pemekaran, dan politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa pun dianugrahi selaku bidan pemekaran Kabupaten Pangandaran, ini diberikan bersamaan dengan penganugerahan 151 medali bagi pejuang pemekaran Pangandaran lainnya, sebenarnya upaya ini telah dirintis jauh-jauh hari:

”Salah satunya ketika masih ramai polemik pembuatan Sodetan Citanduy yang seharusnya terlaksana pada tahun 2002. Kala itu bersama Ibu Susi Pudjiastuti, Solihin GP (mantan Gubernur Jabar 1970 – 1974), dan dengan DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan & Lingkungan Tatar Sunda), mengkritisi rencana ini demi penyelamatan tata lingkungan kala itu dan untuk masa datang.”

Hal lain yang memacu lahirnya DOB Pangandaran, ini terkait pemisahan dirinya dari pemerintah induk Kabupaten Ciamis, saat itu sempat terbentuk semacam ‘Presidium’, yakni PPKP - Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Bila dirunut sebelumnya, ternyata pernah terbentuk Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP) pada Juli 2004, munculnya Awi Kahirupan (AK).

“Perihal ini harus diingat oleh anak cucu kita. Ya sedikitnya ada lebih dari seratus lebih yang berpartisipasi utuh atas perjuangan DOB Pangandaran ini,” ujar Eka yang sempat selama 2 tahun masa kecilnya bersekolah di Kecamatan Parigi  - kini Ibukota Kab. Pangandaran. Selama itu orang tua Eka Santosa pernah menjadi Kepala Kantor Kehutanan di wilayah setempat.

Dalam kesempatan ini Eka sempat menyinggung pentingnya unsur inisiatif baik di tingkat legislatif maupun di lapangan. “Semuanya harus terpadu, dan tidak bisa berdiri sendiri.

Sedih, Premanisme itu …
Masih kata Eka Santosa yang dirasakannya geram sekaligus prihatin, hingga kini masih terdengar masih ada pola pemerintahan yang dikendalikan secara ‘invisible hand’. Dengan kata lain gejala ini .premanisme. Dampaknya, kerusakan lingkungan berupa pembabatan hutan lindung, dan keengganan para investor menggeliatkan ekonomi Pangandaran, di usia 7 tahun ke depan:

“Seharusnya hal-hal yang saya sebut ririwa di Pangandaran, janganlah ada. Kepada para pemimpin setempat, segeralah introspeksi diri,” ujarnya yang enggan menyebutkan secara detil – “Tak usah rinci saya ungkapkan disini. Faktanya, masyarakat sudah pada tahu soal kebobrokan ini, dan ini salah urus harus dibenahi.”

Kembali menyoal sejarah rintisan DOB Pangandaran, tatkala upaya pergerakan bernama PMP dan AK agak meredup, muncullah PPKP yang kemunculannya cukup fenomenal:

“Pergerakannya lebih terarah dan terencana, juga punya dukungan luas masyarakat, serta ada dukungan dari unsur partai politik. Presidium ini pun memperoleh mandat penuh dari Badan Perwakilan Desa (BPD) se wilayah calon Kab. Pangandaran sebanyak 92 desa.

Secara historis, terbentuknya Presidium (PPKP), berawal dari diskusi dirinya dengan H. Supratman, B.Sc. di Langkaplancar (Selasa, 18 Mei 2004). Bahasan perbincangan kala itu betapa jomplang alias perimbangan APBD Kab. Ciamis dirasakan tidak memihak pada kepentingan rakyat. Penyebabnya, sektor belanja pegawai dalam APBD Kab. Ciamis 70%, sedangkan sektor belanja publik hanya 30%. Tersebab proporsi belanja publik yang minim ini, implementasi pembangunan di Kab. Ciamis termasuk di wilayah Ciamis Selatan menjadi tertinggal. Diskusi kala itu, semua mengarah perlunya pemekaran wilayah Ciamis Selatan!

Impian DOB Pangandaran
Masih dalam ingatan Eka Santosa, tatkala wacana pemekaran wilayah Ciamis Selatan semakin membuncah di kalangan elit. “Kebetuan masih menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI (2004-2009), dimuat di HU Kabar Priangan (Rabu, 15 Mei 2006) pemberitaan tentang peluang pemekaran wilayah untuk Ciamis Selatan.

Sontak, katanya materi pemberitaan di atas, semakin memicu gelora sejumlah tokoh masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten ‘impian’ Pangandaran, yang kini mempunyai luas wilayah 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha.

“Yang khas dan menonjol dari wilayah ini memiliki panjang pantai sekitar 91 Km, dengan potensi kelautan dan perikanan, serta kepariwisataan yang bisa dikembangkan ke taraf daerah tujuan wisata (DTW) kelas dunia seperti Bali dan Lombok, misalnya,” jelas Eka Santosa.

Menutup perbincangan ‘riwayat singakt DOB Kab. Pangandaran’ bersama Eka Santosa, ia tak lupa menyebutkan jasa almarhum Prof. Dr. Dede Maryana:

“Beliau itu dari Unpad bersama akademisi dari ITB, Unigal, dan Bappeda Kab. Ciamis melakukan kajian akademis bidang kewilayahan, ekonomis, keuangan, dan potensi daerah,” ujar Eka Santosa yang tak lupa proses melahirkan DOB Kab. Pangandaran ini sempat terganjal oleh peristiwa Tsunami (17/7/2006), yang memakan 500-an korban jiwa dan  harta benda bernilai ratusan juta rupiah.

Satu hal yang tidak dapat dilupakan menurutnya, bahwa tanpa adanya lobi-lobi khusus di tingkat Badan Legislatif di DPR RI, yang faktanya harus bermufakat dengan calon DOB lainnya di seluruh Indonesia, “Karena saat itu saya selaku Ketua Panja Pemekaran di Seluruh RI, saat duduk di Komisi II DPR RI, ini adalah mukzizat bagi DOB Pangandaran. Khususnya, mendorong dan memudahkan DOB ini diurus di tingkat pusat,” ujarnya yang terkarang menurut pengakuannya bila mengingat masa-masa perjuangan di DPR RI ini tiada bandingnya tantangan dan juga kemudahannya.   

“Terpenting, ratusan ribu hingga jutaan warga Kabupaten Pangandaran sekarang dan nanti, dapat menggapai cita-citanya, yaitu terlepas dari ketimpangan dan belenggu isolasi maupun kemiskinan selama ini,” pungkas Eka Santosa sambil memberikan kata penutup – Selamat HUT Kabupaten Pangandaran yang ke – 7.”(Hari Safiari/Isur Suryana)

No comments

Powered by Blogger.