Ketum GPAN: Jaksa Tuntut Pidana Narkoba Diluar Norma UU?| Jaksa Agung Harus Tahu

Share:



Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi Soroti Perkara Vito Hidayat Pemiliki Sabu 42,93 Gram yang Hanya Divonis 2 Tahun Penjara ---



INTRONEWS  - Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, ancaman pidana pada Pasal 114 ayat 2 paling singkat 6 tahun penjara, dan Pasal 112 ayat 2 paling singkat 5 tahun penjara, maka secara yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak selayaknya menuntut pidana terhadap terdakwa 3 tahun penjara.



Artinya, tuntutan jaksa tidak lebih rendah dari ancaman pidana seperti yang tercantum dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009. Kasus yang menimpa terdakwa Vito Hidayat di PN Tanjung Karang, Jaksa Rosman Yusa SH menuntut terdakwa tiga tahun penjara. Dalam persidangan Vito divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Ismail Hidayat SH, karena memiliki 42,93 gram Sabu. 

Pertanyaan yang muncul, Kenapa Jaksa Menuntut Terdakwa Hanya Tiga Tahun? Keganjilan yang nyata, Barang Bukti di atas ketentuan SEMA 4 tahun 2010. Kok bisa.. Sulit untuk tidak berprasangka walau pun tidak baik berprasangka. Barang Bukti sebanyak itu kok JPU nuntutnya rendah?



Analisa hukum yang dilontarkan Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) Brigjen Pol. Purn. ADV. Drs. Siswandi kepada pers, di Jakarta, Senin (8 Juni 2020), jika mengacu kepada UU tersebut tuntutan jaksa harusnya diatas 6 tahun sehingga hakim menjatuhkan pidana 6 tahun atau 4 tahun.



"Yaitu pidana paling singkat sesuai norma UU Narkotika yang sudah ditentukan secara  Limitatif. Lantaran jaksanya menuntut 3 tahun, ya hakimnya menjatuhkan vonis 2 tahun," kata Siswandi.



Menurutnya, vonis hakim tersebut sudah barang tentu memanfaatkan tuntutan jaksa yang hanya 3 tahun, padahal tidak sesuai Norma UU Narkotika berkaitan ancaman pidana paling singkat. "Ya lumayan kata Hakimnya," tukas Siswandi yang mantan petinggi BNN itu.



Namun demikian secara teoritik, hakim bebas dan independen, tidak dapat dipengagruhi siapa pun. Artinya, lanjut Siswandi, hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Karena itu, putusan pengadilan tidak dapat didiskusikan. Gunakan saluran upaya hukum yang ada.



Secara teori memang betul, hanya pada umumnya dalam praktek putusan hakim tersebut vonisnya 2/3 dari tuntutan jaksa. Menurutnya, jika Ancaman pidana paling singkat secara limitatif sudah dinormakan dalam UU --sebagai Politik Hukum dalam Penjatuhan Pidana dan kemudian dalam Praktek diabaikan oleh Hakim-- "ya sepertinya gak ada pengaruhnya dibuat dalam suatu Norma Hukum."



Siswandi menyoroti kinerja jaksa yang menuntut terdakwa seenaknya, tidak mengacu kepada norma Undang Undang yang berlaku. "Jadi, buat apa Undang Undang itu dibuat jika tidak digunakan untuk keadilan? Ini harus menjadi perhatian Jaksa Agung," kata Siswandi yang menyarankan agar jaksa tidak pernah 'main mata' dengan terdakwa.



Komentar Siswandi itu berdasarkan pemuatan berita di media, Hakim Ketua Ismail Hidayat SH memutus perkara nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan menerapkan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika "Terdakwa bersalah melakukan Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 42,93 gram dirampas untuk dimusnahkan.[isur]

No comments