Ketua Umum GPAN: Virus Corona vs Virus Narkoba | Lebih Berbahaya Virus Narkoba, Dong..!!


Brigjen Pol P Adv Drs Siswndi (Kiri), dan Komjen Pol P Dr Anang Iskandar (Kanan) 

BEBERAPA waktu lalu, negara melalui Presiden RI Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa Indonesia Darurat Narkoba. Korbannya rata-rata semua kalangan pendidikan mulai dari SD hingga mahasiswa.

Ganasnya Narkoba mengakibatkan korban berjatuhan dari kalangan usia muda sampai kakek-kakek, dan semuanya tercatat sebagai umat beragama.

Menurut Ketua Umum generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN), Brigjen Pol P Adv Drs Siswandi, meski berbahaya bagi generasi tapi menguntungkan bagi para sindikat narkoba. Betepa tidak, nilai peredaran uang dari hasil kejahatan mereka dari narkotika mencapai hingga Rp75 Triliun setahun.

Di sisi lain, pemerintah tidak 'peduli' dengan kondisi korban. Buktinya, korban dan pecandu tidak diisolasi (dikarantina), padahal seharusnya korban ditempatkan di Panti Rehabilitasi.

"Sayangnya, intansi pemerintah tidak tampak serius menanganinya dibanding penanganan Virus Corona yang belakangan heboh di Wuhan China dan kini menelan korban di Indonesia," papar Siswandi kepada pers, Rabu (4 Maret2020 ),didampingi mantan Kabareskrim Dr. Anang Iskandar.

Siswandi membandingkan penanganan pemerintah terhadap menjangkitnya Virus Corona dibanding Virus Narkoba. Terhadap Virus Corona, pemerintah sangat respek menyiapkan Rumah Sakit. "Bagaimana dengan Narkoba? Panti rehabilitasi saja tidak diberdayakan," tanya Siswandi.

Kenapa Virus Narkoba dikatakan lebih berbahaya? Ini bukti nyata, setiap hari ada 5 orang mati sia-sia akibat narkoba. Sedangkan akibat Virus Corona hanya menelan korban 2 orang, sepertinya penanganannya dibumbui da kepanikan.

Menurut mantan jenderal bintang satu yang kini menjadi advokat itu, harusnya sama-sama serius dalam penanggulangan Virus Corona maupun Virus Narkoba. "Pemerintah jangan berat sebelah," kata Siswandi.

Siswandi mengaku tidak meracau mengenai dua virus berbahaya itu. Namun Virus Narkoba dia anggap lebih berbahaya daripada Virus Corona. Penyebaran Virus Narkoba lebih masif.

"Semua media ikut menyiarkan Virus Corona. Kenapa tidak dengan korban-korban narkoba juga? Bagaimana Kalau Virus Corona bersatu dengan Virus Narkoba menyerang NKRI? Lalu Indonesia bisa apa?" tandas Siswandi.

Apakah mungkin ada dua serangan sekaligus ke negeri tercinta NKRI? Kata Siswandi sangat mungkin. Para sindikat Warga Negara Asing (WNA) telah menyelundupkan Narkoba ke Indonesia, bagaimana kalau pelaku tadi membawa narkoba dan terkena Virus Corona. Ini lebih mengerikan, korbannya makin banyak, sulit ditangani dan mengendalikannya sangat merepotkan.

Colek Presiden dan DPR
Sementara itu, keseriusan pemerintah menangani Virus Narkoba mendapat tanggapan Dr Anang Iskandar, mantan Kabareskrim dan Kepala BNN.  Anang bahkan meminta Presiden dan DPR tidak membiarkan penyalahguna narkotika ditahan dan dihukum penjara.

"Tujuan dan batang tubuh UU Narkotika menyatakan, penyalahguna dijamin untuk mendapatkan upaya rehabilitasi dan pecandu wajib dihukum menjalani rehabilitasi," kata Anang Iskandar seperti dikutip sejumlah media online.

Dalam praktek penegakkan hukumnya, penyalahguna dilakukan upaya paksa berupa penahanan dan hakim menjatuhkan hukuman penjara. Sehingga Presiden dan DPR harus hadir dan tidak boleh membiarkan penegak hukum melakukan upaya paksa berupa penahanan dan membiarkan para hakim menjatuhkan hukuman penjara.

"Karena, penyalahguna ditahan dan dipenjara adalah salah kaprah dalam sistem penegakkan hukum perkara penyalahgunaan narkotika," tandas Anang.

Penyalahguna narkotika adalah penderita sakit adiksi kronis dan ganguan mental kejiwaan, oleh karena itu, papar Anang, orangtua bertanggung jawab secara sosial untuk menyembuhkan, layaknya bila ada keluarga yang sakit atas biaya sendiri.

"Mestinya negara menggunakan strategi ini, memberdayakan keluarga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika," kata Anang Iskandar sambil menambahkan Secara teknis sudah ada peraturan bersama 2014 (perber 2014) tentang pelaksanaan assesmen terhadap penyalahguna yang bermasalah dengan penegakkan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 tetapi tidak dilaksanakan.[isur]

No comments

Powered by Blogger.