Tahun 2015 Pemerintah Berikrar Merehabilitasi 100 Ribu Penyalahguna Narkoba

JAKARTA - Langkah pemerintah yang akan merehabilitasi penyalahguna narkoba khususnya para narapidana mulai akhir tahun 2019 ini, sebenarnya terlambat. Pasalnya, pada tahun 2015 lalu pemerintah sudah berjanji merehabilitasi 100 ribu orang.

Janji pemerintah merehabilitasi 100 ribu penyalahguna narkoba itu dicetuskan dalam deklarasi terbuka yang dihadiri ketua DPR RI yang waktu itu dijabat Marzuki Ali. Deklarasi terbuka kala itu juga ditandai dengan pembubuhan tanda tangan bersama para pejabat sekaliber menteri kabinet.

Sejarah mencatat dalam deklarasi itu hadir ketua DPD RI Iman Gusman, Kapolri Jenderal Sutarman, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, Menkopolhukam Laksamana TNI Edhi Tedjo, Menkumham Yasona Laoly, Menteri Kesehatan Nila Moeluk, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, dan Mendikbud Anies Baswedan, serta sejumlah menteri kabinet lainnya.

Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) Brigjen Pol (Purn) Drs. Siswandi menilai, janji para pejabat sejumlah kementerian yang spanduknya terpampang besar di Lapangan Tri Brata Mabes Polri kala 31 Januari 2015 itu belum terealisasi hingga saat ini. Belum ada bukti yang menunjukan upaya rehabilitasi sehingga jumlah para penyalahguna narkoba masih terus bertambah. "Mana janjimu," tagih Siswandi sambil tersenyum lebar.

"Para bandar dan sindikat narkoba juga masih leluasa menyebarkan racun itu kepada generasi kita hingga ke anak SD," kata Siswandi kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Senin 9 Desember 2019, sambil menunjukan rasa prihatin yang teramat mendalam dengan kondisi Indonesia yang sudah masuk stadium Bencana Narkoba ini.

Menurut Siswandi yang waktu itu menjabat Direktur Peran Serta Masyarakat BNN sekaligus menjadi Ketua Pelaksana Deklarasi, Pada 31 Januari 2015 Pemerintah menggaungkan program 100 ribu orang penyalahguna dan Pecandu Narkoba untuk direhabilitasi.

"Wacana tersebut baru akan direalisasikan Pemerintah melalui Menkumham RI pada akhir tahun 2019 ini, yakni sebanyak 21.540 napi narkoba untuk direhabilitasi," papar Siswandi. Jumlah yang akan direhabilitasi masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan denyut pertambahan korban dan penyalahguna yang terus bertambah

Siswandi yang kini menakhodai DPP GPAN tersebut melontarkan dua permintaan yang cukup krusial, yakni rehabilitasi seluruh napi penyalahguna dan korban narkoba. Dan kedua, laksanakan eksekusi hukuman mati bagi para bandar sindikat narkoba yang sudah divonis mati. Dengan dua hal tadi, lanjut Siswandi, satu tugas utama lembaga masyarakat anti narkoba sudah terpenuhi. "Insya Allah korban akan berkurang, karena ada efek jera bagi para sindikat," kata Siswandi.

Bersih Narkoba

Diakui Siswandi, opini yang berkembang di masyarakat, respon pemerintah terhadap desakan untuk rehabilitasi bagi napi dan penyalahguna narkoba sangat lambat.

"Namun demikian, bagi GPAN tidak ada bahasa atau kata terlambat. Mari semua komponen masyarakat khususnya Ormas Penggiat Anti Narkoba BERSYUKUR, karena pemerintah telah meresponnya dengan bijak. Semoga kali ini bukan sekadar WACANA saja. Tapi segera EKSEKUSI

Presiden JOKOWI dalam menyusun kabinet INDONESIA MAJU mengutamakan para menteri yang berani mengeksekusi. Kita tunggu gebrakan Menkumham RI. Bravo Indonesia Menuju BERSIH DARI NARKOBA," pungkas Siswandi.(isur)