Ketum GPAN Siswandi: Sudah Saatnya Dibentuk Jaksa dan Hakim Spesialis Narkoba

Share:


ADA surat terbuka dari Ketua GPAN (Generasi Peduli Anti Narkoba) Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi yang ditujukan kepada Juru Bicara Kepresidenan, Dr. Ir. Mochammad Fadjroel Rachman, MH, tentang putusan hakim yang tidak sesuai SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) maupun UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Inilah Isi surat terbuka tersebut:
Semoga sahabat dalam lindunganNya dan tetep kritis. Bung mudah-mudahan ada sempat waktu membaca putusan PN Tanjungkarang Lampung dan putusan kasasinya. Ini contoh nyata apakah begini cara nangani pecandu narkotika... Regulasi nasional dan internasional TDK begitu... Kalo mau dikalkulasi untuk seorang Muhamad Denis bin Tamin Tanjungkarang berapa besar energi yg digunakan ditangkap disidang dua kali... Apakah ada garansi dia sembuh.... pecandu itu bukan dibui di PENJARAKAN. Disayangi diobati dilindungi biar jadi manusia produktif. Semoga contoh Denis dan banyak yg serupa  jadi bahan koreksi jangan jangan ada yg salah negara ngurus pecandu narkotika.

Salam hangat
Ketum GPAN

Kasus vonis pengadilan yang tidak sesuai SEMA dan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 seringkali terjadi di negeri ini. Penyalahguna narkotika divonis hukuman penjara, tidak diassesmen, tidak pula direhabilitasi.

"Dengan demikian, banyak penyalahguna dan pecandu narkoba yang dikriminalisasi. Mereka divonis penjara, bukan direhabilitasi. Sekira 40% dari 100% tahanan narkoba, pecandu dan penyalahguna ada dalam penjara. Dampaknya, narkoba bukan hilang malah semakin mengakar. Dari total seluruh Indonesia ada 260 ribu narapidana yang dipenjara, dari jumlah itu 120 ribunya adalah kasus narkoba. Coba kita rinci apa akar persoalannya," kata Ketua Umum GPAN Brijen Pol  Purn ADV Drs Siswandi kepada pers, Kamis Malam (19 Maret 2020).

Dalam banyak kesempatan, termasuk saat berdialog LIVE di TransTV, Kamis Pagi, Siswandi menekankan pentingnya assesmen kepada penyalahguna dan pecandu, bukan penjara tetapi rehabilitasi. Terlebih penyalahguna dan pecandu yang divonis penjara, tidak direhabilitasi.  

Sayangnya, lanjut Siswandi dalam dialog itu, di tingkat penuntutan tidak ada spesialisasi jaksa yang membidangi narkoba. Begitu pun di tingkat putusan (vonis) pengadilan, tidak ada hakim yang membidangi narkotika.

"Di polisi ada bagian direktorat narkoba, ada juga BNN, tetapi di tingkat jaksa dan hakim tidak ada spesialis narkotika," tandas Siswandi.

Saat ditanya apa yang harus diupayakan dalam konteks ini, Siswandi mengusulkan adanya Criminal Just System Narkoba. Sehingga, baik tingkat penyelidikan-penyidikan di polisi, maupun penuntutan di tingkat jaksa dan persidangan di tingkat hakim, ada persamaan persepsi dalam menangani kasus narkoba.

Upaya yang dilakukan Siswandi dan pasukan GPAN, mendesak pemerintah dan DPR untuk  membentuk Criminal Just System Narkoba. Pihaknya sengaja menulis surat terbuka kepada Juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman agar ini menjadi kebijakan presiden.

"Berharap sikap tegas bapak presiden yang tidak hanya menangani Covid-19 tetapi juga Virus Narkoba yang sudah lama mengakar dan akan menghancurkan generasi bangsa ini. Perlu ada Diskresi Presiden tentang penanganan narkoba dan sudah waktunya dibentuk Jaksa dan Hakim Spesialis Narkoba," pungkas Siswandi.[isur]

No comments