Penyuluh Perikanan di Indonesia Butuh Perhatian Pemerintah Pusat | MKP Siap Bantu

JAKARTA - Penyuluhan perikanan menjadi perangkat penting dalam pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Sehingga peran penyuluh perikanan ke depan harus dioptimalkam untuk memberi pendampingan kepada nelayan dan pembudidaya ikan.

"Mencetak  sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Karena itu," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, di Jakarta, akhir November 2019 lalu.

Penyuluh adalah ujung tombak kegiatan perikanan di daerah. ”2,7 juta nelayan kita itu tidak semuanya mengerti pembudidayaan atau pun penangkapan tanpa pendampingan. Anda perlu menjadi pendamping dan memberikan terobosan-terobosan,” tandas Menteri KP.

Dalam pertemuan dengan Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) di Kantor KKP, Edhy Prabowo berharap, penyuluh perikanan dapat memberikan pencerahan (enlightening) kepada masyarakat, dan memperkaya (enrichment) masyarakat dengan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Penyuluh perikanan harus mampu  memberdayakan masyarakat (empowerment) dalam berbagai aktivitas kelautan dan perikanan," tadasnya.

Menteri Edhy juga mengapresiasi para penyuluh yang telah bergabung secara sukarela.  “Semua penyuluh pasti memiliki ideologi untuk membantu menemukan jalan keluar persoalan yang dihadapi stakeholder perikanan,” kata Edhy.

Dia menilai, kebijakan penyuluhan perikanan khususnya pada aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan perlu penataan dan penyesuaian. Sebab, penyuluhan sangat penting untuk mendorong geliat aktivitas ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan.

“Terlebih lagi saat ini pemerintah menyediakan bantuan permodalan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Bantuan permodalan ini perlu dimanfaatkan secara optimal dengan mendorong tumbuhnya usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” papar Edhy.

Menurutnya, kehadiran penyuluh juga dapat membantu pemerintah pusat membangun komunikasi dengan stakeholder kelautan dan perikanan baik itu nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar dan pengolah hasil perikanan. Mengingat, penyuluh tersebar di 483 kabupaten/kota, 34 provinsi Indonesia.

“Karena itu saya meminta para penyuluh untuk mendorong kegiatan budidaya di daerah sesuai amanat Presiden.  Sektor budidaya ini sumber lapangan pekerjaan, sumber keuangan, sumber devisa.  Pemanfaatan ruang-ruang kosong ini akan menimbulkan lapangan pekerjaan baru,” kata Edhy.

 

Perlu Perhatian

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP IPKANI, Herman Khaeron mengatakan, keberadaan penyuluh perikanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sehingga dalam satu kawasan minimal memiliki satu penyuluh perikanan.

Menurut  Herman,  hingga saat ini, IPKANI telah memiliki sekitar 12.000 anggota yang terdiri dari 2.839 penyuluh PNS, 2.099 Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), dan sisanya penyuluh swadaya. ” Namun, penyuluh swadaya tersebut selama ini masih kurang diperhatikan,” ujarnya.

Dia juga berharap, agar organisasi penyuluh ini diperkuat agar bisa menjadi ujung tombak pembangunan kelautan dan perikanan di tengah-tengah banyaknya harapan-harapan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam.”Tentu yang harus kita lakukan sekarang ini adalah melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi,” pungkas Herman.(rls/IS)

Disadur dari sumber dan foto: hermankhaeron.info