Hanya Hati Nurani Penyidik Yang Bisa Membebaskan Raja ke-21 Pulau Buru



JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Panji Keadilan Generasi Peduli Anti Narkoba (LBH PK-GPAN) Brigjen Pol (Pur) Drs Siswandi, terkait kasus Irwannur Latubual ia menyayangkan penyidik Polda Metro Jaya yang mengenakan pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

"Kenapa tidak dikenakan pasal 2 ayat 2-nya. Itu ada pengecualiannya. Ada saksinya yang sudah di-BAP penyidik, dan saksi dari kampus juga nyambung, di dalam UU Darurat yang tidak termasuk pelanggaran itu ya barang pusaka," ungkap Siswandi kepada pers di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurut Siswandi, hanya hati nurani penyidiklah yang mampu menerapkan pasal 2 ayat 2 UU Darurat itu. Karena, Irwannur Latubual itu seorang yang bergelar profesor, raja ke-21 Pulau Buru. "Dia bukan orang sembarangan, jangan dikait-kaitkan dengan upaya menggagalkan pelantikan presiden," pinta  Siswandi didampingi para tokoh adat Pulau Buru dan pengacara LBH PK-GPAN lainnya.

Saat penggeledahan kedua bilah parang yang merupakan pusaka kerajaan Pulau Buru itu, lanjut Siswandi, tersimpan di bagasi mobil Nissan Terra B1 RI milik profesor Irwannul, Minggu 20 Oktober 2019 di lobi hotel Jakarta Selatan. Mobilnya juga sedang diparkirkan.

Sementara itu saat ditanya wartawan mengenai sikap penyidik yang bisa saja diskresi atas perkara ini, Siswandi mengatakan, "lho, penyidik itu diskresi punya kewenangan penuh. Penyidik itu bukan perintah atasan. Penyidik terapkanlah promoter (profesional modern terpercaya) mengenai pasal terhadap Prof Dr Irwannul Latubual. Saya yakin penyidik tidak pakai emosi."

Menjawab wartawan soal kejanggalan pada sikap penyidik, menurut Siswandi, penerapan pasal dan ayat di UU Darurat itu tidak tuntas, bukan janggal. "Di pasal 2 ayat1  memang melanggar UU Darurat, tapi di ayat 2-nya ada pengecualian. Parang milik Profesor Irwannul itu adalah barang pusaka," tandas Siswandi yang juga Ketua Umum GPAN itu.(Isur)

No comments

Powered by Blogger.