Brigjen Pol. P. Adv. Drs. Siswandi Dukung Pembatalan Surat Edaran MA 2/2020 | Sebab Tidak Mendidik Masyarakat

JAKARTA - Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, dinilai Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) Brigjen Pol P Adv Drs Siswandi, sangat tidak mendidik masyarakat. Pihaknya sangat mendukung saat Ketua MA, Dr. Hatta Ali, SH, MH, memerintahkan membatalkan SEMA 2/2020 tersebut.

     

Seperti diketahui, demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta trial by the press dan tata tertib di ruang persidangan, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Salah satu poin yang menotok para wartawan terutama tentang tata tertib umum. SE itu menyatakan, “Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.” Padahal, sesuai KUHAP, setiap persidangan terbuka untuk umum.

Disadur dari laman minews.id bahwa prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

Ketua Umum GPAN Brigjen Pol P Adv Drs Siswandi kepada pers Jumat (28/02/2020) berpendapat, "Kebijakan Yang Mulya Ketua MA (Mahkamah Agung) memerintahkan membatalkan Surat Edaran tahun 2020 adalah kebijakan yang sangat populis dan sangat kontributif dalam menciptakan sistem peradilan yang jujur, amanah, obyektif dan normatif.

Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Ketua MA Dr. Hatta Ali, SH, MH, Ketum GPAN itu bertutur mengenai pengalamannya dalam perkara narkotika.

"Saya punya pengalaman selaku ketua umum GPAN dalam perkara narkotika. Ketika peristiwa atau hal apa saja yang terjadi di ruang persidangan tetap bermanfaat jika secara utuh dipublis ke publik. Akan menjadi berita menarik dan menjadi ajang pembelajaran ketika saya mengikuti sidang dalam perkara narkotika sangat ingin seluruh penjelasan di ruang persidangan dipublis secara luas," papar Siswandi.

Khusus di Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta, misalnya, sebagai Penggiat Anti Narkoba Siswandi mengaku prihatin karena masih banyak pecandu dan pengguna narkoba yang mendapat perlakuan hukum tidak semestinya.

"Singkatnya, sistem peradilan kita belum mampu membedakan antara penyalahguna yang berdimensi kriminal dan korban penyalahguna bagi dirinya sendiri alias pecandu," tandas Siswandi.

Menurutnya, sebetulnya sangat mudah tatkala fakta dalam persidangan seperti berikut ini:

a. Terdakwa memiliki Narkoba hanya untuk dipakai sendiri;

b. Hasil Test Urine Positif;

c. Barang Bukti (BB) dibawah Surat Edaran MA.

Ini perlu diselamatkan seperti putusannya direhabilitasi, bukan dipenjara. Kasus sangat Kontradiktif seperti Tyo Pakusadewo vonis rehabilitasi, kasus Nunung yang divonis rehabilitasi, Ridho Roma hasil vonis PN rebabilitasi banding vonis PT rehabilitasi, tetapi Kasasi Keputusan MA jadi dipenjara.

Dalam surat terbuka tersebut, Siswandi memungkas ucapannya, "Salam hormat, semoga insan pers lebih gairah menyajikan informasi dan berita langsung dari ruang persidangan".[isur]