Janis & Associates Ajukan Penangguhan Perkara Pidana Umum Kasus Sengketa Tanah

Share:



Kepada Yth:
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Jalan HR Rasuna Said No. 2
Kuningan - Jakarta Selatan

Perihal: Permohonan Penangguhan Perkara Pidana Umum LP/5471/X/2018/PMJ/ Ditreskrimum Tanggal 10 Oktober 2019 Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Nomor B-230/E/Eip/01/2013 Tanggal 22 Januari 2013.

Dengan hormat,
Perkenalan kami, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C11, Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 178 A, Tebet, Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama Benny Simon Tabalujan dan Achmad Djufri berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) dalam Laporan Nomor Polisi: LP/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2019, bersama dengan kami sampaikan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B/7909/V/ RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2020 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan, Klien kami telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi tersebut di atas dan telah dimulainya tahapan penyidikan. 

2. Bahwa pada saat ini Bapak Benny Simon Tabalujan selaku Penggugat II telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Sengketa kepemilikan hak atas tanah terhadap Abdul Halim sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat II, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Tergugat IIl yang telah dicatat dan diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor 209/PDT.G/2020/PN.JKT.TMR., yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara  (fotocopy gugatan terlampir). 

3. Bahwa perlu kami sampaikan perkara dengan Nomor Laporan Polisi ini di atas adalah terkait dengan perkara yang objeknya terdiri dari tanah yang dimiliki oleh Bapak Benny Simon Tabalujan dan terakhir terdaftar atas nama PT Salve Veritate, sehingga merupakan perkara perdata murni yang berkaitan dengan alas hak kepemilikan atas tanah, sehingga tidak selayaknya dipaksakan untuk digiring masuk ke dalam ranah pidana.

4. Bahwa sebagaimana Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah dalam bagian pembuka poin 2,4,5, dan 6, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil supervisi dan eksaminasi khusus serta hasil penelitian terhadap laporan pengaduan masyarakat, penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah menunjukkan tren dan eskalasi yang meningkat. Bahwa kasus dengan objek tanah adalah lahan bisnis yang prospektif dan menggiurkan sehingga berpotensi kasus-kasus tanah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik di kalangan oknum perseorangan, mafia tanah maupun makelar kasus. Terdapat indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana dengan menggunakan pasal-pasal 170, 263, 266, 378, 385, 406 KUHP.

Poin 2
Berikan bimbingan dan petunjuk kepada para jaksa di wilayah hukum masing-masing, bilamana menerima SPDP dari penyidik ​​yang objek perkaranya berupa tanah agar jeli memahami anatomi kasusnya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, untuk sampai kepada pendapat bahwa perkara yang bersangkutan adalah perkara pidum atau pidana murni.

Poin 4
Terkait dengan butir 2 dan 3 di atas maka jaksa peneliti diminta agar dipetakan/diidentifikasi permasalahan atas objek tanah dimaksud:

4.1. Masalah tanah yang terkait dengan fisika tanah itu sendiri, terdapat beberapa variasi modus operandi, antara lain:
a. Terjadi perebutan suatu lokasi lahan/tanah dimana lahan/tanah dimaksud belum jelas tentang pihak yang memiliki status kepemilikan berdasarkan atas hak yang kuat dan sah;
b. Ada perbedaan fakta tentang lahan/tanah yang memiliki sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh pihak kantor pertanahan. 
c. Bisa juga terjadi case dimana ada 2 (dua) lokasi tanah atau tanah yang berdampingan dimana kedua orang masing-masing pemilik sah atas lahannya gambar, luas, dan batas lokasi tanah juga jelas, namun salah satu pihak masuk mencaplok dan menggarap lahan tanah yang berdampingan milik orang lain.

Terhadap masalah tersebut a, b, dan c harus dipastikan dulu status kepemilikan atas tanah melalui gugatan perdata/TUN dan terhadap yang dimaksud huruf c dapat dipidanakan dengan menggunakan pasal- pasal 385, 170, 406 KUHP

4.2. Masalah tanah yang terkait dengan transaksi jual beli atas tanah, dibuktikan pada masalah status kepemilikan atas tanah. Disini diperlukan kejelian jaksa peneliti dalam mengurai:
> Ikatan jual beli/perjanjian jual belinya:
-Substansi perjanjian:
-Klausul di dalam perjanjian; 
-Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian
-Wanprestasi
-Masa berlakunya perjanjian. 

Penelusuran atas item-item perjanjian/ikatan jual beli diatas untuk memastikan bahwa kasus tersebut berada pada ranah perdata. 

"Namun, dalam suatu ikatan/perjanjian jual beli tanah menggunakan dokumen dokumen yang dipalsukan atau pembeli dalam melakukan pembayaran atas harga tanah dengan menggunakan cek kosong, maka contoh kasus seperti ini bisa saja dipidanakan dengan menggunakan pasal-pasal 378, 263, 266  KUHP."

Poin 5
Oleh karena itu di dalam menangani kasus perdata yang objeknya berupa atas tanah agar tidak serta merta menganggap bahwa perkara tersebut adalah pidana dan tidak tergesa-gesa untuk menerbitkan P-21. Hendaknya sebelum menentukan sikap untuk menerbitkan P-21 terlebih dahulu dilakukan gelar perkara (ekspose) secara internal yang dipimpin oleh Kejati/Aspidum/Kajari.

Poin 6
Jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) antara dua pihak tertentu, maka perkara pidum yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya dengan mempedomani ketentuan:
-Pasal 81 KUHP
-Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
-Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980
-Putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor: 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Junto Putusan Mahkamah Agung Nomor 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 Junto  Putusan Mahkamah Agung Nomor: 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Klien kami memohonkan agar perkara LP/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrimum pada tanggal 10 Oktober 2019 yang telah dimulai penyidikan berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B/7909/V/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Mei 2020 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, agar dapat ditangguhkan/dipending dan tidak dinyatakan P-21 sampai dengan adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap karena perkara tersebut merupakan ranah perdata murni. 

Tembusan surat yang ditandatangani Rony LD Janis, SH,Spn, sebagai Managing Partner dan Surya K Susanto, SH, MH, selaku associate, itu disampaikan kepada: Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asisten Pidana Umum, Kejati DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kanit 5 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya, Benny Simon Tabalujan, dan Achmad Djufri.

No comments