JAKARTA
- Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, Prof.
Dr. H. Mahmud, M.Si menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik
Indonesia sebagai Satuan Kerja Pengelola Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Terbaik tahun 2019.
Penghargaan
yang berupa award itu diberikan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR)
Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman di Auditorium DJPPR, Gedung Frans
Seda Lantai 1, Jalan Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, Kamis (23/01/2020).
UIN
Bandung satu-satunya dari 58 PTKIN se Indonesia pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
yang mendapat penghargaan tersebut. Award diberikan pada acara Forum Koordinasi
Penyiapan Proyek SBSN Tahun 2021 dan Kick Off Pelaksanaan Proyek SBSN 2020.
Pada
penerimaan penghargaan tersebut rektor didampingi Drs. H. Fathujaman MAg (Kabag
Umum), Drs. Rohman Setiaman (Kasubbag Humas), Edy Fuady, SAg MPd (Kasubag Rumah
Tangga), H. Achmad Jamaludin SE, MM (Pejabat Pembuat Komitmen) SBSN, dan Krisna
Somantri, M.Ikom (Analis Barang Jasa) .
Penghargaan
itu didapat rektor setelah UIN Bandung berhasil membangun dua gedung lab school
dan Gedung Perkuliahan (tahun 2016); satu gedung pascasarjana (2017) dan
dua gedung lagi pada tahun 2019 yakni gedung lab terintegrasi MIPA dan gedung
kuliah bersama. Gedung-gedung tersebut dibangun di kampus II Jln Cimancrang
Bandung tepat di samping Mapolda Jawa Barat.
Inilah
penerima award:
1.
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah Pada Proyek
Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta-Solo pada Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
2.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional-Penida pada Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak.
3.
SNVT Pelaksana Jaringan Manfaatan Air Bali-Penida Pada Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
4.
Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat pada Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung pada
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,
Kementerian Agama RI.
6.
Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta, Kota Surakarta pada Direktorat Kurikulum,
Sarana, dan Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam, Kementerian Agama
7.
Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung pada Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama.
8.
Balai Taman Alas Purwo di Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Ekosistem,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9.
Institut Teknologi Kalimantan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10.
Pusat Penelitian Kimia di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Rektor
UIN SGD Bandung Prof. Dr. KH. Mahmud MSi mengatakan, penghargaan ini merupakan
bentuk kerja keras para personel dan civitas akademika UIN Bandung. Baginya ini
merupakan motivasi yang sangat kuat untuk kemajuan kampus UIN Bandung menuju
world class university.
"Alhamdulillah
semuanya berkat kerja keras. Semoga dengan apresiasi dari Kementerian Keuangan
ini UIN Bandung lebih mampu mengelola dana-dana dari berbagai sumber
termasuk dari SBSN dan dana Saudi untuk Pembangunan (SFD)," ucap rektor
selepas menerima penghargaan ini.
Ditanya
mengenai kemungkinan aspek penilaian atas kemenangan tersebut, kata rektor,
lebih disebabkan karena pengelolaan dana SBSN sejak awal pembangunan, proses,
hingga outputnya sangat membanggakan. Kelebihan UIN Bandung dalam pengelolaan
dana SBSN tersebut yakni mengoptimalisasikan anggaran-anggaran tepat
sasaran.
"Selain
memotivasi PTKIN yang lainnya juga kita dalam pengelolaan dana-dana tersebut
lebih efektif
dan efisien penggunaannya, dan tepat sasaran," ungkap rektor yang kala itu
mengenakan batik lengan panjang.
Harapannya,
lanjut rektor, terhadap sivitas akademika prestasi ini mesti dijaga agar
kepercayaan pemerintah kepada UIN SGD semakin tinggi. "Jika kepercayaan
semakin tinggi maka kita akan mendapat insentif dari berbagai pihak,"
tandas rektor sambil menitipkan pesan agar prestasi ini dijaga bahkan
ditingkatkan.
Lebih Baik
Sementara
itu kepada pers di gedung yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan, pemberian penghargaan itu untuk
memotivasi lembaga-lembaga dan Satker mengelola dana SBSN lebih baik.
Menurutnya,
hingga 16 Januari 2020, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah
mencapai Rp1.230,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp738,37 triliun.
"Melalui metode penerbitan dengan cara lelang, bookbuilding, maupun
private placement," ujarnya.
Kegiatan
ini diikuti Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan media.
Dalam
kesempatan itu, Luky menandatangani Komitmen Pelaksanaan Proyek SBSN TA 2020
oleh para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian/Lembaga (K/L) Pemrakarsa Proyek
SBSN, serta pemberian penghargaan satuan kerja (Satker) pengelola proyek SBSN
TA 2019 dengan kinerja terbaik.
Sebagai
gambaran, pada 2019, pembiayaan proyek SBSN sebesar Rp 28,34 triliun, meliputi
16 unit eselon I di 7 K/L untuk 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi.
Sedangkan di tahun 2020 pembiayaan mencapai Rp27,35 triliun, yang meliputi 17
unit eselon I di 8 K/L untuk 728 proyek yang tersebar di 34 provinsi.
Luky
menuturkan, turunnya nominal pembiayaan itu bergantung kepada proyeknya. Ia
mengatakan proyek yang masuk ke dalam skema pembiayaan tersebut direncanakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sementara Kementerian Keuangan
bertanggung jawab pada penyelenggaraan.
"Kami
melakukan peninjauan rutin dan mendapat angka Rp 27,3 triliun pada 2020, tapi
dari segi kementerian lembaga dan proyek bertambah, jadi bukan harus melihat
nilai total besarnya tapi juga lihat proyeknya," tuturnya.
Luky
mengatakan pembiayaan itu tahun ini masih akan banyak dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur sosial seperti madrasah,
perguruan tinggi Islam, hingga asrama haji.
Menurutnya,
pembiayaan ini berbeda karena berbasis syariah dan ada akadnya. Sehingga secara
pertanggungjawaban pun dituntut lebih. "Ya kan karena bicara tentang
investor harus meyakinkan kami bisa deliver janji kepada investor,"
terangnya.
Luky
menegaskan, hingga 16 Januari 2020, penerbitan sukuk negara telah mencapai
Rp1.230,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp738,37 triliun, melalui metode
penerbitan dengan cara lelang, book building, maupun private placement.(rls/IS)
Humas UIN SGD Bandung
No comments
Post a Comment