Rektor UIN SGD Terima Penghargaan dari Kemenkeu | Satker Pengelola SBSN Terbaik TA 2019

JAKARTA - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Pengelola Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terbaik tahun 2019.

Penghargaan yang berupa award itu diberikan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman di Auditorium DJPPR, Gedung Frans Seda Lantai 1, Jalan Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, Kamis (23/01/2020).

UIN Bandung satu-satunya dari 58 PTKIN se Indonesia pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mendapat penghargaan tersebut. Award diberikan pada acara Forum Koordinasi Penyiapan Proyek SBSN Tahun 2021 dan Kick Off Pelaksanaan Proyek SBSN 2020.

Pada penerimaan penghargaan tersebut rektor didampingi Drs. H. Fathujaman MAg (Kabag Umum), Drs. Rohman Setiaman (Kasubbag Humas), Edy Fuady, SAg MPd (Kasubag Rumah Tangga), H. Achmad Jamaludin SE, MM (Pejabat Pembuat Komitmen) SBSN, dan Krisna Somantri, M.Ikom (Analis Barang Jasa) . 

Penghargaan itu didapat rektor setelah UIN Bandung berhasil membangun dua gedung lab school dan Gedung Perkuliahan  (tahun 2016); satu gedung pascasarjana (2017) dan dua gedung lagi pada tahun 2019 yakni gedung lab terintegrasi MIPA dan gedung kuliah bersama. Gedung-gedung tersebut dibangun di kampus II Jln Cimancrang Bandung tepat di samping Mapolda Jawa Barat. 

Inilah penerima award:

1. Balai Teknik  Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah Pada Proyek Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta-Solo pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

2. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional-Penida pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak.

3. SNVT Pelaksana Jaringan Manfaatan Air Bali-Penida Pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.

4. Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama.

5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

6. Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta, Kota Surakarta pada Direktorat Kurikulum, Sarana, dan Kelembagaan  dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama 

7. Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama.

8. Balai Taman Alas Purwo di Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

9. Institut Teknologi Kalimantan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Pusat Penelitian Kimia di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Rektor UIN SGD Bandung Prof. Dr. KH. Mahmud MSi mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk kerja keras para personel dan civitas akademika UIN Bandung. Baginya ini merupakan motivasi yang sangat kuat untuk kemajuan kampus UIN Bandung menuju world class university. 

"Alhamdulillah semuanya berkat kerja keras. Semoga dengan apresiasi dari Kementerian Keuangan ini UIN  Bandung lebih mampu mengelola dana-dana dari berbagai sumber termasuk dari SBSN dan dana Saudi untuk Pembangunan (SFD)," ucap rektor selepas menerima penghargaan ini. 

Ditanya mengenai kemungkinan aspek penilaian atas kemenangan tersebut, kata rektor, lebih disebabkan karena pengelolaan dana SBSN sejak awal pembangunan, proses, hingga outputnya sangat membanggakan. Kelebihan UIN Bandung dalam pengelolaan dana SBSN tersebut yakni mengoptimalisasikan anggaran-anggaran tepat sasaran. 

"Selain memotivasi PTKIN yang lainnya juga kita dalam pengelolaan dana-dana tersebut lebih efektif dan efisien penggunaannya, dan tepat sasaran," ungkap rektor yang kala itu mengenakan batik lengan panjang.

Harapannya, lanjut rektor, terhadap sivitas akademika prestasi ini mesti dijaga agar kepercayaan pemerintah kepada UIN SGD semakin tinggi. "Jika kepercayaan semakin tinggi maka kita akan mendapat insentif dari berbagai pihak," tandas rektor sambil menitipkan pesan agar prestasi ini dijaga bahkan ditingkatkan.

Lebih Baik

Sementara itu kepada pers di gedung yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan, pemberian penghargaan itu untuk memotivasi lembaga-lembaga dan Satker mengelola dana SBSN lebih baik.

Menurutnya, hingga 16 Januari 2020, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah mencapai Rp1.230,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp738,37 triliun. "Melalui metode penerbitan dengan cara lelang, bookbuilding, maupun private placement," ujarnya. 

Kegiatan ini diikuti Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan media.

Dalam kesempatan itu, Luky menandatangani Komitmen Pelaksanaan Proyek SBSN TA 2020 oleh para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian/Lembaga (K/L) Pemrakarsa Proyek SBSN, serta pemberian penghargaan satuan kerja (Satker) pengelola proyek SBSN TA 2019 dengan kinerja terbaik.

Sebagai gambaran, pada 2019, pembiayaan proyek SBSN sebesar Rp 28,34 triliun, meliputi 16 unit eselon I di 7 K/L untuk 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan di tahun 2020 pembiayaan mencapai Rp27,35 triliun, yang meliputi 17 unit eselon I di 8 K/L untuk 728 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

Luky menuturkan, turunnya nominal pembiayaan itu bergantung kepada proyeknya. Ia mengatakan proyek yang masuk ke dalam skema pembiayaan tersebut direncanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sementara Kementerian Keuangan bertanggung jawab pada penyelenggaraan.

"Kami melakukan peninjauan rutin dan mendapat angka Rp 27,3 triliun pada 2020, tapi dari segi kementerian lembaga dan proyek bertambah, jadi bukan harus melihat nilai total besarnya tapi juga lihat proyeknya," tuturnya.

Luky mengatakan pembiayaan itu tahun ini masih akan banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur sosial seperti madrasah, perguruan tinggi Islam, hingga asrama haji.

Menurutnya, pembiayaan ini berbeda karena berbasis syariah dan ada akadnya. Sehingga secara pertanggungjawaban pun dituntut lebih. "Ya kan karena bicara tentang investor harus meyakinkan kami bisa deliver janji kepada investor," terangnya.

Luky menegaskan, hingga 16 Januari 2020, penerbitan sukuk negara telah mencapai Rp1.230,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp738,37 triliun, melalui metode penerbitan dengan cara lelang, book building, maupun private placement.(rls/IS)

Humas UIN SGD Bandung