Ketum GPAN Angkat Bicara Soal Wacana Polsek Tidak Melakukan Penyidikan

JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bahwa polisi setingkat Polsek tidak perlu lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pidana.

Sontak, pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (Ketum GPAN) Brigjen Pol. P. Adv. Drs. Siswandi, mempertanyakan usulan Menkopolhukam tersebut.

Paling penting dari pertanyaan Siswandi soal apa latar belakang (alasan) Polsek tidak boleh melakukan Penyidikan. "Bagaimana dengan kasus-kasus seperti penyakit masyarakat (pekat), bahkan kasus-kasus obat terlarang, kasus Narkoba?" kata Siswandi saat ditanya pers, di Jakarta, Jumat (6 Maret 2020).

Yang menjadi sumber pertanyaan berikutnya, lanjut Siswandi, bagaimana mungkin satu wilayah kecamatan (Polsek) yang jaraknya sangat jauh dengan Kota/Kabupaten (Polres/ta) jika menghadapi kasus-kasus kriminal berat?

"Bagaimana suatu daerah rawan kriminalitas dan bagaimana struktur organisasi Polsek terhadap jabatan Kanit Serse?" kata Siswandi.

"Saya rasa kurang berdasar dan kurang logis bila ada wacana Polsek tidak melakukan penyidikan. Oleh sebab itu, pernyataan MenkoPolhukam Mahfud MD itu perlu didiskusikan dengan para pakar kepolisian, Kompolnas dan dengan Mabes Polri," tambahnya.

Ditandaskan Siswandi, perlu dipertimbangkan soal jarak wilayah kecamatan (Polsek) dengan kota/kabupaten (Polres). Mungkin bahan pertimbangannya antara lain kasus-kasus tertentu yang  Polsek tidak lakukan menyidikan. "Kasus-kasus Penyakit Masyarakat (Pekat), Polsek wajib untuk melakukan penyidikan (Sidik)," pungkasnya.[isur]