Ridwan Kamil Digelari "Lalaki Langit Lalanang Jagat" | Upacara Para Olot Jabar

BANDUNG – Ridwan Kamil Gubernur Jabar pada Selasa, 24 Desember 2019 di Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa di Pasir Impun, Cimenyan, Kabupaten Bandung, dianugerahi gelar khusus dari BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat) Jabar.

Gelar khusus dari para olot di tempat milik politisi senior Eka Santosa itu bernama ‘Lalaki Langit Lalanang Jagat’. Makna dari julukan itu sebagai pria yang berwawasan luas dan mendalam serta bijak. Pemberian gelar khusus para olot (tetua adat) tadi  sebagai bekal penguatan jika Ridwan Kamil akan menuju ke RI Satu pada 2024 mendatang.

Hadir dalam penganugerahan ini sedikitnya 15 Kasepuhan Masyarakat Adat yang tergabung pada BOMA Jabar, antara lain Plh. Sekda Jabar Daud Achmad; Dedi Taufik selaku Kadisparbud Jabar; Engkus Sutisna Kadispora Jabar; Komarudin Administratur Perhutani KPH Bandung Utara; serta Kol. Inf. Asep Rahman Taufik selaku Dansektor 22 Satgas Citarum Harum. Hadir juga budayawan dan politisi Uu Rukmana serta para tokoh lainnya.

Selama penganugerahan yang upacaranya tampak cair, Ridwan Kamil terlihat bungah. ”Saya menerimanya dengan senang hati, sekaligus amanah untuk mengemban pesan dari simbol ini. Terpenting bagi saya, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat”.

Ridwan Kamil yang hari itu secara simbolis dikenakan iket (tutup kepala) khas dari olot-olot (tetua) BOMA Jabar, ketika ditanya kemungkinannya penganugerahan ini sebagai penguatan dirinya bertarung di Pilpres 2024?

“Wah, masih terlalu jauh. Ini kan sebagai dorongan dari para olot. Semua ini sebagai dorongan dan apresiasi untuk kita semua. Terpenting, saat ini marilah kita bangun secara bersama-sama, mensejahterakan warga Jabar. Ya, juara lahir bathin yang harus kita capai,” jawab gubernur Jabar yang akjrab disapa Kang Emil itu.

Pada pihak lain, salah satu olot BOMA Jabar yang sempat berdialog dengan Ridwan Kamil pada penganugerahan ini, yakni Wa Ugis Suganda (68), dari Kampung Adat Cipta Gelar, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merasa tercerahkan atas interaksi tadi.

“Wa, tadi mengajukan agar ada peninjauan status wilayah adat oleh pemerintah (kabupaten/provinsi). Sedikitnya ada SK Bupati atau Pergub sebagai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selama ini hak-hak tersebut secara de fakto sudah ada, pelayanan publik (SD, Puskesmas, dll)" .

Sayangnya, secara yuridis dalam konteks kewarganegaraan secara utuh, masihlah belum bulat terpenuhi,” tuturnya yang melalui pertemuan ini: ”Tadi Pak Gubernur, sangat terbuka untuk penyempurnaan hubungan warga adat dan pemerintah.”(Harri Safiari/Isur)