Menteri Kesehatan Bertanggung Jawab Bila Penyalahguna Kesulitan Akses Rehabilitasi Karena Dipenjara | Tulisan Anang Iskandar

Share:


Oleh : Dr. Anang Iskandar, S.Ik, S.H, M.H

MENTERI Kesehatan sebagai menterinya narkotika (pasal 1/22) dan KA BNN sebagai kordinator P4GN mestinya bertanggung jawab kalau penyalahguna kesulitan mendapatkan akses layanan rehabilitasi dan seharusnya juga mempermasalahkan perintah penahanan dan penjatuhan hukuman penjara bagi perkara narkotika yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika.

Negara menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi, berupa penempatan di rumah sakit atau di lembaga rehabilitasi selama proses penegakkan hukum (Peraturan Pemerintah No 25/2011). Negara juga menjamin penyalahguna dijatuhi hukuman rehabilitasi (pasal 4d) meskipun penyalahguna diancam dengan hukuman penjara (pasal 127/1).

Jaminan dari negara melalui mekanisme peradilan berada di tangan hakim yang memegang palu keadilan.

Untuk dapat menghukum rehabilitasi,  hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika diberi kewajiban oleh UU narkotika (pasal 127/2) untuk memperhatikan: 

Taraf ketergantungan terdakwanya (pasal 54) dan program penyembuhan penyalah gunanya melalui wajib lapor (pasal 55) serta memperhatikan kewenangan hakim berupa menjatuhkan hukuman rehabilitasi jika terbukti bersalah, dan menetapkan terdakwanya untuk menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah.

Pertanyaan yang muncul dalam praktek pengadilan, bagaimana kalau penyalahguna didakwa oleh jaksa seakan-akan sebagai pengedar? Hakim menggunakan pasal 103/1 untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi bila perkaranya terbukti sebagai penyalahguna untuk diri sendiri. 

Pertanyaan selanjutnya adalah tempat menjalani hukuman rehabilitasinya dimana?

Tempat menjalani rehabilitasi adalah rumah sakit atau tempat rehabilitasi yang ditunjuk Menteri Kesehatan (pasal 56).

Rehabilitasi sebagai bentuk hukuman, tidak memerlukan pengamanan secara khusus ala Lapas dengan tembok tingginya dengan penjagaan ketat.

Menteri kesehatan sudah menunjuk ratusan rumah sakit, puskesmas yang tersebar di kab/kota di seluruh Indonesia sebagai tempat menjalani rehabilitasi atas perintah hakim.

Idealnya, tempat rehabilitasi milik BNN digunakan khusus untuk melaksanakan rehabilitasi atas perintah hakim, namun karena jumlah penyalahguna atau pecandu yang atas perintah hakim sangat sedikit, akhirnya rehabilitasi milik BNN dipakai untuk merehabilitasi penyalahguna secara sukarela dan wajib lapor.

Sepengetahuan saya baru Nunung (1,5 tahun) dan Jefri Nichol (8 bulan) serta Tessy yang tercatat mendapatkan keputusan berupa hukuman rehabilitasi kemudian diperintah hakim untuk menjalani di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur Jaktim.

Kalau Nunung dan Jefri Nichol  serta Tessy dihukum rehabilitasi kenapa penyalahguna yang lain dipenjara?

Sesungguhnya tidak ada alasan bagi hakim, untuk tidak menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika.

Berdasarkan UU Narkotika, negara membuka akses rehabilitasi: 

Pertama, melalui kewajiban moral orangtua untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ketergantungan narkotika layaknya bila ada keluarga sakit. Bagi yang ekonominya kecukupan dapat memilih tempat rehabilitasi baik di dalam maupun di luar negeri.

Kedua,  orangtua atau pecandu diwajibkan UU untuk melaporkan ke IPWL untuk mendapatkan perawatan agar sembuh (pasal 55), kalau sengaja tidak melaporkan ke IPWL untuk mendapatkan perawatan diancam dengan 6 bulan pidana kurungan.

Ketiga, kewajiban hakim (127/2) melalui keputusan atau penetapan hakim untuk memerintahkan terdakwanya menjalani rehabilitasi baik terbukti atau tidak terbukti bersalah (103/1) agar sembuh.

Akses rehabilitasi selama ini terkendala karena penyalahguna narkotika disidik, dituntut diposisikan seakan-akan sebagai pengedar, dilakukan penahanan selama proses penyidikan dan oleh hakim dijatuhi hukuman rehabilitasi.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU Narkotika, dimana tujuan penanggulangan terhadap penyalahguna adalah menjamin penyalahguna direhabilitasi. (pasal 4d)

Rehabilitasi itu bermakna ganda
Rehabilitasi punya makna ganda. Rehabilitasi secara medis diartikan sebagai proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan narkotika (pasal 1/16) juga diartikan sebagai bentuk hukuman khusus bagi penyalahguna narkotika (pasal 103/2).

Rehabilitasi dilakukan di rumah sakit atau di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri (pasal 56) bukan di penjara.

Faktanya sekarang ini ada sekitar 48.000 penyalah guna dihukum penjara, mendekam di lapas padahal UU Narkotika secara khusus mengatur penyalahguna wajib menjalani hukuman rehabilitasi, tempatnya di rumah sakit yang telah ditunjuk.

Pertanyaannya, kok bisa terjadi perbedaan antara ketentuan UU dengan praktek penegakan hukumnya?

Pertanyaan tersebut yang memotivasi saya untuk terus berkarya agar penyalahguna dihukum rehabilitasi.

Penyalah guna dihukum penjara, menyebabkan penyalahguna jauh dari akses rehabilitasi dan mengakibatkan terjadinya residivisme yang membahayakan ketahanan nasional.

Penyalahguna yang sekarang ini mendekam di lapas ada 48.000 orang, mereka mestinya wajib menjalani rehabilitasi, nyatanya BPJS juga tidak menjamin mereka untuk sembuhnya padahal sudah membayar iuran BPJS.

(Anang Iskandar, Kepala BNN tahun 2012 dan Kabareskrim Mabes Polri tahun 2015).

No comments