Andai Aku Bupati Cirebon | Ini Yang Akan Dilakukan untuk Pegelolaan Sampah

Yoyon Suharyono (Direktur Eksekutif YBLH) ---- 

MIRIS kedengarannya, ada seorang anak remaja tewas mengenaskan karena terlindas sebuah dumptruck pengangkut pasir. Kejadian tersebut berawal dari seorang anak siswa SMPN 1 Babakan Kabupaten Cirebon bernama Sopyan warga Desa Dompyong Wetan, mengendarai sepeda motor melaju di jalan dari arah Babakan menuju Gebang.

Saat melintasi area penimbunan sampah dipinggir jalan kendaraannya (motor) melindas sampah yang meluap dari tepian jalan yang masuk ke badan jalan, karena licin maka kendaraannya jatuh dan anak tersebut terlindas dumptruck pengangkut pasir yang berada tepat di belakangnya.

Peristiwa tersebut terjadi hari Kamis 14 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB. Kejadian tersebut merupakan fenomena yang terjadi dari dampak buruk pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Cirebon dinilai oleh masyarakat telah lalai dalam pengelolaan limbah domestik (sampah) yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakatnya. Hal tersebut ditunjukan dengan tidak tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yang seharusnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Jika melihat ke belakang, pada awalanya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan persampahannya memiliki beberapa TPA di Gunung Santri, Ciledug dan lainnya, akan tetapi lahan yang digunakan untuk TPA dengan status penggunaan sewa dan setelah habis masa sewanya pemilik lahan tersebut enggan dan menolak untuk dilakukan perpanjangan sewa.

Tentu punya alasan, terutama disebabkan adanya penolakan dari warga sekitar TPA yang merasa terganggu dengan keberadaan TPA tersebut, karena pengelolaannya kurang baik dan menimbulkan bau yang sangat mengganggu penduduk.

Kemudian adanya penolakan juga dari komunitas pemerhati lingkungan yang keberatan dengan masuknya sampah dan air lindinnya dari TPA ke dalam sungai sehingga disinyalir dapat menimbulkan pencemaran sungai.

Dengan adanya penolakan tersebut maka pengelolaan persampahan di Kabupaten Cirebon menjadi lumpuh karena tidak ada lagi tempat yang dapat di jadikan TPA. Namu dengan berbagai upaya dan negosiasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon TPA Gunungsantri dapat kembali dioperasionalkan sehingga hanya terdapat satu TPA yang dapat beroperasi di Kabupaten Cirebon.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut berlarut-larut dan berkepanjangan sehingga memicu animo masyarakat untuk membuang sampah di tepi tepi jalan. Banyak titik-titik tempat pembuangan sampah di tepi jalan di wilayah Kabupaten Cirebon. Fenomena tersebut menjadi tidak lazim karena dari estetika dapat menimbulkan kesan jorok dan dapat mengganggu kelestarian lingkungan.

Tumpukan sampah yang terdapat di tepi jalan ketika hujan dapat mengakibatkan tercemarnya badan air dari hanyutan sampah dan air lindih yang terbawa limpasan air hujan masuk dalam saluran air atau badan air penerima. 

Pembakaran sampah dari tumpukan sampah di tepi jalan juga mengakibatkan penurunan kualitas udara, dapat mengganggu lalulintas dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas. Disamping itu, pembuangan sampah di tepi jalan yang tidak terkendali akan meluap dan masuk ke badan jalan. Ini dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan mengancam nyawa manusia.

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan kasus pengelolaan persampahan yang terjadi di Kabupaten Cirebon telah melanggar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Dari gambaran di atas sudah jelas yang menjadi korban adalah lingkungan dan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Dari kejadian tersebut Andai Aku Bupati Cirebon maka yang akan dilakukan adalah:

1. Menetapkan Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten Darurat Pengelolaan Sampah:

- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Provinsi, Kepolisian dan Kejaksaan.

- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait

- Penetapan darurat sampah

2. Menetapkan sitem pengelolaan sampah yang akan dilakukan:

- Koordinasi dengan OPD terkait tentang system pengelolaan sampah

- Pengelolaan sampah harus dilakukan di setiap desa, dengan kata lain desa harus melakukan pemrosesan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat

- Sampah yang dihasilkan dipilah dari sumbernya dan diproses di tempat pemrosesan sampah yang ada di desa

- Residu sampah yang sudah tidak dapat diproses (manfaat) diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan akan diproses di TPAS

- TPAS dibangun dengan membagi 3 wilayah pengelolaan (timur, tengah dan barat)

- Hal tersebut harus ditetapkan dan disosialisasikan ke desa-desa se-Kabupaten Cirebon

- Desa yang tidak malaksanakan pengelolaan sampah diberikan sanksi untuk tidak diberikan dana desa

3. Menetapkan teknologi pemrosesan sampah yang akan digunakan

- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait tentang teknologi pemrosesan sampah yang ramah lingkungan

- Pengecekan teknologi tersebut pada produsennya

- Penetapan teknologi pemrosesan sampah ramah lingkungan yang akan digunakan

4. Sosialisasi Teknologi pemrosesan sampah dan pembangunan TPAS:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar calon lokasi TPAS tentang teknologi pemrosesan sampah ramah lingkungan

- Pada sosialisasi tersebut yakinkan masyarakat bahwa teknologi tersebut benar-benar ramah lingkungan sehingga apa yang dibayangkan mengenai pengelolan sampah yang jorok, kotor, bau, banyak binatang vector penyakit tidak terjadi

- Tanyakan kepada masyarakat bagaimana pendapatnya mengenai teknologi tersebut

- Setelah masyarakat paham dan tahu bahwa dengan teknologi tersebut tidak akan terjadi hal-hal yang diduga akan menimbulkan bau, jorok dan sebagainya, maka sampaikan bahwa teknologi tersebut (TPAS) akan dibangun di lokasi tersebut

- Pembelian lahan TPAS

- Pembangunan TPAS

- Operasional TPAS dan manjemen Pengelolaan sampah

- Pencabutan Darurat sampah

5. Menyampaikan surat usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan bahwa setiap kegiatan usaha yang menghasilkan sampah dari produknya (kemasan dan lainnya) agar bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya (kemasan produk dan lainnya agar kembali ke produsen) sehingga sampah tersebut tidak numpuk di daerah.

6. Alternatif sebelum system dapat berfungsi:

Sebelum system dapat berfungsi, maka langkah yang akan diambil adalah mengolah sampah menggunakan tungku pembakaran PG Karang Suwung dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. PG Karang Suwung sudah tidak beroperasi

2. PG Karang Suwung memiliki tungku besar yang dapat digunakan untuk membakar sampah

3. PG Karang Suwung memiliki ketel uap yang terhubung dengan PLTU

4. Dengan memanfaatkan tungku, ketel uap dan pembangkit listrik yang dimiliki PG Karang Suwung ditambah pemasangan penangkap emisi proses pemusnahan sampah dengan pembakaran di tungku dapat menghasilkan listrik yang dapat digunakan masyarakat sekitar

Langkah yang diambil untuk memanfaatkan tungku PG Karang Suwung

1. Koordinasi dengan PT PG Rajawali

2. Mengurus perizinan penggunaan aset BUMN

3. Memasang alat penangkap emisi cerobong tungku

4. operasional

Demikian langkah yang dapat diambil Andai Aku Bupati Cirebon semoga bermanfaat.

Yoyon Suharyono, aktivis lingkungan, Direktur Eksekutif Yayasan Buruh dan Lingkungan Hidup (YBLH), tinggal di Cirebon.